Advertisement
Wapres Ma'ruf Minta Aparat Hukum Telusuri Pencucian Uang di Kasino
Kasino di Marina Bay Sands Singapura - hotels.online.com.sg
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Wakil Presiden Ma'ruf Amin minta aparat penegak hukum menelusuri dan menindak kepala daerah yang terbukti melakukan pencucian uang dengan menempatkan uangnya di lokasi perjudian.
Ma'ruf menuturkan saat ini telah terdapat aturan hukum pidana yang lengkap di Indonesia, termasuk dalam perkara pencucian uang.
Advertisement
"Kita mempersilakan untuk terus ditelusuri. Kepada yang memiliki otoritas [silakan] untuk menindaklanjuti. Semua sudah ada aturannya [sanksi pidana]," kata Ma'ruf di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (17/12/2019).
Para penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan hingga Komisi Pemberantasan Korupsi diharapkan bekerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri sumber dana kepala daerah di kasino.
BACA JUGA
"Kalau dia menyelewangkan [korupsi] bisa kena KPK," katanya.
Sebelumnya, Ketua PPATK Kiagus Badaruddin menyatakan lembaganya tengah menelusuri transaksi keuangan beberapa kepala daerah ke rekening rumah judi di luar negeri.
PPATK menduga beberapa kepala daerah menempatkan dana yang jumlahnya signifikan dalam bentuk valuta asing setara Rp50 miliar.
Dalam paparannya, Kiagus Badaruddin menuturkan bahwa penempatan dana di luar negeri salah satu modus yang kerap digunakan dalam tindak pidana pencucian uang. Dia tak menjelaskan lebih lanjut mengenai identitas kepala daerah tersebut.
PPATK juga menemukan aktivitas penggunaan dana hasil tindak pidana untuk pembelian barang mewah dan emas batangan di luar negeri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Siklon Penha Picu Banjir dan Longsor di Filipina, 8 Orang Meninggal
HPN 2026, PWI Dorong Regenerasi Wartawan Perempuan
Prabowo Ajak MUI Bersatu Perangi Korupsi
Baznas Umumkan Zakat Fitrah Tahun Ini Rp50 Ribu, Ini Penjelasannya
Advertisement
Akademisi Diminta Sosialisasikan KUHP dan KUHAP Baru
Warga Turki Ditangkap Bawa Lebih dari Satu Kilogram Kokain di Bali
Bibit Nanas Dikorupsi, Kejaksaan Sita Miliaran Rupiah
Prabowo Tegaskan Komitmen Lindungi Kekayaan Bangsa dan Perangi Korupsi
Putin Kecam Serangan Masjid Islamabad sebagai Tindakan Biadab
Advertisement
Prabowo Hadiri Pengukuhan MUI 2025-2030 di Masjid Istiqlal
Integrasi Antarmoda KAI Digenjot untuk Mudik Lebaran 2026
KPK Bidik Dugaan Korupsi Sengketa Lahan di Kawasan Wisata Nasional
BMKG: Gempa Susulan Pacitan Mulai Menurun, Warga Diminta Tetap Waspada
KPK Ungkap Skema Fee Rp850 Juta dalam Kasus Eksekusi Lahan PN Depok
Advertisement
Dewan Perdamaian Trump Belum Bisa Wujudkan Kemerdekaan Palestina
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
India Deportasi 2 Turis Inggris yang Tempel Stiker Free Palestine
Advertisement
Berita Populer
- Suporter Persis Solo Diarahkan Pulang lewat Semin dan Ngawen
- OTT KPK Seret Ketua dan Waka Pengadilan Negeri Depok
- 21.000 Peserta BPJS PBI Jogja Dinonaktifkan, Ini yang Dilakukan Dinkes
- PSIM Jogja Ditahan Persis Solo 0-0, Semen Padang Diuntungkan
- BPPTKG Tegaskan Aktivitas Gunung Merapi Normal Setelah Gempa Pacitan
- Final Piala Asia Futsal 2026: Iran Waspadai Motivasi Tinggi Indonesia
- Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Diperiksa KPK dalam Kasus PGN
Advertisement
Advertisement
