KPU Bantul Genjot Partisipasi Pemilih Disabilitas

Harianjogja.com, BANTUL - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bantul terus berupaya untuk menggenjot partisipasi pemilih dari kalangan penyandang disabilitas melalui sosialisasi.

Selain itu KPU juga akan menyediakan sarana prasarana yang memudahkan mereka untuk menggunakan hak suaranya dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) Bantul 2020 mendatang. Pasalnya dalam pilkada dan pemiliu partisipasi pemilih disabilitas masih rendah.

Komisioner KPU Bantul, Musnif Istiqomah mengatakan dalam pemilu April lalu pemilih disabilitas tercatat ada 1.974 yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT), namun yang menggunakan hak suaranya ada 948 atau sekitar 48,02%. Dalam Pilkada Bantul 2015 lalu bahkan lebih kecil lagi dari 1.151 pemilih yang masuk DPT, hanya 368 orang atau 31,97% yang menggunakan hak suaranya.

“Kalau dilihat dari rata-rata nasional partisipasi pemilih disabilitas di Bantul masih lebih tinggi. Jika dibandingkan kabupaten dan kota di DIY masih tinggi. Tapi tetap kami upayakan untuk terus meningkat partisipasinya,” kata Musnif, Sabtu (14/12/2019).

Menurut Musnif, dari hasil analisanya terdapat sejumlah penyebab rendahnya pemilih disabilitas dalam pemilu dan pilkada di Bantul, di antaranya adalah terdapat beberapa tempat pemungutan suara (TPS) yang sulit diakses disabilitas, misalnya area masuk TPS yang menggunakan tangga dan tidak ada ram atau jalur khusus yang menggunakan kursi roda.

Pihaknya tidak bisa mengambil tindakan terkait TPS yang tidak aksesibel terhadap disabilitas karena laporan yang masuk baru disampaikan saat hari H atau hari pemungutan suara sehingga menyulitkan KPU untuk mengupayakannya. Selain itu, terkadang ada juga laporan dari disabilitas bahwa keluarga penyandang disabilitas enggan untuk mengantar ke TPS.

Namun demikian ada juga penyebab karena kehadiran disabilitas di TPS tidak tercatat dalam kolom khusus pemilih disabilitas melainkan di kolom umum, sehingga penyandang disabilitas yang menggunakan hak suaranya tersebut tidak tercatat. “Ada juga penyandang disabilitas yang tercecer dalam pendataan penyusunan pemilih,” kata Musnif.

Dalam pilkada 2020 ini, kata Musnif, pihaknya ingin memastikan semua penyandang disabilitas di Bantul yang memiliki hak suara dapat menyalurkan hak politiknya. KPU Bantul sudah melakukan berbagai sosialisasi tahapan pilkada. Selain itu pihaknya juga berkerjasama dengan berbagai pihak di antaranya Dinas Sosial dan sejumlah lembaga peduli disabilitas untuk sama-sama membantu meningkatkan pendidikan pemilih pada penyandang disabilitas.

Berbagai sarana yang dapat mempermudah juga sudah diupayakan, misalnya dengan menghadirkan penerjemah dalam setiap sosialisasi untuk memfasilitasi disabilitas tuna rungu, “Pada saat pemungutan suara nanti kami juga sediakan template braile di setiap TPS,” ujar Musnif. Total templat hurup braile untuk membaca surat suara yang akan disediakan sebanyak 1.537 buah atau sesuai jumlah TPS ditambah 12 buah cadangan.

Lebih lanjut Musnif mengatakan jumlah pemilih disabilitas dalam Pilkada 2020 nanti diprediksi meningkat dari DPT terakhir 1.974. Sebab, masih ada sejumlah pemilih pemula yang belum masuk daftar pemilih.

Ketua Komunitas Masyarakat Peduli Penyandang Disabilitas (MPPD) Bantul, Jayadi menegaskan faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya pemilih disabilitas dalam pilkada maupun pemilu, yakni kondisi TPS yang jauh serta terdapat sejumlah disabilitas yang tidak masuk dalam pendataan.

Sejauh ini diakuinya sosialisasi yang dilakukan KPU Bantul sudah cukup baik. Bahkan pihaknya selalu mendapat undangan setiap kalia da sosialisasi termasuk menjelang pilkada 2020 ini. Ia berharap KPU juga melibatkan disabilitas dalam badan adhoc KPU untuk meningkatkan partisipasi pemilih, “Mungkin penyandang disabilitas dilibatkan di KPPS atau pantarlih [panitia pendaftaran pemilih]-nya,” ujar Jayadi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News