Advertisement
MPR: Pemulangan Rizieq Shihab Bukan Tugas Prabowo
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo (kanan) menyalami Menteri Pertahanan Prabowo Subianto seusai pelantikan menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). - ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Wakil Ketua MPR Arsul Sani menilai sangat tidak relevan jika Prabowo di pemerintahan dikaitkan dengan desakan Persaudaraan Alumni 212 untuk memulangkan Habib Rizieq.
Sebelumnya, Persaudaraan Alumni 212 menagih utang Prabowo Subianto yang kini jadi menteri pertahanan untuk memulangkan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab dari Arab Saudi. Prabowo yang menjadi calon presiden pada pemilu 2019 dalam kampanyenya berjanji demikian.
Advertisement
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani merasa aneh karena posisi Prabowo di pemerintahan dikaitkan dengan Rizieq.
“Pertama soal kepulangan seseorang dari luar negeri termasuk Habib Rizieq itu bukan tupoksi [tugas, pokok, dan fungsi] menteri pertahanan,” katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (24/10/2019).
Arsul menjelaskan bahwa berdasarkan pengetahuannya di Komisi II yang bermitra dengan Kementerian Hukum dan HAM, tidak ada pencekalan Rizieq kembali ke Tanah Air.
Artinya, kalau memang ingin kembali ke Indonesia itu sudah bisa dilakukan Rizieq tanpa harus dijemput. Dia bisa melakukan itu kapan saja.
“Kecuali kalau misalnya beliau itu ditangkal masuk ke negara ini. Ya, baru kemudian harus kita klarifikasikan, kita clear-kan kepada imigrasi atau kepada lembaga penegak hukum terkait ini masalahnya apa,” jelasnya.
Rizieq meninggalkan Indonesia sejak April 2017 lalu. Dia umroh bersama keluarga dan tidak kembali hingga kini. Dia mengklaim dicegah sehingga tidak bisa pulang ke Tanah Air.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
KPK Tahan 5 Tersangka Kasus Kredit Usaha BPR Bank Jepara Artha
DPR Soroti Asesmen Awal Program Sekolah Rakyat Kemensos
Dewan Pers: Wartawan Aman dari Jeratan UU ITE jika Patuh Kode Etik
Revisi Devisit APBN 2026 Disepakati Rp689,1 Triliun
Advertisement
Heboh Food Tray MBG Mengandung Minyak Babi, Begini Penjelasan RMI-NU
Digugat Tutut Soeharto ke PTUN Jakarta, Ini Kata Menkeu Purbaya
Kasus Riza Chalid, Kejagung Kejar Aset hingga Perusahaan Afiliasi
Politik Jepang, Takaichi Incar Posisi Perdana Menteri
Wamen Eddy Desak Pengesahan RUU KUHAP, Ini Alasannya
Advertisement
Ditunjuk Jadi Menpora, Erick Thohir: Kita Harus Lakukan Terobosan
PMI Ilegal Dijadikan Operator Judi Online di Kamboja
Bareskrim Gelar Mediasi Ridwan Kamil dan Lisa Mariana
PDIP Hormati Keputusan Prabowo Ganti Kepala LKPP
DPR RI Setujui Revisi RAPBN 2026, Belanja Negara Rp3.842,7 Trilun
Advertisement
DPR RI Klaim Kelangaan BBM Shell BP Hanya di Jabodetabek
Berita Pilihan
Advertisement
BPBD Gunungkidul Mulai Salurkan Bantuan Air Bersih ke Warga
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Kuasa Hukum Ungkap Banyak Kejanggalan Terkait Kasus Pembunuhan Kacab Bank
- Putus Jaringan Komunikasi, Militer Israel Semakin Brutal Serang Gaza
- Tok! Bunga KPR Subsidi Tetap 5 Persen
- Trump Perpanjang Tenggat Larangan TikTok hingga 16 Desember 2025
- Sekjen GCC Kutuk Serangan Israel ke Gaza
- Tiba di Indonesia, Sapi Impor Australia untuk Dukung MBG
- Fahri Hamzah Siap Patuhi Putusan MK Wamen Dilarang Rangkap Jabatan
Advertisement
Advertisement
