Advertisement
Wapres Serahkan Penyelesaian Kasus TVRI ke Menkominfo
TVRI - Istimewa
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Wakil Presiden Ma`ruf Amin meminta penyelesaian konflik di TVRI dilakukan tuntas dan menyerahkan kasus tersebut untuk ditangani Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate.
Konflik di tubuh televisi plat merah itu mencuat setelah Dewan Pengawas TVRI memecat secara sepihak Direktur Utama televisi tersebut Helmi Yahya.
Advertisement
Permasalahan yang menyangkut lembaga penyiaran publik itu sampai ke Komisi I DPR RI. Kedua pihak baik Dewan Pengawas dan Direksi TVRI dipanggil bergiliran untuk menjelaskan konflik yang terjadi.
“Kita sudah menyerahkan ditangani sementara ini masih Menteri Kominfo untuk diselesaikan,” katanya di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (29/1/2020).
Dia meminta kasus ini dapat segera tuntas guna mengetahui penyebab konflik itu terjadi. Pemerintah juga akan melihat apakah permasalahan tersebut diakibatkan masalah regulasi atau malah urusan personal.
“Apa ada aturan yang bisa menyebabkan terjadinya konflik nanti kita lihat. Apa semata-mata karena person sikap masing-masing orang atau ada aturan yang memang memberikan peluang itu akan kita lihat lebih jauh,” ujarnya.
Dewan Pengawas TVRI sebelumnya telah memecat Helmy Yahya melalui surat bernomor 8/DEWS/TVRI/2020. Sebelum dipecat, Helmy sempat dinonaktifkan dari jabatannya pada 4 Desember 2019. Helmy lalu mengirim surat pembelaan yang dikirimkan kepada Dewan Pengawas pada 18 Desember 2019.
Adapun Dewan Pengawas sempat menyebut era Helmy Yahya, banyak program asing yang masuk dalam program seperti Liga Inggris dan Badminton. Selain itu, Dewas sempat mewanti-wanti langkah itu akan menyebabkan gagal bayar seperti Jiwasraya.
Namun mantan presenter itu membantah dengan menyebut bahwa program asing hanya sedikit dibandingkan siaran nasional. Direktur Program dan Berita TVRI Apni Jaya Putra menyebut jumlah program asing yang tayang di TVRI pada 2019 hanya berdurasi total 478 jam atau hanya 0,6 persen dari jumlah tayang TVRI setahun yang mencapai 7.847 jam.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kemendikdasmen Siapkan Konsep SMK 4 Tahun
Kinerja Pinjol Kian Melambat, Terjadi Peningkatan Kredit Macet
Bahlil Utak-atik Aturan LPG 3 Kilogram, Akan Dijadikan Satu Harga
Advertisement
Presiden Prabowo Bahas Isu Strategis Indonesia-Belgia dengan Raja Philippe
Penggunaan Kereta Api Jadi Sarana Kurangi Operasional Truk ODOL
Polisi Tembak Narapidana Saat Melarikan Diri
Gempa Magnitudo 5,2 Guncang Poso
Advertisement
Mentan: Kerugian Akibat Beras Oplosan Capai Rp99 Triliun dalam Setahun
Bulog Salurkan 158 Ribu Ton Beras SPHP
Tom Lembong Akui Mendapatkan Perlakuan Manusiawi di Tahanan Kejaksaan
Advertisement
Kemenaker Segera Panggil Duta Palma Terkait Penahanan Ijazah
Berita Pilihan
- Pembeli Beras SPHP Wajib Difoto, Ini Penjelasan dari Perum Bulog
- Sidang Korupsi Mbak Ita, Wakil Wali Kota Semarang Diperiksa
- Mantan CEO GoTo Andre Soelistyo Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Chromebook
- Polisi Kerahkan 1.082 Personel Gabungan Amankan Aksi Unjuk Rasa di Sidang Hasto Kristiyanto
- Mulai 1 Juli 2026, Vietnam Larang Penggunaan Sepeda Motor Berbahan Bakar Fosil di Pusat Kota Hanoi
Advertisement
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Mulai 1 Juli 2026, Vietnam Larang Penggunaan Sepeda Motor Berbahan Bakar Fosil di Pusat Kota Hanoi
- Polisi Kerahkan 1.082 Personel Gabungan Amankan Aksi Unjuk Rasa di Sidang Hasto Kristiyanto
- Operasi Patuh 2025 Dimulai Hari Ini Hingga 27 Juli Mendatang, Berikut Jenis Pelanggaran dan Denda Tilangnya, Paling Tinggi Rp1 Juta
- Mensos Tegaskan Masa Orientasi Siswa Sekolah Rakyat Sekitar 15 Hari
- Mantan CEO GoTo Andre Soelistyo Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Chromebook
- Sidang Korupsi Mbak Ita, Wakil Wali Kota Semarang Diperiksa
- Pembeli Beras SPHP Wajib Difoto, Ini Penjelasan dari Perum Bulog
Advertisement
Advertisement
