Advertisement
UN Dibatalkan, Pemerintah Harus Sosialisasi Maksimal
Ilustrasi Ujian Nasional SD
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Komisi X DPR meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyosialisasikan secara maksimal langkah peniadaan Ujian Nasional (UN) di tengah pandemi virus Corona baru (Covid-19).
"Keputusan terkait dihapuskannya UN ini harus segera disosialisasikan sampai ke tingkat paling bawah, agar masyarakat dapat dengan jelas menerima informasi," kata anggota Komisi X DPR Ali Zamroni saat dihubungi, Rabu (25/3/2020).
Advertisement
Menurut politikus Partai Gerindra ini, informasi mengenai peniadaan UN perlu ditindaklanjuti oleh dinas pendidikan di masing-masing provinsi hingga dinas pendidikan di setiap daerah.
"Terkait ditiadakannya UN ini agar dapat dipahami oleh para guru, murid, wali murid hingga seluruh masyarakat Indonesia. Keputusan ini bukan kemudian menghilangkan standar kompetensi kelulusan bagi para murid," katanya.
Zamroni mengatakan setiap sekolah tetap harus menerapkan sistem kelulusan tanpa menghilangkan standar kompetensi dan kemampuan siswa. Pasalnya, dengan ditiadakannya UN, kemungkinan akan menghilangkan indikator pemetaan kompetensi peserta didik dalam satuan pendidikan secara nasional.
"Peniadaan UN menjadi momentum setiap sekolah untuk merancang formula dan langkah strategis dalam meningkatkan kompetensi peserta didik agar memiliki kemampuan daya saing," kata dia.
Hal yang ia anggap penting lainnya yaitu pola efektivitas pendaftaran bagi para siswa yang akan melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah atau ke perguruan tinggi. Ia berharap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan segera merancang akses yang memudahkan para siswa untuk mendaftarkan diri ke jenjang pendidikan berikutnya.
‘’Kemendikbud harus segera menyusun kebijakan yang efektif untuk mengatur akses siswa yang akan melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah maupun perguruan tinggi dalam situasi Covid-19 ini," katanya.
Kemendikbud sebelumnya memutuskan meniadakan UN tingkat SD hingga SMA pata tahun ini menyusul merebaknya pandemi Covid-19.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Pengacara Firli Bahuri Desak Polda Metro Jaya Hentikan Penyidikan
Sejumlah Wilayah Hujan Ringan Hari Ini 3 Januari 2024, Jogja Berawan Tebal
Advertisement
Erick: Merger Garuda dan Pelita Air Masuk Peta Jalan 6 Bulan
Ahli Hukum Desak Pemeriksaan Terhadap Hakim Pemberi Vonis Ringan ke Koruptor
Advertisement
5 Pejabat Pengadilan Negeri Terkait Vonis Ronald Tannur Diberi Sanksi
Presidential Threshold 20% Dihapus Bisa Perketat Kompetisi Pemilu 2029
Putusan MK Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden, PKB: Tunggu Perkembangan
Advertisement
Berita Pilihan
- Sejumlah Wilayah Hujan Ringan Hari Ini 3 Januari 2024, Jogja Berawan Tebal
- Badan Gizi Umumkan 937 Dapur Disiapkan untuk Program Makan Bergizi Gratis Mulai 6 Januari
- Mahkamah Agung Sebut Keringanan Hukuman karena Sikap Sopan Perlu Dihapus
- Wacana Pengurangan Masa Tinggal Jemaah Haji di Tanah Suci
- Jasamarga Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas di Tiga Ruas Tol Selama Libur Natal dan Tahun Baru
Advertisement
Kisah Inspiratif Pemuda Wirokerten Bantul, Ubah Kawasan Rawa Jadi Tempat Wisata dan Ekonomi
Advertisement
Asyiknya Camping di Pantai, Ini 2 Pantai yang Jadi Lokasi Favorit Camping Saat Malam Tahun Baru di Gunungkidul
Advertisement
Berita Populer
- Tol Padang-Sicincin Dilintasi 38.934 Kendaraan Selama Libur Natal dan Tahun Baru
- Komisi III DPR RI Dukung Pemecatan Dirnarkoba Polda Metro Jaya Terkait DWP
- Departemen Kepolisian Las Vegas Sebut Tak Ada Bukti Ledakan Cybertruck di Trump International Hotel Terkait dengan ISIS
- Kapolri Naikkan Pangkat 10.548 Perwira Awal Tahun Ini
- BPS Sebut Jumlah Wisman 2024 Mencapai 12,66 Juta, Tertinggi dari Malaysia, Jawa Timur Tujuan Terbanyak
- Terkait Wacana Libur Sekolah Selama Ramadan, Ini Kata Anggota DPR RI
- MK Hapus Aturan Ambang Batas Pencalonan Presiden 20 Persen, Semua Parpol di DPR Kini Bisa Usung Calon
Advertisement
Advertisement
