Advertisement
UMP 2020 Akan Naik 8,51%
Ilustrasi uang. - Bisnis/ Paulus Tandi Bone
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Upah Minimum Provinsi (UMP) 2020 akan naik sebesar 8,51%. Jumlah kenaikan itu sesuai dengan surat edaran Menteri Ketenagakerjaan nomor B-M/308/HI.01.00/X/2019 pada Kamis (17/10/2019).
Nilai 8,51% tersebut disyaratkan sesuai dengan data inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik yang akan digunakan untuk menghitung upah minimum tahun 2020.
Advertisement
Berdasarkan Surat Kepala BPS RI Nomor B-246/BPS/1000/10/2019 Tanggal 2 Oktober 2019 inflasi nasional sebesar 3,39 persen, dan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,12%. Sehingga kenaikan UMP dan UMK 2020 berdasarkan data inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional adalah 8,51%.
Upah minimum yang ditetapkan tersebut harus sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Dalam menetapkan upah minimum haruslah dengan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi.
BACA JUGA
"Gubernur menetapkan Upah Minimum Provinsi dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi," tulisnya dalam butir kedua surat tersebut.
Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mewajibkan pemerintah daerah untuk menetapkan dan mengumumkan upah minimum provinsi (UMP) secara serentak pada 1 November 2019.
Sementara itu, Hanif menyebut ada tujuh provinsi yang harus menyesuaikan UMP dengan nilai kebutuhan hidup layak, antara lain Kalimantan Tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara.
Bagi kepala daerah yang tidak melaksanakan hal tersebut akan mendapatkan sanksi administrasi berupa teguran tertulis oleh menteri.
Jika teguran tertulis sudah dilayangkan dua kali berturut-turut namun kepala daerah belum juga melaksanakannya, maka kepala daerah akan dihentikan sementara selama tiga bulan.
Selanjutnya juga kepada daerah yang telah diberhentikan sementara tersebut tidak juga menindaklanjuti program tersebut maka yang bersangkutan akan diberhentikan sebagai kepala daerah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Skandal Upeti Polisi Malaysia, Terima Suap Lindungi Bisnis Ilegal
KPK Dalami Dugaan Aliran Uang Kuota Haji ke Pengurus PBNU
Suap Pajak Rp4 Miliar, KPK Sisir Kantor Pusat Ditjen Pajak
Eks Pengawal Maduro Diangkat Jadi Menteri di Venezuela
Advertisement
Kim Jong Un Rombak Pengawal, Khawatir Skenario Ukraina
BPBD Bantul Pastikan Tak Ada Pengungsi Dampak Cuaca Ekstrem
KPK Periksa Aizzudin PBNU dalam Kasus Kuota Haji Yaqut
KPK Geledah Kantor DJP Kemenkeu Terkait Kasus Suap Pajak
Kemenhut Siapkan Rehabilitasi Hutan Pascabencana di Sumatera
Advertisement
Puan Tegaskan KUHP dan KUHAP 2026 Jadi Tonggak Demokratisasi Hukum
Kongres AS Usulkan Aneksasi Greenland Jadi Negara Bagian
BMKG Deteksi Tekanan Rendah, Cuaca Ekstrem Mengintai NTB
Zulhas Apresiasi Terobosan Mentan Turunkan Harga Pupuk
Megawati Tegaskan PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD
Advertisement
Bajak Laut Culik 4 WNI dari Kapal Ikan di Perairan Gabon
Berita Pilihan
- BPBD Bantul Pastikan Tak Ada Pengungsi Dampak Cuaca Ekstrem
- Cucu Soeharto, Darma Mangkuluhur Resmi Menikah
- DAS Garoga di Sumatera Utara Penuh Kayu Pascabanjir hingga 1.300 Meter
- Trump Pertimbangkan Serangan ke Iran di Tengah Aksi Protes
- Trump Diduga Siapkan Rencana Invasi ke Greenland, Denmark Geram
Advertisement
KUHAP Baru, PN Sleman Tolak Penangguhan Penahanan Mahasiswa UNY
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Jembatan Sentolo-Nanggulan Ambles, Pemkab Bangun Jembatan Darurat
- Marc Marquez Jadi Aset Terpanas MotoGP 2027
- Kunjungan Perdana Prabowo ke IKN, Disambut Dengan Penuh Optimisme
- Progres Program Prabowo di Gunungkidul, Sekolah Rakyat Terkendala
- AMDATARA Siap Dorong Transformasi Industri AMDK
- Cucu Soeharto, Darma Mangkuluhur Resmi Menikah
- Persija Kutuk Rasisme terhadap Allano Lima Usai Lawan Persib
Advertisement
Advertisement
