Advertisement
Wah, Tarif Parkir di Jakarta Diusulkan Naik 30%
Parkir Valet di mal. - Bisnis.com
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Anggota DPRD DKI dari Fraksi PDI Perjuangan Yuke Yurike berencana merevisi aturan tentang perparkiran di Ibu Kota. Rencana tersebut didasari pertimbangan permasalahan dari keterbatasan lahan, tarif parkir, kenaikan pajak daerah, perizinan hingga klausul yang disebut mengancam perlindungan konsumen.
"Kami siap membahas permasalahan perparkiran yang terjadi di lapangan," katanya, Selasa (22/10/2019).
Advertisement
Dia mengatakan DPRD DKI memerlukan data dan kajian yang menjadi landasan menyusun payung hukum yang jelas. Tujuannya agar lebih menyiapkan dengan membuat perparkiran terintegrasi.
Bukan itu saja, Yuke juga meminta agar dinas-dinas terkait, seperti Unit Pengelola Perparkiran dan Badan Pajak dan Retribusi Daerah bisa selalu lebih proaktif, khususnya terkait kebutuhan aturan bagi pelaku usaha.
BACA JUGA
Kasubag Tata Usaha UP Perparkiran Dishub DKI Jakarta Dhani Grahutama mengakui banyak aturan tentang perparkiran yang perlu dicermati lagi. Perlu ada pengkajian lebih lanjut untuk mendapatkan payung hukum yang jelas terkait permasalah perparkiran.
"Jangan sampai kita melakukan revisi dengan landasan kajian dan data-data yang kurang," imbuhnya.
Petugas Badan Pajak Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta Romy dia membenarkan sudah mengajukan rencana untuk menaikkan pajak dan tarif parkir ke DPRD DKI Jakarta.
Meski demikian, teknis batas-batas aturannya akan dikaji lebih lanjut agar dapat diterima oleh pelaku usaha. "Kami sudah mengajukan kenaikan tarif pajak 30 persen, tetapi ini baru rancangan yang kami usulkan ke dewan," ucapnya.
Menanggapi hal ini, ketua umum Perkumpulan Pengelola Perparkiran Indonesia (PPPI) Muhammad Fauzan menyatakan pelaku usaha atau pihak swasta siap mendukung segala program pemerintah.
Meski begitu, harus ada keterlibatan semua pihak terkait agar tercipta payung hukum yang lebih jelas untuk mengatur perparkiran di DKI Jakarta.
"Perlu koordinasi yang intensif agar lebih komprehensif untuk kita lahirkan regulasi yang baik yang dapat diterima semua pihak," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Kakak Sulung Berpulang, Unggahan Atalia Praratya Mengharukan
- Cegah Anak Tersesat, Masjidil Haram Sediakan Gelang Identitas
- KPK Tegaskan Perceraian Ridwan Kamil Tak Ganggu Kasus Bank BJB
- Baku Tembak di TN Komodo, Tim Gabungan Hadang Pemburu Liar
- Cuaca Ekstrem Landa Negara Arab, Banjir Bandang Picu Korban
Advertisement
Operasional Lima SPPG di Kulonprogo Dihentikan Sementara
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Libur Nataru, DLH Sleman Tak Tambah Tempat Sampah Wisata
- Satpol PP DIY Andalkan Jaga Warga Amankan Libur Nataru
- Disnakertrans DIY Pastikan Pakai Formula Baru Penetapan UMP 2026
- Pemkab Kulonprogo Apresiasi Atlet Berprestasi PORDA XVII 2025
- Iko Uwais Ungkap Inspirasi Film Laga Timur
- Pulau Tidung Jadi Pilihan Favorit Liburan Akhir Tahun Dekat Jakarta
- Pensiun Massal, 93 Sekolah di Sleman Dipimpin Plt Kepala Sekolah
Advertisement
Advertisement




