Wajib Halal Kosmetik Diminta Ditunda, UMKM Dinilai Belum Siap
Pelaku industri kosmetik meminta wajib halal Oktober 2026 ditunda satu tahun karena kesiapan UMKM dan sertifikasi bahan baku impor masih menjadi tantangan.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berencana menguatkan investasi dan produksi di sektor kehutanan sesuai RPJMN Indonesia pada 2020-2024.
Adapun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, sasaran makro pembangunan menargetkan tingkat investasi sebesar 7,3-8,0 persen.
Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono menerangkan, kontribusi KLHK untuk meningkatkan investasi dibangunnya dari tingkat tapak.
Salah satunya melalui perhutanan sosial. Masyarakat diberikan akses legal untuk mengelola lahan hutan untuk komoditas lain selain hasil hutan kayu seperti buah-buahan.
"RPJM lima tahun ke depan, jelas perhutanan sosial menjadi bagian yang sangat prioritas dan tentunya KLHK berharap ini menjadi output nyata yang dibilang oleh presiden, delivery itu dijamin terasa manfaatnya oleh masyarakat," kata Bambang kepada Bisnis beberapa waktu lalu.
Melalui perhutanan sosial, lahan-lahan hutan yang sudah mati suri bisa produktif kembali. Lagi pula melalui program ini, konflik antara masyarakat sekitar hutan dengan pemilik lahan bisa mereda.
Di sektor swasta, Bambang berharap dengan penyederhanaan regulasi dan birokrasi, investasi yang dilakukan diharapkan lebih memperhatikan lingkungan. Seiring dengan itu, pasti produktivitas dari areal yang dikelola juga semakin meningkat
Begitu pula dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor kehutanan. Peningkatan produktifitas berbasis ramah lingkungan pun harus dilakukan guna menarik investasi lebih banyak lagi.
Memang Bambang belum bisa memprediksi berapa investasi yang akan masuk nantinya. Akan tetapi jika upaya peningkatan produktifitas dimulai dari tingkat tapak hingga BUMN, investasi turut meningkat seiring waktu.
"Paling tidak, pondasi tapak-tapak itu akan mulai terlihat. Untuk PDB-nya belum terlalu besar, tapi arah ke sana itu kita sudah siapkan nanti di 2045 akan terlihat nyata aspek sumber daya alam kehutanan ini," katanya.
Menyitir data Ditjen PHPL KLHK, total investasi kegiatan hutan dan pengelolan hasil hutan hingga Oktober 2019 sebesar Rp127 triliun, terdiri dari Hutan Alam sebeswr Rp14,9 triliun, Hutan Tanaman Rp44,3 triliun, Restorasi Ekosistem Rp1,7 miliar, IUPK Rp233 miliar, IUJL Rp693 miliar, dan industri primer sebesar Rp65,7 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : bisnis.com
Pelaku industri kosmetik meminta wajib halal Oktober 2026 ditunda satu tahun karena kesiapan UMKM dan sertifikasi bahan baku impor masih menjadi tantangan.
Nelayan Gunungkidul mendapat pelatihan SKN, pembekalan BPJS Ketenagakerjaan, serta pemberdayaan ekonomi bagi istri nelayan.
SPLP Komdigi telah memproses 19,8 juta transaksi Perlinsos Digital yang mencakup 5,4 juta KK hingga 28 September 2026.
Korban pengeroyokan Kebon Bawang, EY (28), sempat diculik dan dianiaya di dua lokasi sebelum meninggal setelah tiga hari dirawat.
Budidaya louhan masih punya potensi ekonomi. Harga ikan berkualitas bisa mencapai Rp25 juta-Rp30 juta, tergantung kualitas dan hasil kontes.
Prabowo membahas tiga bantuan Kuartal IV 2026, mulai beras 10 kg, pembukaan rekening hingga subsidi upah Rp300.000 per bulan.