Ngabalin Tegaskan Jokowi Tak Pernah Bahas Pencalonan Wali Kota Gibran

Harianjogja.com, JAKARTA- Putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka mendaftar sebagai calon Wali Kota Surakarta melalui PDI Perjuangan.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan Ali Mochtar Ngabalin menyebut Gibran tidak pernah membicarakan terkait dengan pencalonan dirinya sebagai wali kota kepada sang ayah.

"Saya sendiri pernah bertanya langsung kepada Presiden, Pak Jokowi bilang tanya langsung sana, sana sama Gibran, karena dia [Gibran] yang memulai pikiran ini tidak pernah membicarakan dengan saya [Jokowi]," ujar Ngabalin di Jakarta, Minggu.

Kendati demikian, Ngabalin mengatakan bahwa Jokowi tetap memberi restu kepada putra sulungnya itu untuk maju dalam kontestasi pemilihan kepala daerah pada tahun 2020 mendatang.

"Kalau Pak Jokowi itu 'kan terbuka untuk kepentingan demokrasi. Makanya, Pak Jokowi mempersilakan saja kalau mau," kata Ngabalin.

Jokowi, kata Ngabalin, hanya mengingatkan Gibran agar berjiwa besar menanggung risiko apa pun terkait dengan hasil pilkada nantinya, baik terpilih maupun tidak terpilih sebagai Wali Kota Surakarta.

Lebih lanjut Ngabalin mengatakan bahwa majunya Gibran dalam pilkada sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan sebab suami dari Selvi Ananda tersebut dipandang telah memenuhi kriteria dari segi usia.

Selain itu, Ngabalin juga menilai Gibran sudah banyak belajar dari sang ayah untuk menjadi seorang politikus dan pemimpin.

"Mustahil bagi seorang anak wali kota, anak gubernur, anak presiden tidak terpola kaderisasinya sebagai seorang anak politikus. Politisi yang paling tertinggi itu, ya, Pak Jokowi menjadi seorang presiden," kata Ngabalin.

Ngabalin meyakini bila nantinya Gibran terpilih sebagai Wali Kota Surakarta, hal tersebut bukan karena campur tangan Jokowi, melainkan perjuangan Gibran dan takdir Tuhan.

"Kalau hari ini Gibran, ya, sudah memang Tuhan takdirkan dia menjadi anak Jokowi, yang Jokowi menjadi Presiden Indonesia, bahwa orang melihat bapaknya kemudian memilih dia juga, apa yang salah dari situ? Kecuali menggunakan fasilitas negara, APBN, dan lain-lain. Akan tetapi, 'kan itu tidak. Ini juga baru dalam proses," ucap Ngabalin.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Antara