Ditolak Serikat Pekerja Pertamina, Ahok Membalas dengan Candaan

Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok menjawab pertanyaan wartawan saat tiba di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (25/11/2019). - Antara
25 November 2019 17:07 WIB Newswire News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA - Basuki Tjahaja Purnama (BTP) melontarkan gurauan yang menyebut dirinya merupakan lulusan Strata-3 (S-3) Mako Brimob  saat menanggapi penolakan dari Serikat Pekerja (SP) Pertamina.

"Dia tidak tahu saya ini sudah lulusan S-3 dari Mako Brimob," ujar pria yang akrab disapa Ahok itu sambil bercanda di Jakarta, Senin (25/11/2019).

Rumah tahanan atau Rutan Mako Brimob merupakan tempat Ahok menjalani masa tahanannya. Ahok harus menjalani masa tahanan selama dua tahun usia divonis bersalah atas kasus penodaan agama.

Sebelumnya, Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menolak apabila Ahok masuk menjadi direksi atau komisaris Pertamina.

Presiden FSPPB Arie Gumilar menyoroti rekam jejak dan perilaku Ahok yang selalu membuat keributan dan kegaduhan di mana-mana, dan bahkan seringkali berkata kotor.

Arie mengatakan bahwa bisa dibayangkan kalau yang bersangkutan masuk ke Pertamina, kemudian ada kegaduhan di tubuh organisasi perusahaan, maka ini akan berdampak pada pelayanan distribusi energi kepada masyarakat di seluruh pelosok negeri menjadi terganggu.

Kementerian BUMN meminta kepada serikat pekerja BUMN untuk melihat terlebih dahulu kinerja Basuki Tjahaja Purnama sebelum melayangkan protes.

Ahok Melecut Direksi

Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhy berharap Basuki Tjahaja Purnama atau biasa disapa Ahok yang kini resmi menjabat Komisaris Utama PT Pertamina mampu mendorong direksi perusahaan itu mempercepat peningkatan produksi minyak dan gas.

"Gaya kepemimpinan Ahok akan lebih efektif melecut direksi (Pertamina) jalankan 'corporate actions'," kata Fahmy saat dihubungi di Yogyakarta, Senin (25/11/2019).

Selain melecut perusahaan bergerak cepat mendongkrak produksi, menurut Fahmy, Ahok juga diharapkan mampu mendorong penuntasan pembangunan kilang, akselerasi pengembangan program bahan bakar B20 ke B30, dan dilanjutkan B100, hingga membasmi mafia migas.

"Jika itu berhasil secara langsung dapat menekan defisit neraca migas, seperti yang diharapkan Presiden Joko Widodo," kata dia.

Seperti harapan Menteri BUMN untuk mengoptimalkan peran Dewan Komisaris, Ahok harus mulai menata ulang tata kelola terkait kewenangan dewan komisaris dan dewan direksi.

Menurut Fahmy dengan posisi sebagai komisaris utama, banjir penolakan berbagai pihak termasuk serikat pekerja yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) terhadap Ahok lambat laun akan surut dengan sendirinya.

"Kalau Ahok sebagai dirut Pertamina, penolakan akan masif dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Tapi, sebagai komisaris utama, penolakan itu akan semakin surut," kata mantan anggota Satgas Anti Mafia Migas ini.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan bahwa kalau yang namanya korporasi itu, untuk mengukur tingkat keberhasilan sangat gampang. Angka-angka terkait kinerja, untung, dan rugi sangat terlihat di korporasi.

Dengan demikian Kementerian BUMN meminta kepada serikat pekerja untuk jangan bermain-main politik dalam urusan bisnis.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pertamina (Persero) telah memutuskan beberapa perubahan di level direksi dan tiga komisaris baru PT Pertamina (Persero).

Emma Sri Martini ditunjuk menjabat Direktur Keuangan, Basuki Tjahaja Purnama menjadi Komisaris Utama, Budi Gunadi Sadikin menjadi Wakil Komisaris Utama dan Condro Kirono sebagai Komisaris.

Sumber : Antara