Wujudkan Program Tol Laut, Pemerintah Harus Berbenah

Harianjogja.com, JAKARTA – Dalam ka rangmemperkuat program tol laut, pemerintah mesti melakukan pembenahan infrastruktur pelabuhan di daerah. Hal tersebut disampaikan Ketua Supply Chain Indonesia (SCI) Setijadi.

“Berdasarkan analisis SCI, dibutuhkan kontainer dalam jumlah besar untuk memfasilitasi kapal perikanan yang berjumlah ratusan seperti di Mimika. Di beberapa lokasi bahkan diperlukan sampai 50 kontainer. Selain kebutuhan kontainer, diperlukan pengembangan infrastruktur seperti perbaikan dermaga dan penyediaan plugging di pelabuhan, terutama di Kawasan Timur Indonesia,” paparnya, Minggu (15/12/2019).

Menurutnya, diperlukan juga kesiapan SDM untuk menangani kontainer berpendingin, baik di pelabuhan maupun kapal. Penurunan kualitas ikan akibat kesalahan dalam proses distribusi masih dikeluhkan oleh sejumlah pihak.

Kemenhub juga perlu mempertimbangkan penambahan trayek Tol Laut. Beberapa wilayah yang belum dilintasi trayek Tol Laut memiliki potensi ikan yang cukup banyak seperti di Dobo, Kepulauan Aru.

“Berdasarkan catatan SCI, Dobo termasuk Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia (WPPI) 718 dengan potensi terbesar, yaitu sebanyak 2.637.565 ton,” terangnya.

Dia mengapresiasi rencana Program Kerja Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada 2020 khususnya dalam memperkuat konektivitas antar wilayah Indonesia melalui Program Tol Laut.

Sebagai dukungan Program Tol Laut terhadap kawasan perikanan terpadu, pada tahun 2020 Ditjen Perhubungan Laut akan menyediakan kontainer berpendingin (reefer container) di sejumlah lokasi yang dilintasi trayek Tol Laut, yaitu Sabang (Trayek-1), Mentawai (T-2), Sebatik (T-4), Timika (T-11), dan Rote (T-13), masing-masing sebanyak 5 kontainer.

Dia menilai dukungan Program Tol Laut terhadap kawasan perikanan terpadu tersebut merupakan bentuk sinergi yang sangat baik antara Kemenhub dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

“Sinergi tersebut perlu terus ditingkatkan untuk mengoptimalkan potensi sumber daya ikan, terutama dalam proses pendistribusian dari sentra-sentra produksi ke sentra-sentra konsumsi, baik untuk masyarakat maupun industri pengolahan ikan [UPI], serta ekspor,” jelasnya.

Dia menegaskan dalam implementasi Program Tol Laut terhadap kawasan perikanan terpadu membutuhkan dukungan secara sinergis dari kementerian/lembaga terkait, pelaku usaha, penyedia jasa logistik dan transportasi, hingga pemerintah daerah.

Pemerintah-pemerintah daerah yang dilalui Program Tol Laut perlu memanfaatkannya dalam pengembangan komoditas perikanan wilayahnya.

“Sinergi dengan sektor perikanan berpotensi meningkatkan muatan balik yang selama ini menjadi masalah utama Program Tol Laut. Pada semester I tahun 2019, misalnya, muatan berangkat Tol Laut sebanyak 2.986 TEU’s, namun muatan balik hanya 267 TEU’s atau 8,94% dari muatan berangkat,” urainya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : bisnis.com