RUU Ekstradisi Hong Kong Dicabut tetapi Belum Bisa Akhiri Protes

Harianjogja.com, JAKARTA -- Legislatif Hong Kong resmi menarik rancangan undang-undang (RUU) yang akan memungkinkan ekstradisi ke daratan China.

Meski demikian, langkah tersebut dinilai tidak cukup untuk mengakhiri aksi protes yang sudah berlangsung selama beberapa bulan terakhir karena hanya menjawab satu dari lima tuntutan demonstran pro-demokrasi.

Pemimpin Eksekutif Hong Kong Carrie Lam telah beberapa kali menyampaikan bahwa RUU tersebut kini sudah tidak ada, tetapi untuk tuntutan lain, termasuk hak pilih universal dan amnesti bagi semua yang dituduh melakukan kerusuhan, berada di luar kendalinya.

Para pengunjuk rasa juga menyerukan agar dia mundur dan meminta penyelidikan independen terhadap kebrutalan polisi aksi unjuk rasa berlangsung sepanjang musim panas ini.

"Tidak ada perbedaan yang signifikan dari menunda dan menarik RUU Ekstradisi. Masih ada tuntutan lain yang harus dipenuhi pemerintah, khususnya soal kebrutalan polisi," ujar Connie, seorang pengunjuk rasa berusia 27 tahun, dikutip melalui Reuters, Rabu (23/10/2019).

Para pengunjuk rasa marah terhadap apa yang mereka pandang sebagai penyalahgunaan sistem "One Country, Two Systems" yang diberlakukan di Hong Kong saat lepas dari kekuasaan Inggris pada 1997.

RUU Ekstradisi akan memungkinkan seseorang yang didakwa dengan kejahatan serius untuk diadili di pengadilan luar negeri, termasuk ke pengadilan yang dikendalikan Partai Komunis di China.

Kebijakan tersebut dinilai sebagai langkah terbaru Beijing untuk mengikis kebebasan yang dimiliki Hong Kong. China membantah tuduhan ini dan menuduh negara asing lainnya telah membesarkan masalah.

RENCANA MENGGANTI LAM

China, yang berkali-kali menyatakan keyakinannya pada Lam dan pemerintahnya untuk mengakhiri kerusuhan, sedang menyusun rencana untuk menggantikan kepala eksekutif tersebut dengan seorang pengganti sementara.

Kabar ini pertama kali disampaikan oleh Financial Times, mengutip orang-orang yang terlibat dalam pengarahan terkait langkah ini.

Lam telah menjadi sasaran kemarahan para pengunjuk rasa dan diminta untuk mundur.

FT menyampaikan bahwa kandidat utama untuk menggantikan Lam termasuk Norman Chan, mantan kepala Otoritas Moneter Hong Kong, dan Henry Tang, yang juga menjabat sebagai sekretaris keuangan dan kepala sekretaris administrasi.

Seorang juru bicara mengatakan Tang tidak mengomentari soal spekulasi pencalonan dirinya dan dia mendukung Lam sebagai kepala eksekutif.

Seorang pejabat senior di Beijing mengatakan bahwa laporan FT itu salah dan tidak ada calon yang dinilai dapat mengambil alih kepemimpinan dari Lam berdasarkan Undang-Undang Dasar, mini-konstitusi Hong Kong yang mulai berlaku pada 1997.

"Tetapi Beijing telah menyiapkan semua jenis rencana darurat untuk berbagai skenario di Hong Kong, termasuk jika administrasi Lam kehilangan kendali penuh atas situasi di kota tersebut," kata pejabat itu.

Kementerian Luar Negeri China mengatakan laporan FT itu adalah rumor politik dengan motif tersembunyi.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia