Dianggap Halangi Penyidik KPK, Polri Bisa Perburuk Pemberantasan Korupsi
Pekerja memperbaiki tulisan "Komisi Pemberantasan Korupsi" di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (19/12/2019). Perawatan itu dilakukan setelah sebelumnya tulisan tersebut rusak akibat sejumlah aksi demo di depan gedung KPK beberapa waktu lalu. - Antara/Indrianto Eko Suwarso Harianjogja.com, JAKARTA -- Pengamat hukum dari Universitas Islam Indonesia (UII) Muzakkir menyebutkan Polri menghalang-halangi proses penegakan hukum yang dilakukan KPK. Ini akan berdampak sistemik pada proses pemberantasan korupsi di Indonesia.
Hal itu disampaikan Muzakkir menanggapi adanya tim penyidik KPK yang gagal melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) karena diduga dihalangi anggota Polri saat berencana menangkap seorang politisi di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK).
"Apa yang dilakukan Polri terhadap penyidik KPK itu tidak baik, bisa berdampak buruk bagi proses penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam pemberantasan korupsi," tuturnya, Jumat (10/1/2020).
Dia meminta agar Polri bersikap professional dan tidak lagi menghalang-halangi penyidik KPK dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Menurutnya, Polri dan KPK harus bersinergi, karena kedua institusi itu merupakan lembaga penegak hukum.
"Harusnya mereka bersinergi, bukan bersikap untuk saling menghalang-halangi," katanya.
Muzakkir mendesak Polri agar membawa anggota Polri yang menghalang-halangi penyidik KPK itu ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) untuk diproses lebih lanjut, karena apa yang dilakukan oleh anggota Polri tersebut bisa membuat citra Kepolisian semakin buruk di masyarakat.
"Bawa anggota yang menghalang-halangi KPK itu ke Propam," ujarnya.
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
