Angkutan Kargo Balik Kosong Disinyalir Picu Disparitas Harga Tol Laut
Penumpang antre untuk menaiki KM Sangiang di Pelabuhan Gorontalo, Kota Gorontalo, Gorontalo, Senin (27/5/2019). - ANTARA/Adiwinata Solihin Harianjogja.com, JAKARTA - Disparitas harga Tol Laut yang belum sesuai harapan Presiden Joko Widodo disinyalir karena angkutan kargo balik yang masih kosong. Hal tersebut disampaikan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia.
Ketua DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Jawa Timur Henky Pratoko mengatakan penyebab dari masih adanya disparitas harga Tol Laut yakni adanya return cargo yang masih belum maksimal.
Dia menjelaskan kejadian return cargo Tol Laut yang kosong sering kali terjadi pada tujuan Papua.
Dia menyebutkan jumlah kargo Surabaya ke Papua selalu penuh tetapi saat kargo kembali dari Papua menuju Surabaya kapal hanya menampung tak lebih dari 1 persen dari total slot kargo di kapal.
Biasanya, paparnya, penerima barang hanya seharusnya menanggung beban ongkos kirim saja akhirnya harus menanggung beban ongkos kirim balik kontainer.
"Waktu kapal balik tidak ada barang atau komoditas yang dibawa sehingga biaya balik tidak tertanggungkan," tuturnya kepada Bisnis.com, Kamis (31/10/2019).
Menurutnya, pemerintah perlu memperhatikan potensi komoditas asli Papua serta pulau tujuan lainnya yang bisa dijualbelikan ke luar pulau tersebut. Dengan ada potensi angkutan lain, biaya operasional kapal sebagai alat kirim untuk balik berlayar terbayarkan.
Selain itu, Hengky menilai kurangnya pengawasan pemerintah mengakibatkan adanya harga barang yang masih dijual lebih tinggi pada pulau tujuan meskipun alur return cargo pulau tersebut baik. Hal ini berpotensi trader menjadi pihak yang paling diuntungkan.
"Jadi ongkos angkutnya murah tapi harga dia jual tidak berubah ya sama saja," lanjutnya.
Menurutnya, adanya disparitas harga komoditas tersebut perlu dievaluasi agar dapat diminimalkan adanya salah satu pihak yang mengambil untung sangat tinggi.
Hengky menyarankan agar pemerintah juga memperhatikan pertumbuhan industri di tiap pulau agar return cargo dalam pengiriman kembali terpenuhi.
"Jadi harusnya ada pertumbuhan industri di Papua. Jadi [meskipun] kalau pemda tambah ruang kapal, tambah kontainer tapi pemerintah tidak memperkaya industri di Papua ya pasti akan terjadi ketidakseimbangan. Di satu sisi harga berangkat murah dan harga balik [tetap] mahal," lanjutnya.
Sumber : bisnis.com
