Kasus TPPU Febrie Bergulir, Tan Kian dan Ferry Boboho Diperiksa
Kejagung memeriksa Tan Kian dan Ferry 'Boboho' sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan TPPU yang menjerat eks Jampidsus Febrie Adriansyah.
Kantor Kejaksaan Agung - Antara
Harianjogja.com, JAKARTA— Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejagung RI menggelar lelang serentak bersama jajaran kejaksaan negeri di seluruh Indonesia pada 10–14 Agustus 2026. Dari pelaksanaan tersebut, potensi pemulihan aset negara diproyeksikan mencapai Rp289.397.309.438 berdasarkan akumulasi nilai limit.
Kepala BPA Patris Yusrian Jaya mengatakan lelang serentak tersebut menjadi bagian dari upaya pemulihan aset negara. Pelaksanaannya dilakukan bersama Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sebagai mitra penyelenggara.
"Dari akumulasi keseluruhan pelaksanaan lelang serentak ini, potensi pemulihan aset negara diproyeksikan dari nilai limit sekitar Rp289.397.309.438," ujar Patris di Kantor BPA, Jakarta, Senin (10/8/2026).
Ribuan Objek Dilelang
Plt. Kapus Penyelesaian Aset sekaligus Ketua Pelaksana, Sofyan Selle, mengatakan jumlah objek lelang akan bertambah pada hari ketiga dan keempat pelaksanaan.
Pada Rabu (12/8/2026), terdapat tambahan objek berupa 10.620 liter BBM. Kemudian pada Kamis (13/8/2026), sebanyak 14.719,58 wet metric ton ore nikel juga akan dilelang.
"Ini merupakan pelaksanaan lelang barang rampasan dengan cakupan satuan kerja yang terluas yang pernah diselenggarakan oleh Kejaksaan Republik Indonesia," pungkasnya.
Rangkaian lelang tersebut melibatkan kejaksaan negeri dari berbagai kejaksaan tinggi dengan jumlah objek yang berbeda setiap harinya.
Ada Ponsel dengan Nilai Limit Rp3.000
Di antara berbagai aset yang dilelang, terdapat objek dengan nilai limit paling rendah hanya Rp3.000. Objek tersebut berupa sebuah ponsel, meski Patris tidak merinci merek ponsel maupun Kejaksaan Negeri yang melelangnya.
"Dari sisi objek yang dilelang, nilai limit terendah tercatat pada objek handphone dengan nilai limit sebesar Rp3.000," ujar Patris di kantor BPA, Jakarta, Senin (10/8/2026).
Menurut Patris, rendahnya nilai sebuah objek tidak membuat aset tersebut dikeluarkan dari proses lelang. Barang tetap dilelang karena menjadi bagian dari upaya pemulihan aset.
"Sehingga walaupun nilainya tidak begitu signifikan, dan itu sudah merupakan hasil penilaian yang objektif dari pihak yang bersertifikasi, barang tersebut tetap kami lelang dan mudah-mudahan ada peminatnya," imbuhnya.
Aset Tertinggi Rp9,1 Miliar
Sebaliknya, objek dengan nilai limit tertinggi dalam lelang serentak BPA Kejaksaan RI mencapai Rp9.111.240.000.
Aset tersebut berupa satu bidang tanah dan bangunan yang dilelang oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Aset itu merupakan milik terpidana atas nama Untung Arifin dalam perkara korupsi.
"Sementara nilai limit tertinggi yaitu satu bidang tanah dan bangunan dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dengan nilai limit sebesar Rp9.111.240.000," imbuhnya.
Rincian Lelang 10–14 Agustus 2026
Berikut rincian pelaksanaan lelang serentak BPA Kejaksaan RI selama lima hari:
Dengan cakupan tersebut, lelang serentak BPA Kejagung berlangsung selama lima hari dan melibatkan kejaksaan negeri dari berbagai wilayah Indonesia. Nilai limit seluruh objek menjadi dasar proyeksi potensi pemulihan aset negara yang mencapai sekitar Rp289,39 miliar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
Kejagung memeriksa Tan Kian dan Ferry 'Boboho' sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan TPPU yang menjerat eks Jampidsus Febrie Adriansyah.
Kemenko Polkam mewaspadai karhutla di enam provinsi saat El Nino. Pemerintah menyiapkan operasi udara dan darat untuk mencegah kebakaran meluas.
Houthi mengaku menyerang kilang Saudi Aramco di Jazan dengan drone. Serangan terjadi setelah Arab Saudi meneken pakta pertahanan dengan Turki dan Pakistan.
Bandung dan Jakarta siap menjadi tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026 pada 23 September-3 Oktober dengan SUGBK dan Si Jalak Harupat.
BNPB menyebut kondisi kekeringan DIY masih relatif aman. Pemantauan krisis air dan hotspot terus dilakukan untuk mengantisipasi bencana.
Sensus Ekonomi 2026 dinilai penting sebagai dasar pemerintah menyusun kebijakan ekonomi dan mendorong keberlanjutan bisnis serta pertumbuhan usaha.