Aturan Penetapan Kawasan Geoheritage Berubah

Yanita Petriella

Senin, 17 Februari 2020 - 04:27 WIB

Budi Cahyana

Aturan Penetapan Kawasan Geoheritage Berubah

Curug Awang Ciletuh menjadi salah satu bagian dari Taman Bumi Ciletuh. - Antara

Harianjogja.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengeluarkan beleid baru mengenai pedoman penetapan geoheritage sebagai upaya perlindungan warisan.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi mengatakan beleid itu yakni peraturan Menteri ESDM Nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan Warisan Geologi (Geoheritage).

Beleid baru ini dinilai penting sebagai kepastian hukum dalam menentukan objek-objek geologi yang bernilai tinggi. Penetapan regulasi tersebut bisa melindungi sekaligus memanfaatkan warisan geologi. "Aturan ini sangat membantu bagaimana menentukan sebuah geoheritahe sekaligus mengetahui rekam jejak sejarah yang terkandung di dalamnya," ujarnya dalam siaran pers, Minggu (16/2).

Pelestarian geoheritage, lanjutnya, akan memberikan kontribusi terhadap pengembangan geopark secara berkelanjutan di wilayah setempat sehingga bisa dijadikan objek penelitian hingga geowisata.

"Penetapan geoheriatge juga digunakan sebagai pelaksanakan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Geopark," katanya.

Agung menuturkam usulan penetapan geoheritage diajukan oleh Gubenur setempat dengan menyertakan hasil inventarisasi keragaman geologi (geodiversity) dan peta sebaran geodiversity.

"Usulan tersebut akan diidentifikasi, verifikasi dan ditetapkan oleh Menteri ESDM melalui Kepala Badan Geologi," terangnya.

Dia menambahkam khusus identifikasi geoheritage akan dilakukan melalui tahap pengkriteriaan, pembandingan, pengklasifikasiaan dan diskusi kelompok terpumpun (focus group discussion).

Selama identifikasi akan melibatkan pihak lain yang memiliki kompetensi di bidang geologi. "Penetapan geoheritage akan mempertimbangkan aspek prioritas, kelengkapan data dan anggaran," ucap Agung.

Pemerintah nantinya akan mengeluarkan rekomendasi teknis terkait pemanfataan situs geoheritage yang sudah ditetapkan (geosite).

Sementara itu, pengelolaan sistem informasi geoheritage sendiri akan dilakukan oleh Badan Geologi secara online dan offline.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia