Advertisement
Draf Perpres yang Tempatkan KPK di Bawah Presiden Dikritik
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Transparency International Indonesia mengkritik salah satu pasal dalam draf Peraturan Presiden tentang organisasi dan tata kerja pimpinan dan organ pelaksana pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang menempatkan lembaga antirasuah di bawah Presiden.
Peraturan Presiden (Perpres) itu adalah turunan dari Undang-Undang (UU) No.19/2019 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.30/2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Advertisement
Dalam bab 1 mengenai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pasal 1 di draf itu menyatakan bahwa pimpinan KPK merupakan pejabat negara setingkat menteri yang berada di bawah dan bertangggung jawab kepada Presiden sebagai kepala negara. Transparency International Indonesia (TII) mengkritik hal tersebut.
"Alih-alih memenuhi harapan publik untuk menguatkan KPK dengan mengeluarkan Perppu [Peraturan Pengganti Undang-Undang], saat ini justru Presiden malah berencana mengeluarkan Perpres yang menjadikan KPK di bawah Presiden dan setara kementerian," ujar aktivis TII Wawan Suyatmiko di Jakarta, Jumat (27/12/2019).
Dia mengatakan dengan menempatkan KPK setara kementerian dan bertanggung jawab pada Presiden secara langsung justru menjauhi semangat pembentukan KPK sejak awal. Hal ini pun rawan dengan konflik kepentingan.
Selain itu, hal ini juga tidak sesuai dengan mandat United Nations Convention against Corruption (UNCAC)/Konvensi PBB Antikorupsi, The Jakarta Principles, dan Colombo Commentary.
"Sungguh merupakan kemunduran upaya pemberantasan korupsi nyata terjadi saat ini," ucap Wawan.
Dia sangsi jika pemberantasan korupsi akan berjalan maksimal mengingat lambat laun lembaga antirasuah terus dilemahkan. Wawan pun menyarankan agar saat ini publik mulai mengalihkan harapan pemberantasan korupsi kepada Presiden Joko Widodo menjadi sebuah gerakan kritik.
Selain itu, publik juga harus selalu mengawasi kinerja Presiden dan KPK di bawah pimpinan baru era Firli Bahuri dkk. dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan tiga Perpres akan segera dirilis sebagai turunan dari UU 19/2019 tentang KPK. Ketiga Perpres tersebut terkait dengan Dewan Pengawas, organisasi Korupsi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan perubahan status dari karyawan KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Nah, apapun yang dilakukan tidak mungkin bertentangan dengan UU itu, pengaturan dalam Perpres. Dengan demikian tidak ada niat, itikad, atau apapun dalam pemerintah untuk melemahkan KPK,” tegasnya di Istana Bogor, Jumat (27/12).
Pramono menyampaikan pemerintahan Jokowi memiliki komitmen serius untuk memberantas korupsi di Indonesia. Komitmen itu diakuinya terlihat dari pemilihan anggota Dewan Pengawas yang memiliki rekam jejak berkualitas.
Hingga saat ini, ketiga Perpes itu masih dalam tahap finalisasi dari Kementerian Hukum dan HAM.
“Dari Menpan-RB [Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi], sudah diajukan ke presiden melalui kami, Mensesneg-Seskab[Menteri Sekretaris Negara-Sekretaris Kabinet]. Lagi finalisasi,” imbuhnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
- 66 Pegawai KPK Pelaku Pungutan Liar di Rumah Tahanan Dipecat
- Wapres Maruf Amin Sebut Tak Perlu Ada Tim Transisi ke Pemerintahan Prabowo-Gibran
- WhatsApp Bocor, Israel Dikabarkan Gunakan Data untuk Serang Rumah Warga Palestina
Advertisement
Progres TPS 3R Karangmiri Mengalami Perlambatan, Pengolahan Sampah Pemkot Jogja Bertumpu pada Nitikan
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Mendes Nilai Perubahan Iklim Dapat Diatasi Melalui Kemitraan dengan Desa
- Setelah Lima Hari, 2 Wisatawan yang Berenang di Zona Hahaya Pangandaran Ditemukan Tewas
- 66 Pegawai KPK Pelaku Pungutan Liar di Rumah Tahanan Dipecat
- Menteri AHY Diminta Presiden Rampungkan Ribuan Hektare Lahan Bermasalah di IKN
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
- 4 Pelaku Penganiayaan Siswa SMPN 55 Barombong Masih di Bawah Umur
- DKPP Gelar Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Etik Ketua dan Anggota KPU RI
Advertisement
Advertisement