Advertisement
Baru di Daerah, Pemerintah Wacanakan Pembentukan FKUB Nasional
Presiden Joko Widodo (tengah) berbincang dengan perwakilan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di halaman Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (18/3/2019). - ANTARA/Wahyu Putro A
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintah mewacanakan pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) secara nasional.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan FKUB nasional tersebut perlu dibentuk mengingat selama forum ini hanya berada di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Akan tetapi belum ada forum serupa secara nasional.
Advertisement
“Salah satu yang dibahas [dengan Wakil Presiden Ma`ruf Amin] adalah memperkuat instrumen Forum Kerukunan Umat Beragam atau FKUB yang selama ini sudah ada, namun kita melihat data kita ada daerah provinsi memiliki FKUB semua kabupaten/kota ada yang memiliki ada yang tidak, ada yang aktif dan tidak,” katanya di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (7/2/2020).
Adapun meski hampir seluruh daerah memiliki forum tersebut, namun tidak menjamin semuanya aktif. Beberapa pemerintah daerah dinilai belum menaruh perhatian terhadap penguatan lembaga itu dengan dukungan anggaran.
Hasilnya, forum tersebut tidak difungsikan untuk mempererat hubungan antarumat beragama di daerah. Adapun wacana pembentukan FKUB di tingkat Nasional diusulkan untuk mengakomodir gerakan kerukunan umat beragama, terutama menghindari konflik beragama.
“Kalau mengacu pada pengamatan kita di daerah yang FKUB-nya aktif, relatif kerukunan keagamaannya juga baik, sehingga potensi konflik sosial yang didasarkan pada faktor keagamaan juga minim," tuturnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa`adi mengatakan sejatinya FKUB berjalan di daerah. Namun kerja forum tersebut tidak efektif.
“Jadi saya kira mekanisme itu dilaksanakan dan payung hukumnya sementara ini menggunakan peraturan bersama menteri yakni menteri agama dan kemendagri ini barang kali yg terus kami dorong agar FKUB itu lebih efektif dlama pelaksanaan di lapangan,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
Jalan Trisik Penghubung Jembatan Pandansimo di Kulonprogo Rusak Berat Akibat Truk Tambang
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
