Advertisement
Tanggapan Luhut tentang Kebijakan Mudik
Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. - Reuters
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan polemik pelarangan mudik yang belum juga diputuskan meski sebagian masyarakat telah mudik lebih dini.
Luhut mengatakan lambat atau tidaknya langkah yang diambil oleh pemerintah bergantung dari perspektif yang digunakan. Menurutnya, dinamika kasus virus Corona bergerak cepat dan berada di luar prediksi negara mana pun.
Advertisement
"Bolak-balik saya kalau bilang Amerika [Serikat] negara super power gitu aja banyak yang tidak menduga, saya ke Amerika beberapa wakfu lalu mereka masih tenang-tenang aja tiba-tiba dari dua minggu lalu sudah kaya kebakaran jenggot semua," jelasnya melalui video conference, Selasa (31/3/2020).
Dia mengutarakan penyebaran virus corona yang meluas sudah terjadi dan harus diselesaikan secara bersama-sama.
Sebelumnya keputusan mengenai pembatasan atau pelarangan mudik Lebaran 2020 sebagai antisipasi penyebaran virus corona COVID-19 ditunda oleh Presiden Joko Widodo dengan meminta adanya kajian mitigasi ekonomi terlebih dahulu.
Juru Bicara Menko Marves dan Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Jodi Mahardi mengungkapkan hasil rapat tersebut dengan menyebut Presiden meminta agar disiapkan kajian mitigasi ekonomi terhadap masyarakat pekerja informal.
"Presiden meminta dilakukan kajian kembali bagaimana mitigasi dari sisi ekonomi khususnya kepada masyarakat yang terdampak, karena sebagian besar yang mudik ini adalah pekerja sektor informal yang kehilangan pendapatannya di Jakarta," katanya dalam keterangan resmi.
Dia mengatakan Presiden meminta secara khusus mengenai penyiapan jaring pengaman sosial yang akan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Lebih lanjut, kajian ini diharapkan selesai dalam 2 hari dan Presiden akan memutuskan terkait pembatasan mudik atau tidak.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
Jalan Trisik Penghubung Jembatan Pandansimo di Kulonprogo Rusak Berat Akibat Truk Tambang
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
