Advertisement
Moeldoko Tak Setuju BNN Dibubarkan, Ini Alasannya
Kepala Staf Presiden Moeldoko. - Suara.com/Ummi Saleh
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Usulan pembubaran Badan Narkotika Nasional (BNN) seperti yang disampaikan anggota Komisi III DPR dari fraksi PDI-P Masinton Pasaribu tidak disetujui Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
"Saya pikir ancaman, kalau dalam militer ini ancaman nontradisional yang perlu segera diatasi persoalan narkoba. Itu ancaman nyata, menurut saya jangan [dibubarkan], saran saya bukan dibubarkan," kata Moeldoko di lingkungan istana kepresidenan Jakarta, Jumat.
Advertisement
Pada Kamis (21/11/2019), dalam rapat kerja Komisi III dengan BNN di gedung DPR sejumlah anggota Komisi III meminta BNN mengkritik kinerja BNN. Masinton lalu mengatakan jika BNN tak kunjung bisa memberantas peredaran narkoba di Indonesia, sebaiknya dibubarkan saja.
Sebab, menurut Masinton, dengan sarana-prasarana bernilai triliunan yang dimiliki, seharusnya BNN mampu mendeteksi dan memberantas narkoba lebih baik lagi. Karena itu, dia pun mempertanyakan peran yang dilakukan BNN selama ini dalam pemberantasan narkoba.
BACA JUGA
"Justru kita optimalisasi peran-peran BNN itu, kalau memang ada yang kurang di mana kurangnya? 'Feedback' dari masyarakat sangat diperlukan," tambah Moeldoko.
Menurut Moeldoko, penguatan BNN adalah suatu keharusan.
"Karena sekali lagi, itu ancaman nyata yang ada di tengah-tengah kita, kalau kita lemah atau tidak punya badan itu maka semakin mengerikan ancaman itu," ungkap Moeldoko.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Gibran Terima Rismon Sianipar di Istana Wapres
Di Tengah Tekanan AS, Kuba Bebaskan 51 Tahanan Lewat Mediasi Vatikan
Iran Prediksi Perang Timur Tengah Berakhir Sebelum Nowruz
Kasus Kuota Haji: Yaqut Diduga Terima Fee Percepatan
Advertisement
Pesawat Pengisi BBM Militer AS Jatuh di Zona Konflik Irak
Daftar Tol yang Larang Truk Sumbu 3 Selama Mudik Lebaran 2026
KY Gandeng Media Massa Telusuri Rekam Jejak Calon Hakim Agung 2026
KPK Sita Aset Rp100 Miliar Terkait Kasus Korupsi Kuota Haji Yaqut
Hari Raya Nyepi 2026: Bandara Ngurah Rai Berhenti Tutup 24 Jam
Advertisement
Negara Luar Rebutan Pupuk Urea Indonesia, Pemerintah Bidik Ekspor
Mensos: Status Desil Bansos Tak Bisa Dimanipulasi, Awas Penipuan
Tarif Tunggal Diterapkan di Merak-Bakauheni demi Kelancaran Mudik 2026
Skandal Haji Eks Menag Yaqut: Kode T0, Bayar Rp84 Juta Bisa Berangkat
Bareskrim Geledah 3 Perusahaan Emas Surabaya Terkait TPPU Rp25,9 T
Advertisement
Buron Bandar Narkoba Jaringan Koko Erwin Ditangkap Bareskrim
Berita Pilihan
- Skandal Haji Eks Menag Yaqut: Kode T0, Bayar Rp84 Juta Bisa Berangkat
- Gugatan Kalah, KPK Jebloskan Mantan Menag Yaqut ke Rutan Merah Putih
- Hashim Djojohadikusumo Akan Pimpin Satgas Pembiayaan Taman Nasional
- Kapal Thailand Diserang di Selat Hormuz hingga Terbakar
- Friderica Widyasari Sari Terpilih Ketua OJK 2026-2031
Advertisement
Siswa SLB Negeri Pembina Jogja Bagi-bagi Takjil kepada Warga
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Psikiater Ungkap Tanda Kecanduan Judi Online yang Perlu Diwaspadai
- RSUD Panembahan Senopati Tetap Buka Saat Libur Lebaran
- JCM Gelar Event Ramadan 2026 dan Late Night Sale di Yogyakarta
- Stimulus Diskon Tiket Mudik Lebaran Berlaku hingga 30 Persen
- OPINI: Ramadan Bijak dalam Merespons Situasi Bencana
- Menaker Tegaskan THR Pekerja dan BHR Ojol Harus Dibayar Tepat Waktu
- Sirkuit Mandalika Siap Gelar Mandalika Racing Series 2026
Advertisement
Advertisement
