Advertisement
Humprey Djemat Tolak Pilkada lewat DPRD
Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi Muktamar Jakarta, Humphrey R. Djemat, di Jakarta, Minggu (24/11/2019). - Bisnis.com/Samdysara Saragih
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Humphrey R. Djemat selaku Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan versi Muktamar Jakarta, menolak mekanisme pemilihan kepala daerah atau pilkada lewat DPRD. Sebab, pilkada langsung oleh rakyat sejak 2005 adalah kontestasi paling demokratis.
Lagi pula, Indonesia pernah mengadopsi pilkada melalui DPRD tetapi tak terlalu berhasil menghasilkan para pemimpin terbaik.
Advertisement
"Kalau dulu sudah dicoba dan sekarang dikembalikan lagi berarti memakai barang busuk lagi," ujar Humphrey dalam acara diskusi Quo Vadis Pilkada Langsung di Jakarta, Minggu (24/11/2019).
Humphrey mengatakan pilkada langsung terbukti dapat melahirkan pemimpin-pemimpin berkredibilitas tinggi. Dia mencontohkan sosok Presiden Joko Widodo, Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) terpilih Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok atau BTP, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, hingga Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sebagai produk pilkada langsung.
"Seorang Ahok, Ibu Risma tak akan muncul kalau tak ada pilkada langsung. Kalau lewat DPRD tentu oligarki partai politik yang sangat kuat," tuturnya.
Wacana evaluasi pilkada langsung terlontar dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Meski demikian, Kemendagri membantah evaluasi tersebut akan menggembalikan pilkada melalui DPRD.
Humphrey Djemat mengatakan bahwa biaya politik tinggi biasanya menjadi justifikasi bagi kelompok pendukung pilkada tak langsung. Namun, menurut dia, ongkos politik tersebut justru berpangkal dari perilaku parpol.
"Parpol kan mahar transaksional sudah menjadi rahasia umum. Lebih besar maharnya ketimbang untuk kepentingan kampanye calon," tutur advokat ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Daftar 23 Negara Dukung Deklarasi Palestina Merdeka
KPK Ungkap Kuota Khusus Haji Dijual Sesama Biro
DPR RI Desak Mendagri Tito Hentikan Efisiensi Dana Transfer ke Daerah
BNPB Ingatkan Banjir Bali Bisa Terulang
Advertisement
Merespons Ancaman Tarif Trump, China: Ini Pemaksaan Ekonomi
Mahmoud Abbas Desak Internasional Bertanggungjawab Atas Kejahatan Israel
100 Ribu WNI di AS Belum Lapor ke Kedutaan
Malaysia Serukan Negara Dunia Akhiri Hubungan dengan Israel
Kemenag dan Kemenkes Perkuat Program Pesantren Sehat
Advertisement
Menteri Koperasi Minta Tambahan Anggaran untuk Kopdes Merah Putih
600 Ribu Rekening Bermasalah Bisa Dapat Bansos, Ini Syaratnya
Transparansi Pemilu, DPR Pertanyakan Dokumen Capres yang Dibatasi
Airlangga: Lima Program Prioritas Presiden Bisa Tampung 3 Juta Lebih Pekerja
Puluhan Ribu Warga Turki Turun ke Jalan, Tuntut Erdogan Mundur
Advertisement
Hidup Jadi Tenang di 9 Negara yang Tak Punya Utang
Berita Pilihan
- Puluhan Ribu Warga Turki Turun ke Jalan, Tuntut Erdogan Mundur
- Hidup Jadi Tenang di 9 Negara yang Tak Punya Utang
- Menkeu Purbaya Jamin Bunga Ringan untuk Pinjaman Kopdes ke Himbara
- Ini Duduk Perkara Temuan BPK Soal Proyek Tol CMNP yang Menyeret Anak Jusuf Hamka
- PT PMT Disegel KLH, Diduga Sumber Cemaran Zat Radioaktif
Advertisement
Tekan Risiko Kematin, Nelayan Diminta Pake Jaket Pelampung Saat Melaut
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Daftar 10 Negara yang Menolak Palestina Merdeka
- Polisi Selidiki Penyebab Kecelakaan Maut Bus Rombongan Rumah Sakit Bina Sehat
- Polisi Peru Tangkap Komplotan Pembunuh Diplomat Indonesia Zetro Purba
- Wasekjen PDIP Yoseph Aryo Dipanggil KPK Sebagai Saksi Kasus DJKA
- Hubungan Venezuela-AS Memanas, Ini Penyebabnya
- Bali Kembali Banjir, Kini Sampai ke Canggu
- Hari Ini Ada Demo, Polisi Kerahkan 4.562 Personel Amankan Jakarta
Advertisement
Advertisement
