Sejumlah Kader NU Disebut Masuk Kabinet, Begini Sikap PBNU

Harianjogja.com, JAKARTA — Nama-nama dalam susunan Kabinet Kerja Jilid II masih menjadi teka-teki. Sejumlah kader Nahdlatul Ulama (NU) disebut-sebut masuk dalam bursa calon menteri di kabinet pemerintahan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin periode 2019—2024.

Nama yang berpotensi masuk ke kabinet antara lain Ipang Wahid, putra dari KH Salahuddin Wahid dan Yenni Wahid putri mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Dua nama  itu merupakan keturunan dari Hadratussyaikh KH M Hasyim Asyari.  

Selain kedua nama itu, kader NU yang disebut masuk ke jajaran menteri yakni Ketua PBNU Said Aqil, mantan Wakil Gubenur Jawa Timur Syaifullah Yusuf, dan Muhammad Hanif Dhakiri.

Terkait dengan penyusunan kabinet, Sekretaris Jendral Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Helmy Faishal Zaini mengatakan bahwa sikap NU dalam pemerintahan Jokowi tetap tidak ingin mendikte dan memaksa-maksa.  

Dikutip dari keterangan resmi PBNU, Helmy menegaskan dalam menentukan pembantu presiden tingkat menteri, pihaknya menyerahkan totalitas ke presiden terpilih dalam Pemilu 2019.  

Baginya, presiden tentu punya pengalaman dan pertimbangan khusus dalam memilih orang yang akan membantunya.

"Secara sikap, PBNU dalam hal kabinet memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada presiden karena itu hak prerogatifnya menentukan anak bangsa yang ikut dalam kabinet," ujarnya, Kamis (17/10/2019).

Sikap itu, katanya agar tidak menimbulkan kesan NU maksa dan haus kekuasaan politik. NU sebagai organisasi tetap netral dan memilih politik yang lebih tinggi, yaitu politik kebangsaan.  

"Kita tidak ada sikap buru-buru, memaksa ini atau memaksa itu dan lebih ke sami'na wa atha'na ke presiden," ungkapnya.  

Saat ditanya apakah PBNU memberikan usulan nama untuk dijadikan mentri ke Jokowi dan Ma'ruf Amin, Helmi tidak menjawab dan hanya mengembalikan ke presiden.  

"Saya kira Presiden sudah mencatat itu," kata Helmy.   Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin periode 2019—2024 rencananya akan dilakukan Minggu (20/10/2019) pukul 14.00 WIB di Gedung MPR RI.  

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com