Advertisement
MPR: Pemulangan Rizieq Shihab Bukan Tugas Prabowo
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo (kanan) menyalami Menteri Pertahanan Prabowo Subianto seusai pelantikan menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). - ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Wakil Ketua MPR Arsul Sani menilai sangat tidak relevan jika Prabowo di pemerintahan dikaitkan dengan desakan Persaudaraan Alumni 212 untuk memulangkan Habib Rizieq.
Sebelumnya, Persaudaraan Alumni 212 menagih utang Prabowo Subianto yang kini jadi menteri pertahanan untuk memulangkan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab dari Arab Saudi. Prabowo yang menjadi calon presiden pada pemilu 2019 dalam kampanyenya berjanji demikian.
Advertisement
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani merasa aneh karena posisi Prabowo di pemerintahan dikaitkan dengan Rizieq.
“Pertama soal kepulangan seseorang dari luar negeri termasuk Habib Rizieq itu bukan tupoksi [tugas, pokok, dan fungsi] menteri pertahanan,” katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (24/10/2019).
Arsul menjelaskan bahwa berdasarkan pengetahuannya di Komisi II yang bermitra dengan Kementerian Hukum dan HAM, tidak ada pencekalan Rizieq kembali ke Tanah Air.
Artinya, kalau memang ingin kembali ke Indonesia itu sudah bisa dilakukan Rizieq tanpa harus dijemput. Dia bisa melakukan itu kapan saja.
“Kecuali kalau misalnya beliau itu ditangkal masuk ke negara ini. Ya, baru kemudian harus kita klarifikasikan, kita clear-kan kepada imigrasi atau kepada lembaga penegak hukum terkait ini masalahnya apa,” jelasnya.
Rizieq meninggalkan Indonesia sejak April 2017 lalu. Dia umroh bersama keluarga dan tidak kembali hingga kini. Dia mengklaim dicegah sehingga tidak bisa pulang ke Tanah Air.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
KPK Bidik LHKPN 2 Pejabat Pemilik Kripto Miliaran Rupiah
Yusril Serahkan Berkas Putusan Asli MK ke Prabowo Subianto
KPK Periksa Empat Saksi Biaya Angkut APD Kemenkes pada 2020
Program Desa Bersih Narkoba Bisa Menggunakan Dana Desa
Advertisement
Kemendagri Sebut Dana Desa Bisa Digunakan untuk Pemberantasan Narkoba
Meski Disita Kejagung, Kelima Smelter Masih Bisa Dikelola Masyarakat
Penetapan Pilpres oleh KPU, Gibran: Nanti Ada Beberapa Pertemuan
Advertisement
Menguat Sinyal Megawati Mau Bertemu Prabowo Setelah Rakernas PDIP
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Presiden: Ini Penting bagi Pemerintah
Dataran Tinggi Dieng Diajukan sebagai Geopark Nasional
Advertisement
PDIP Gabung Pemerintah atau Oposisi Akan Ditentukan di Rakernas
Berita Pilihan
- Penetapan Pilpres oleh KPU, Gibran: Nanti Ada Beberapa Pertemuan
- Tiga Hakim MK Ajukan Pendapat Berbeda dan Minta Pemungutan Ulang di Empat Daerah
- PBNU: Kami Ucapkan Selamat Kepada Pasangan Prabowo-Gibran Atas Kemenangannya
- Tudingan Jokowi Cawe-cawe Pilpres Lewat Penjabat Daerah Tak Terbukti, Berikut Dalil Putusan MK
- Lima Polisi di Cimanggis Ditangkap karena Penyalahgunaan Narkoba
Advertisement
Prediksi Cuaca Jogja dan Sekitarnya Rabu 24 April 2024: Hujan Sedang
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Mensos Risma Janjikan Pemasangan Alarm Bahaya Bencana di Kawasan Semeru
- Kemenlu RI Pastikan Tak Ada WNI Terdampak Gempa Magnitudo 5,5 Taiwan
- PDIP Gabung Pemerintah atau Oposisi Akan Ditentukan di Rakernas
- Dataran Tinggi Dieng Diajukan sebagai Geopark Nasional
- Jokowi dan Gibran Bukan Bagian dari PDIP, Komarudin Watubun: Orang Sudah di Sebelah Sana
- Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Presiden: Ini Penting bagi Pemerintah
- Lima Polisi Terlibat Kasus Narkoba, Kompolnas: Atasan Langsung Juga Harus Diperiksa
Advertisement
Advertisement
