Advertisement
UMP 2020 Akan Naik 8,51%
Ilustrasi uang. - Bisnis/ Paulus Tandi Bone
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Upah Minimum Provinsi (UMP) 2020 akan naik sebesar 8,51%. Jumlah kenaikan itu sesuai dengan surat edaran Menteri Ketenagakerjaan nomor B-M/308/HI.01.00/X/2019 pada Kamis (17/10/2019).
Nilai 8,51% tersebut disyaratkan sesuai dengan data inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik yang akan digunakan untuk menghitung upah minimum tahun 2020.
Advertisement
Berdasarkan Surat Kepala BPS RI Nomor B-246/BPS/1000/10/2019 Tanggal 2 Oktober 2019 inflasi nasional sebesar 3,39 persen, dan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,12%. Sehingga kenaikan UMP dan UMK 2020 berdasarkan data inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional adalah 8,51%.
Upah minimum yang ditetapkan tersebut harus sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Dalam menetapkan upah minimum haruslah dengan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi.
"Gubernur menetapkan Upah Minimum Provinsi dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi," tulisnya dalam butir kedua surat tersebut.
Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mewajibkan pemerintah daerah untuk menetapkan dan mengumumkan upah minimum provinsi (UMP) secara serentak pada 1 November 2019.
Sementara itu, Hanif menyebut ada tujuh provinsi yang harus menyesuaikan UMP dengan nilai kebutuhan hidup layak, antara lain Kalimantan Tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara.
Bagi kepala daerah yang tidak melaksanakan hal tersebut akan mendapatkan sanksi administrasi berupa teguran tertulis oleh menteri.
Jika teguran tertulis sudah dilayangkan dua kali berturut-turut namun kepala daerah belum juga melaksanakannya, maka kepala daerah akan dihentikan sementara selama tiga bulan.
Selanjutnya juga kepada daerah yang telah diberhentikan sementara tersebut tidak juga menindaklanjuti program tersebut maka yang bersangkutan akan diberhentikan sebagai kepala daerah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Alasan Golkar NonAktifkan Adies Kadir
Demo 1 September, Unpad Berlakukan Kuliah Daring
Pemuda Masjid Minta Masyarakat Tidak Brutal saat Demonstrasi
Pesan Menag: Jangan Terpancing Provokasi yang Melampaui Batas
Advertisement
Isu Mengundurkan Diri dari Kabinet Prabowo, Begini Respons Sri Mulyani
Polisi Tangkap 9 Penjarah di Rumah Uya Kuya
Marak Aksi Unjuk Rasa, ICMI Ajak Semua Pihak Jaga Persatuan
Golkar Nonaktifkan Adies Kadir dari DPR RI
Gedung Gegana di Jakarta Terbakar, 12 Pemadam Kebakaran Dikerahkan
Advertisement
Prabowo: Aspirasi Damai Dihormati, Tindakan Anarki Akan Ditindak Tegas
Pimpinan Parpol Sepakat Hapus Tunjangan Anggota DPR dan Moratorium Kungker
Presiden Prabowo Minta Pimpinan DPR Undang Demonstran untuk Dialog
Tokoh Publik Diminta Jaga Etika saat Berbicara
Presiden Prabowo Ingatkan Adanya Gejala Makar
Advertisement
Megawati Dampingi Prabowo di Istana, Bahas Kondisi Bangsa
Berita Pilihan
Advertisement
Jadwal KA Bandara YIA dan KA Bandara YIA Xpress, 1 September 2025
Advertisement
Kebun Bunga Lor JEC Jadi Destinasi Wisata Baru di Banguntapan Bantul
Advertisement
Berita Populer
- Sepeda Motor Satpam DPRD Dibakar Saat Massa Menggelar Aksi di Cirebon
- Giliran Rumah Diduga Milik Menkeu Sri Mulyani Dijarah Massa
- Demo Anarkistis, Prabowo Perintahkan Kapolri dan Panglima TNI Ambil Langkah Tegas
- Kesaksian Warga Saat Melihat Rumah Menkeu Sri Mulyani Dijarah Massa
- Kapolri: Haram Hukumnya Massa Terobos Markas Polisi, Bakal Ditindak Tegas
- Disangka Intel, Pengemudi Ojol Tewas Dikeroyok Massa
- Hadirkan JKT48 Dorong Inklusi Keuangan
Advertisement
Advertisement
