Advertisement
Indeks Kebebasan Pers 2019 Indonesia Ada di Peringkat Bawah
Jurnalis dan masyarakat yang tergabung dalam Solidaritas Jurnalis Bali menggelar aksi menuntut Presiden Joko Widodo mencabut kembali remisi untuk I Nyoman Susrama yang merupakan terpidana kasus pembunuhan jurnalis Radar Bali Prabangsa, di Denpasar, Bali, Jumat (25/1/2019). - Antara/Fikri Yusuf
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Reporters Without Borders merilis Indeks Kebebasan Pers Dunia 2019. Dari 180 negara yang masuk analisis, Indonesia menduduki ranking kebebasan pers ke-124.
Indeks tersebut, yang dikutip Jaringan Informasi pada Jumat (27/12/2019), disusun oleh Reporters Without Borders untuk menunjukkan bagaimana kebencian terhadap wartawan telah berbuah menjadi kekerasan pada jurnalis serta berkontribusi pada ketakutan bagi awak pers.
Advertisement
Riset itu mengungkapkan jumlah negara yang dianggap aman bagi profesi wartawan makin menurun. Sementara itu, rezim otoriter terus memperketat cengkeraman penguasa pada media.
Indonesia tercatat menduduki peringkat ke-124, di bawah Malaysia, Ethiopia, Kenya, hingga Israel. Di sisi lain, Indonesia masih unggul dari India, Rusia, Turki, dan China.
Peringkat ini sama dengan Indeks Kebebesan Pers pada tahun lalu. Indonesia memperoleh nilai 45,33 untuk abuse score (skor untuk kekerasan terhadap jurnalis), 34,63 untuk underlying situation score (skor terkait situasi dan kondisi yang harus dihadapi para wartawan), dan 36,77 untuk global score (skor secara keseluruhan).
Meski posisi Indonesia tak berubah, tapi kebebasan pers di Indonesia mengalami penurunan skor sebesar 2,91.
Di sisi lain, Norwegia masih menempati peringkat pertama dalam indeks tahun ini. Pencapaian tersebut sudah diterima negara itu selama 3 tahun berturut-turut.
Posisi kedua ditempati Finlandia, yang menempati peringkat keempat pada 2018. Finlandia menggeser posisi Swedia, yang tahun ini turun ke posisi ketiga.
Berikut peringkat kebebasan pers di sejumlah negara pada 2019:
1. Norwegia
2. Finlandia
3. Swedia
4. Belanda
18. Kanada
21. Australia
33. Inggris
41. Korea Selatan
48. Amerika Serikat
67. Jepang
105. Brasil
124. Indonesia
140. India
149. Rusia
157. Turki
177. China
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
Jalan Trisik Penghubung Jembatan Pandansimo di Kulonprogo Rusak Berat Akibat Truk Tambang
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
