Advertisement
Reuni 212 Digelar 2 Desember, Ini Tanggapan Menko Polhukam

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Reuni 212 akan digelar pada 2 Desember mendatang. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md tidak berencana melarang agenda tersebut.
Mahfud menyebut seluruh kegiatan kemasyarakatan sudah memiliki standar keamanan masing-masing.
Advertisement
"Silakan saja, negara ini negara demokrasi. Saya kan tidak boleh 'Oo tidak boleh [menggelar reuni 212]' tidak ada itu," katanya di Kemenkopolhukam, Selasa (5/11/2019).
Jika nantinya para peserta melanggat standar yang ada, tentu pemerintah memilih aturan tertentu untuk menanggapinya.
"Kita ini negara hukum," ujarnya.
Perihal keamanan selama berlangsungnya reuni 212 itu, Kemenko Polhukam menyerahkan persoalan itu kepada pihak berwajib. Komunikasi akan dilakukan antara aparat keamanan dengan peserta aksi untuk menjaga kondusifitas.
"Komunikasi dengan aparat untuk kasi tahu [perihal reuni 212], lalu aparat mempelajari lingkungan strategisnya seperti apa, risikonya seperti apa, nanti akan dipelajari," ujarnya.
Persaudaraan Alumni (PA) 212 berencana menggelar kembali reuni akbar di Monumen Nasional (Monas) Jakarta pada 2 Desember. Agenda ini mengambil tajuk Munajat untuk Keselamatan Negeri: Maulid Agung dan Reuni Alumni 212.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Pasutri di Kuta Bali Terseret Banjir Bersama Mobilnya, Satu Meninggal Dunia
- Rumah Dibakar Massa Istri Mantan PM Nepal Meninggal Akibat Luka Bakar
- 7 Pekerja Tambang Freeport Terjebak Longsor
- Gubernur Bali Minta Wali Kota Denpasar Data Jumlah Kerugian Akibat Banjir
- Sekjen PBB Minta Dilakukan Penyelidikan Menyeluruh Terkait Aksi Protes di Nepal
Advertisement

Viral Remaja Menenteng Celurit Bikin Resah, Polisi Tangkap 5 Pelajar
Advertisement

Wisata Favorit di Asia Tenggara, dari Angkor Wat hingga Tanah Lot
Advertisement
Berita Populer
- Israel Serang Qatar, Sebut Targetkan Pemimpin Hamas
- Ethiopia Resmikan Bendungan Terbesar di Afrika Senilai Rp82 Triliun
- Didik Madiyono Ditunjuk Plt sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS
- KPK Usut Dugaan Korupsi pada Pelayanan Publik Lain di Kemenaker
- BMKG Ingatkan Potensi Hujan Petir, Gelombang Laut hingga Banjir Rob
- Agensi Tak Dapat Kuota Jika Tak Setor Uang ke Pejabat Kemenag
- Sejumlah PR Karding yang Dititipkan kepada Mukhtarudin Sebagai Menteri P2MI
Advertisement
Advertisement