Advertisement
Mendagri Wajibkan Seluruh Pemda Bentuk Dinas Perpustakaan
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. - Antara/Puspen Kemendagri
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendesak pemerintah daerah membentuk dinas perpustakaan.
“Regulasi, undang-undangnya sudah ada, tapi nanti kementerian/Lembaga yang terkait termasuk Kemendagri, saya nanti akan bikin aturan, Peraturan Mendagri termasuk juga SE (surat edaran),” katanya dalam Pembukaan Rakornas Perpustakaan 2020 di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta, Selasa (25/2/2020).
Advertisement
Dengan regulasi tersebut, pembentukan dinas perpustakaan menjadi wajib. Dari data Kemendagri, 24 Kabupaten/Kota belum memiliki lembaga perpustakaan. Enam kabupaten/kota diantaranya belum memiliki kelembagaan yang resmi, sementara 18 lainnya belum berstatus dinas perpustakaan.
Sementara itu, dia juga mendorong agar desa memberi anggaran khusus untuk membangun perpustakaan. Tito akan mengumpulkan kepala desa untuk membicarakan mengenai hal ini. "Bersamaan adanya dana desa, nanti saya koordinasi sama Mendes agar dapat digunakan juga buat bangun perpus mini di tiap desa," tambah Tito.
Perpustakaan tersebut tidak perlu besar, namun harus menyediakan buku-buku yang sesuai masyarakat sekitar agar muncul inovasi untuk membangun daerahnya. Dia mencontohkan di daerah kepulauan seharusnya menyediakan buku tentang bagaimana menjaga terumbu karang untuk meningkatkan produksi ikan. Begitu pula tentang bagaimana melakukan budidaya ikan hingga cara memasarkannya.
"Saya bayangkan kalau semua desa memiliki informasi, perpustakaan, anak suka membaca dan kemauan inovasi, apalagi difasilitasi pemerintah, maka keinginan Pak Jokowi membangun dari pinggiran dan daerah terpencil akan terwujud," tegasnya.
Dari 83.441 desa, 33.929 diantaranya atau 40 persen telah memiliki tempat untuk membaca. Sementara itu, Tito mengakui ketersediaan perpustakaan di tingkat kecamatan masih minim. Dari 7.094 kecamatan, hanya 1.685 atau 23 persen yang sudah memiliki perpustakaan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
LaNyalla Bicara Soal 66 Tahun Dekrit Presiden
Pemerintah Diminta Memperhatikan Pemerataan Anggaran Pendidikan
Pemerintah Daerah Didorong Membangun Jalan dengan Aspal Plastik
Advertisement
Sekolah Rakyat di Jawa Tengah Diperkirakan Menampung 1.075 Siswa
Objek Diduga Bangkai Kapal Tunu Pratama Jaya Ditemukan Tim SAR
Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
Advertisement
Menghadiri KTT BRICS, Presiden Prabowo Hari Ini Tiba di Brasil
Menteri PKP Usulkan Kuota Rumah Subsidi Ditambah Jadi 500 Ribu Unit
Advertisement
Presiden Prabowo Beri Perhatian Serius Masalah Truk ODOL
Berita Pilihan
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
- Indonesia Siap Borong Alutsista dari AS
Advertisement
Pekerja di DIY Dukung SE Larangan Penahanan Ijazah, Ini Alasannya
Advertisement
Jalur Hiking Merapi di Argobelah Klaten Kian Beragam dengan Panorama Menarik
Advertisement
Berita Populer
- 3 Event Balap Akan Digelar di Sirkuit Mandalika di Bulan Juli 2025
- Bayar PBB Kini Bisa Gunakan Aplikasi Lokal, Ini Caranya
- 500 Ribu Orang Terdampak Aksi Mogok Petugas di Bandara Prancis
- 29 Penumpang KMP Tunu Pratama Jaya Masih Belum Ditemukan, SAR Lanjutkan Pencarian
- Gempa Jepang: Warga Panik dengan Ramalan Komik Manga, Pemerintah Setempat Bantah Ada Keterkaitan
- Kebakaran di California AS Meluas hingga 70.800 Hektare Lahan
- 1.469 Guru Siap Mengajar di 100 Sekolah Rakyat
Advertisement
Advertisement
