3 Skenario Pemerintah Hadapi Mudik Lebaran di Tengah Pandemi Corona
Petugas melakukan pengalihan jalur saat penutupan sebagian jalan protokol Kota Tegal, Jawa Tengah, Senin (22/3/2020) malam. Menutup jalur Pantura yang melintasi Kota Tegal, akses masuk Alun-alun Tegal dan mematikan sebagian lampu jalan protokol guna pembatasan kendaraan yang akan masuk ke Kota Tegal dan mencegah adanya kerumunan massa di jalan untuk mencegah penyebaran Covid-19. - Antara/Oky Lukmansyah Harianjogja.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait menggodok berbagai pilihan kebijakan di masa mudik Lebaran 2020 guna mencegah penyebaran virus Corona.
Juru Bicara Menko Marves dan Kemenko Marves Jodi Mahardi memyampaikan kementerian dan lembaga terkait sudah menyepakati untuk mengutamakan dan menjaga keselamatan masyarakat.
"Atas berbagai pertimbangan ini, kami melihat opsi kebijakan pelarangan mudik," ujarnya melalui keterangan resmi, Rabu (25/3/2020).
Jodi menjabarkan ada tiga skenario yang tengah dibahas oleh sejumlah kementerian terkait. Pertama, bussines as usual atau artinya mudik lebaran seperti dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya. Kedua, meniadakan mudik gratis oleh perusahaan. Ketiga, skenario pelarangan mudik.
Menurutnya ketiga skenario itu akan segera dilaporkan kepada Presiden.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan telah memimpin rapat koordinasi terkait kesiapan kebijakan tidak mudik lebaran tahun 2020 sebagai upaya pembatasan penyebaran virus Covid-19 (Corona) yang tengah melanda Indonesia.
Rapat yang digelar melalui video conference, Senin, 23 Maret 2020 itu, diikuti oleh sejumlah kementerian dan lembaga terkait seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Perhubungan, BNPB, KSP, TNI, dan Polri.
Dalam rapat itu dibahas berbagai skenario untuk menyikapi potensi penyebaran virus Corona ke seluruh Indonesia akibat mudik. "Kami harus hitung berbagai skenario untuk memastikan keselamatan masyarakat," jelasnya.
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
