Advertisement
Haryadi Kembali Diperiksa KPK
Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA-KPK kembali memeriksa sejumlah saksi terkait kasus dugaan suap proyek Pemeliharaan Saluran Air Hujan (SAH) Supomo, termasuk Walikota Jogja, Haryadi Suyuti. KPK memeriksa dugaan adanya aliran dana dari Haryadi kepada tersangka jaksa nonaktif di Kejaksaan Negeri Jogja, Eka Safitra.
Pemeriksaan ini dibenarkan Haryadi saat ditemui wartawan di Balaikota Jogja, Jumat (8/11/2019). Ia mengungkapkan KPK memeriksa dirinya pada Selasa (5/11) lalu di Badan Pengawas Keuangan Provinsi (BPKP) DIY. Meski demikian ia enggan menyebutkan siapa saksi lain yang juga diperiksa.
Advertisement
"Kalau diundang ya datang. Saya sebagai saksi ya menjawab. Ditanyakan mengenai kenal enggak sama Eka Safitra, ya saya tahu tapi tidak kenal," kata dia.
Ia mengatakan tahu nama Eka Safitra pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada Agustus lalu. "Sebelumnya persoalan teknis saja di PU yang tidak harus diatensi secara khusus siji-siji [satu-satu]," katanya.
BACA JUGA
Menurutnya, pemeriksaan ini wajar sampai pada dirinya, sebab Haryadi merupaka Penanggungjawab Anggaran. Ia juga menyampaikan tetap mendukung keberadaan Tim Pengawal pengaman Pembangunan Pemerintah Daerah (TP4D).
Lembaga ini menurutnya meringankan pelaksanaan proyek karena mengurangi banuak tekanan dari luar. "Bahwa itu dijadikan hal negatif, yang salah bikan TP4D-nya, tapi oknum di Kejaksaan," kata dia.
Terkait pengerjaan SAH Supomo yang mangkrak di Jalan Babaran, Umbilharjo, ia menjanjikan minggi depan akan segera dinormalisasi dengan menutup sejumlah galian, sehingga dapat difungsikan normal kembali untuk lalu lintas warga.
"Akan dinormalkan dulu menggunakan anggaran APBD, mungkin hanya puluhan juta. Targetnya akhir bulan ini selesai. Untuk lelang kembali kami menunggu ingkrah kasusnya," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
ATR-BPN Tegaskan Pemegang HGU Wajib Jaga Lingkungan
BNPB Kebut Perbaikan Akses Darat Terdampak Banjir dan Longsor
37 Ribu Lowongan Dibuka di Magang Nasional Batch III Kemnaker
Polisi Gagalkan Penarikan Paksa Mobil oleh Debt Collector
Advertisement
Mentan Kirim 207 Truk Logistik untuk Korban Bencana Sumatera
Gibran Tinjau Tiga Provinsi Terdampak Banjir Sumatera
Kebakaran Hong Kong: 125 WNI Selamat, 5 Masih Dicari
Damri Operasikan 286 Bus Listrik Dukung NZE 2060
Dewas Periksa 2 Penyidik KPK Diduga Halangi Pemeriksaan Bobby Nasution
Advertisement
Prabowo Perintahkan Tambah Dana Penanganan Bencana Sumatera
BGN Bangun 8.200 SPPG untuk Perluas Makan Bergizi Gratis
PU Pastikan Jalur Medan-Aceh Bisa Dilalui Kendaraan Besar
Kebakaran Wang Fuk Court Hong Kong Tewaskan 159 Orang
Wapres Gibran Bertolak ke Sumatera, Pantau Penanganan Bencana
Advertisement
Hakim: Uang Suap untuk Sosial Tetap Tidak Dibenarkan
Berita Pilihan
- Hakim: Uang Suap untuk Sosial Tetap Tidak Dibenarkan
- Sudan Tawarkan Pangkalan Laut ke Rusia Demi Senjata Perang
- Gubernur Bali Bakal Setop Airbnb, Dorong PAD dari Pariwisata Legal
- Pemerintah Didesak Tetapkan Status Bencana Nasional Sumatera
- BMKG Ingatkan Supermoon Picu Gangguan Pelabuhan Merak-Bakauheni
Advertisement
Tekan Kenaikan Harga Pangan, DPRD DIY Dorong Operasi Pasar
Advertisement
KA Panoramic Kian Diminati, Jalur Selatan Jadi Primadona
Advertisement
Berita Populer
- Claudia Scheunemann Siap Perkuat Timnas di SEA Games 2025
- HDI 2025: Difabel Kritik Akses Publik DIY Masih Buruk
- Wali Kota Magelang Minta Dishub Siapkan Skema Arus Lalu Lintas Nataru
- Menteri Nusron Serahkan 546 Sertifikat Konsolidasi Tanah di Jateng
- Sampah Kiriman Menumpuk di Pantai Parangtritis Lagi
- BMKG Ingatkan Supermoon Picu Gangguan Pelabuhan Merak-Bakauheni
- Pertamina Pastikan Kesiapan BBM Nataru 2025 lewat Satgas Energi
Advertisement
Advertisement
