Advertisement
DPD dan DPR Desak Pemerintah Beri Insentif untuk Perusahaan Pers di Daerah
Desakan kepada pemerintah untuk memberikan insentif pajak ke perusahaan pers terus bergema.Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah menyuarakan hal itu karena sejumlah industri pers di daerah terancam tutup. - Ilustrasi
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah menyuarakan desakan kepada pemerintah untuk memberikan insentif pajak ke perusahaan pers. Hal itu karena sejumlah industri pers di daerah terancam tutup.
Desakan juga disampaikan Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid yang juga mantan jurnalis televisi. Meutya mendesak pemerintah memberi insentif berupa relaksasi pajak.
Advertisement
“Perusahaan pers perlu diberikan insentif karena peran pers sangat penting di tengah merebaknya wabah virus Corona [Covid-19]. Wabah virus Corona menyebabkan krisis di berbagai bidang dan peran pers sangat penting," ujarnya, Sabtu (11/4/2020).
Meutya menegaskan kehadiran pers saat ini justru menjadi krusial untuk diseminasi informasi yang baik. Politisi Golkar itu mengatakan para pekerja pers menjadi bagian penting dalam memberikan informasi di tengah pandemi virus Corona.
Meutya memaparkan poin yang dirumuskan DPR bersama Dewan Pers yang menjadi tolak ukur untuk membantu perusahaan pers.
Poin-poin tersebut di antaranya meliputi penghapusan kewajiban membayar Pph 21, 22, 23 25 selama tahun 2020 dan penangguhan pembayaran denda-denda pajak terhutang sebelum tahun 2020.
"Di samping itu, adanya keberpihakan dengan memberikan alokasi diseminasi program dan kinerja pemerintah untuk perusahaan yang terdaftar di Dewan Pers," paparnya.
Di tengah merebaknya wabah virus Corona, Meutya mengungkapkan penting bagi pemerintah untuk memastikan keberlangsungan hidup perusahaan pers yang kredibel.
Jumlah pasien positif Corona (Covid-19) di Indonesia setiap harinya terus mengalami kenaikan. Data per Sabtu (11/4) terdapat penambahan pasien sebanyak 330 orang. Dengan demikian total pasien positif Covid-19 di Indonesia menyentuh angka 3.842. Data tersebut diperoleh dari hasil pemeriksaan konfirmasi positif dari real time PCR.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Izin Tinggal Peralihan Jembatani Proses Transisi Izin Tinggal WNA di RI
Surya Paloh Enggan Jadi Oposisi dan Pilih Gabung Prabowo, Ini Alasannya
Penetapan Caleg Terpilih di DIY Menunggu BRPK Mahkamah Konsitusi
Advertisement
BKKBN-TNI AD Kolaborasi Membangun Sumber Air Bersih Guna Turunkan Stunting
Surya Paloh Temui Prabowo di Kartanegara
Jusuf Kalla Ingatkan Prabowo Pentingnya Oposisi
Dipimpin Nana Sudjana, Ini Sederet Penghargaan Yang Diterima Pemprov Jateng
Pemerintah Pastikan Tidak Impor Bawang Merah Meski Harga Naik
Advertisement
Jokowi Siapkan Program Unggulan untuk Prabowo-Gibran
Advertisement
Berita Pilihan
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
- 66 Pegawai KPK Pelaku Pungutan Liar di Rumah Tahanan Dipecat
- Wapres Maruf Amin Sebut Tak Perlu Ada Tim Transisi ke Pemerintahan Prabowo-Gibran
Advertisement
Produksi Padi Sleman Awal Tahun Ini Menurun, Palawija Relatif Stabil
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- Jusuf Kalla Ingatkan Prabowo Pentingnya Oposisi
- Surya Paloh Temui Prabowo di Kartanegara
- Dipimpin Nana Sudjana, Ini Sederet Penghargaan Yang Diterima Pemprov Jateng
- BKKBN-TNI AD Kolaborasi Membangun Sumber Air Bersih Guna Turunkan Stunting
- Penetapan Caleg Terpilih di DIY Menunggu BRPK Mahkamah Konsitusi
- Surya Paloh Enggan Jadi Oposisi dan Pilih Gabung Prabowo, Ini Alasannya
- Izin Tinggal Peralihan Jembatani Proses Transisi Izin Tinggal WNA di RI
Advertisement
Advertisement
