Advertisement
Kemensos Janji Bersihkan 30 Juta Data Peserta BPJS Kesehatan Bermasalah
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) bersama Dirut BPJS Kesehatan Fahmi Idris (kiri) mengikuti Rapat Kerja Gabungan (Rakergab) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2020). - ANTARA / Dhemas Reviyanto
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA— Permasalahan tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tak kunjung usai. Kementerian Sosial menyatakan terdapat 30 juta peserta yang seharusnya ditanggung dalam dalam segmen penerima bantuan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (PBI BPJS) Kesehatan.
Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial Said Mirza Pahlevi menjelaskan bahwa pihaknya tengah melakukan pembenahan data. Tahun lalu, jumlah peserta yang seharusnya menerima PBI ini mencapai 40 juta orang.
Advertisement
"10 juta sudah dibersihkan pada 2019, tahun ini mau dibersihkan lagi, diganti dengan yang di dalam DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial). Bukan mengganti dengan dari luar DTKS yang Pekerja Bukan Penerima Upah [PBPU atau peserta mandiri], itu kan sama saja mengeluarkan yang tidak pasti dan memasukkan yang tidak pasti juga," ujar Said, Selasa (18/2/2020).
Menurutnya, kecepatan proses pemadanan data turut bergantung kepada pendataan dan pemutakhiran data dari pemerintah daerah (pemda). Namun, Said menjelaskan bahwa proses tersebut terus dilakukan setiap waktu.
BACA JUGA
Dia menjabarkan bahwa dengan sistem teknologi informasi saat ini, pemutakhiran data oleh Pemda dapat berlangsung setiap 24 jam. Meskipun begitu, data harian tersebut tidak dapat langsung menjadi tolok ukur bagi kepesertaan PBI.
"Setiap 24 jam Pemda bisa meng-update data, tetapi Surat Keputusan [DTKS] keluarnya setiap Januari, April, Juli, dan Oktober. Kalau update bisa kapanpun, online," ujar dia.
Menurut Said, data tersebut terus berubah karena kondisi sosial ekonomi masyarakat terus bergerak, seperti penduduk yang meninggal dan yang tingkat ekonominya meningkat akan dikeluarkan dari DTKS. Oleh karena itu, pendataan DTKS akan terus berlangsung, begitupun pemadanan datanya dengan data peserta PBI.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Berkas Lengkap, Kasus Wamenaker Ebenezer Masuk Tahap JPU
PIP 2025: Cara Cek Penerima dan Besaran Dana Lengkap
Cegah Anak Tersesat, Masjidil Haram Sediakan Gelang Identitas
OTT KPK di Banten, Lima Orang Diamankan Masih Diperiksa
Advertisement
Kasus Korupsi Bank BJB, KPK Pertimbangkan Panggil Atalia Praratya
Akses Jalan KKA Aceh Utara-Bener Meriah Kembali Bisa Dilalui
Prabowo Gelar Ratas Tertutup di Sumbar Bersama TNI-Polri
Petani Pidie Jaya Minta Sawah Dipulihkan Pascabanjir
BGN Percepat Pembangunan Dapur Gizi 3T untuk 2026
Advertisement
Korban Bencana Aceh Dapat 1.000 Rumah dari Yayasan Buddha Tzu Chi
MK Putuskan Royalti Hak Cipta Mengacu Tarif Resmi Negara
KPK Tegaskan Perceraian Ridwan Kamil Tak Ganggu Kasus Bank BJB
Ribuan Rumah Rusak, BNPB Bangun Huntara di Sumatera Utara
Filipina Tolak Tuduhan Pelatihan ISIS Pelaku Penembakan Sydney
Advertisement
Maduro Tuduh AS Bajak Kapal Tanker Minyak Venezuela
Berita Pilihan
- Cegah Anak Tersesat, Masjidil Haram Sediakan Gelang Identitas
- KPK Tegaskan Perceraian Ridwan Kamil Tak Ganggu Kasus Bank BJB
- Baku Tembak di TN Komodo, Tim Gabungan Hadang Pemburu Liar
- Cuaca Ekstrem Landa Negara Arab, Banjir Bandang Picu Korban
- Percepatan Papua, Prabowo Ancam Pecat Pejabat Bermasalah
Advertisement
Mudik Nataru Dimulai, Mahasiswa Ramai di Bandara YIA
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Cegah TPPO, Imigrasi Jateng Tolak 322 Paspor Sepanjang 2025
- Konflik Memanas, Thailand Tekan Kamboja Lakukan Gencatan
- Cegah Harga Nuthuk, Wisata Kulonprogo Diawasi Ketat
- Nigeria dan Kamerun Laporkan RD Kongo ke FIFA soal Naturalisasi
- Perpanjang SIM di Gunungkidul Bisa Online, Dicetak dan Diantar
- Wisatawan Keluhkan Retribusi Parangtritis, Dinpar: Klasik
- Maduro Tuduh AS Bajak Kapal Tanker Minyak Venezuela
Advertisement
Advertisement
