MPR: Pemulangan Rizieq Shihab Bukan Tugas Prabowo
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo (kanan) menyalami Menteri Pertahanan Prabowo Subianto seusai pelantikan menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). - ANTARA FOTO/Wahyu Putro A Harianjogja.com, JAKARTA – Wakil Ketua MPR Arsul Sani menilai sangat tidak relevan jika Prabowo di pemerintahan dikaitkan dengan desakan Persaudaraan Alumni 212 untuk memulangkan Habib Rizieq.
Sebelumnya, Persaudaraan Alumni 212 menagih utang Prabowo Subianto yang kini jadi menteri pertahanan untuk memulangkan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab dari Arab Saudi. Prabowo yang menjadi calon presiden pada pemilu 2019 dalam kampanyenya berjanji demikian.
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani merasa aneh karena posisi Prabowo di pemerintahan dikaitkan dengan Rizieq.
“Pertama soal kepulangan seseorang dari luar negeri termasuk Habib Rizieq itu bukan tupoksi [tugas, pokok, dan fungsi] menteri pertahanan,” katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (24/10/2019).
BACA JUGA :
Arsul menjelaskan bahwa berdasarkan pengetahuannya di Komisi II yang bermitra dengan Kementerian Hukum dan HAM, tidak ada pencekalan Rizieq kembali ke Tanah Air.
Artinya, kalau memang ingin kembali ke Indonesia itu sudah bisa dilakukan Rizieq tanpa harus dijemput. Dia bisa melakukan itu kapan saja.
“Kecuali kalau misalnya beliau itu ditangkal masuk ke negara ini. Ya, baru kemudian harus kita klarifikasikan, kita clear-kan kepada imigrasi atau kepada lembaga penegak hukum terkait ini masalahnya apa,” jelasnya.
Rizieq meninggalkan Indonesia sejak April 2017 lalu. Dia umroh bersama keluarga dan tidak kembali hingga kini. Dia mengklaim dicegah sehingga tidak bisa pulang ke Tanah Air.
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
