Advertisement
ASN Dilarang Pakai Cadar, Begini Kata Nasdem ...
Irma Suryani Chaniago - Bisnis/Muhammad Ridwan
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Politisi Partai NasDem Irma Suryani setuju jika pemerintah mengeluarkan aturan melarang ASN menggunakan cadar maupun celana cingkrang selama memberikan pelayanan kepada publik. Namun dia menolak jika larangan tersebut diatur untuk seluruh masyarakat di Tanah Air di luar pemerintahan.
"Kalau semua tidak boleh pakai cadar, saya tidak setuju. Karena melanggar ranah private. Kalau ASN saya setuju," katanya saat diskusi Indonesia Lawyers Club di TV One, Selasa (5/11/2019).
Advertisement
Menurutnya melarang seseorang untuk menggunakan cadar maupun celana cingkrang sama dengan melanggar hak asasi manusia dan melanggar aturan agama.
"Biarkan semua rakyat Indonesia memilih apa yang dipakai dan dipercaya. Karena ranah private tidak boleh diatur negara. Ini pendapat saya dan Insya Allah pendapat NasDem," terangnya.
Rachmadian, anggota niqab squad menjelaskan meski menggunakan niqab namun mereka tetap berpegang pada pancasila dan NKRI. Apalagi menggunakan cadar memang memiliki tantangan tersendiri di tengah masyarakat.
"Dengan wujud cinta NKRI, saat bencana gempa di Lombok dan Palu, kami orang pertama yang sampai ke Palu, termasuk Pulau Sebesi. Karena saya dari latarbelakang medis, maka saya mencoba akomodir teman-teman lainnya," ucapnya.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi sempat mengeluarkan pernyataan rencana melarang penggunaan cadar di kementeriannya. Namun dia tidak melarang pengguna cadar di luar lingkungan Menpan RB.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Advertisement
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
Advertisement
Berita Pilihan
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Top Ten News Harianjogja.com, Jumat 11 Juli 2025: Dari Polda Jateng Grebek Pabrik Pupuk Palsu sampai Penemuan Mayat Pegawai Kemendagri
Advertisement
Ruas JJLS Baron Ambles, Pengguna Jalan Diminta Berhati-Hati
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
