Advertisement
Wapres Serahkan Penyelesaian Kasus TVRI ke Menkominfo
TVRI - Istimewa
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Wakil Presiden Ma`ruf Amin meminta penyelesaian konflik di TVRI dilakukan tuntas dan menyerahkan kasus tersebut untuk ditangani Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate.
Konflik di tubuh televisi plat merah itu mencuat setelah Dewan Pengawas TVRI memecat secara sepihak Direktur Utama televisi tersebut Helmi Yahya.
Advertisement
Permasalahan yang menyangkut lembaga penyiaran publik itu sampai ke Komisi I DPR RI. Kedua pihak baik Dewan Pengawas dan Direksi TVRI dipanggil bergiliran untuk menjelaskan konflik yang terjadi.
“Kita sudah menyerahkan ditangani sementara ini masih Menteri Kominfo untuk diselesaikan,” katanya di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (29/1/2020).
Dia meminta kasus ini dapat segera tuntas guna mengetahui penyebab konflik itu terjadi. Pemerintah juga akan melihat apakah permasalahan tersebut diakibatkan masalah regulasi atau malah urusan personal.
“Apa ada aturan yang bisa menyebabkan terjadinya konflik nanti kita lihat. Apa semata-mata karena person sikap masing-masing orang atau ada aturan yang memang memberikan peluang itu akan kita lihat lebih jauh,” ujarnya.
Dewan Pengawas TVRI sebelumnya telah memecat Helmy Yahya melalui surat bernomor 8/DEWS/TVRI/2020. Sebelum dipecat, Helmy sempat dinonaktifkan dari jabatannya pada 4 Desember 2019. Helmy lalu mengirim surat pembelaan yang dikirimkan kepada Dewan Pengawas pada 18 Desember 2019.
Adapun Dewan Pengawas sempat menyebut era Helmy Yahya, banyak program asing yang masuk dalam program seperti Liga Inggris dan Badminton. Selain itu, Dewas sempat mewanti-wanti langkah itu akan menyebabkan gagal bayar seperti Jiwasraya.
Namun mantan presenter itu membantah dengan menyebut bahwa program asing hanya sedikit dibandingkan siaran nasional. Direktur Program dan Berita TVRI Apni Jaya Putra menyebut jumlah program asing yang tayang di TVRI pada 2019 hanya berdurasi total 478 jam atau hanya 0,6 persen dari jumlah tayang TVRI setahun yang mencapai 7.847 jam.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Selama 2024 LPSK Menerima 10.217 Pemohon Saksi dan Korban Pidana
Kecelakaan KMP Tunu Pratama, Nelayan Temukan Satu Jenazah Diduga Penumpang
Penerima Bansos Bermain Judol, Cak Imin Tegaskan Akan Ada Sanksi Tegas
Advertisement
Wacana Pemberangkatan Jemaah Haji Menggunakan Kapal Laut Ditolak BP Haji
Advertisement
212 Produsen Beras Diindikasi Nakal, Mentan: Harus Ditindak Tegas!
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
Kupas Serunya Sensasi Pedas dari Kekayaan Kuliner Indonesia
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
Berita Pilihan
- Selama 2024 LPSK Menerima 10.217 Pemohon Saksi dan Korban Pidana
- Hasil Pemeriksaan Kecelakaan Pesawat Udara Air India, Kedua Mesin Mati di Udara Setelah Lepas Landas
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
Advertisement
Warga Sedayu Bantul Terluka Dilempar Batu oleh Rombongan Bermotor di Jalan Wates
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Kupas Serunya Sensasi Pedas dari Kekayaan Kuliner Indonesia
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- 212 Produsen Beras Diindikasi Nakal, Mentan: Harus Ditindak Tegas!
- Menteri Nusron Ajak Kepala Daerah Se-Sulawesi Berbagi Tanggung Jawab Selesaikan RDTR
Advertisement
Advertisement
