Advertisement
IPDN Diminta Waspadai Radikalisme
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Suhardi Alius - Antara/Hafidz Mubarak A
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Suhardi Alius meminta Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) sebagai kampus pencetak aparatur sipil negara mewaspadai radikalisme.
"Penyebaran paham radikal terorisme tak melulu menyasar masyarakat biasa, bahkan aparatur negara di daerah-daerah pun juga tak luput dari paparan paham negatif ini," kata Kepala BNPT dikutip dari siaran pers di Jakarta, Minggu (6/10/2019).
Advertisement
Kepala BNPT pada Jumat (4/10/2019), memberikan kuliah umum kepada para praja IPDN tingkat I hingga tingkat IV di Gedung Balairung Jenderal Rudini IPDN, Sumedang, Jawa Barat.
Suhardi menyampaikan bahwa para praja IPDN nantinya akan menjadi calon pemimpin daerah yang disebar ke seluruh Indonesia oleh Kementerian Dalam Negeri.
Mereka, lanjut Suhardi, nantinya sebagai aparat akan berperan sebagai ujung tombak pemerintah dalam pelayanan terhadap masyarakat. Oleh karena itu, mereka perlu diberi pembekalan mengenai masalah kebangsaan, radikalisme, isu-isu intoleransi dan sebagainya.
"Dengan demikian nantinya mereka bisa menjadi agen-agen bangsa yang betul-betul sanggup menghadapi dinamika yang ada di tengah masyarakat," ujar mantan Kabareskrim Polri tersebut.
Suhardi berharap dengan pembekalan itu para praja IPDN nantinya bisa melakukan identifikasi dan menemukan solusi untuk mencegah penyebaran paham radikal terorisme.
Menurut Suhardi, siapa pun bisa saja terpapar paham radikalisme, baik itu TNI-Polri maupun ASN. Bisa jadi karena ketidaktahuan dan kurangnya pengalaman tentang radikalisme mereka kemudian terpapar.
"Sebagai calon pejabat negara, para praja IPDN ini harus bisa menetralisir hal tersebut," ujar mantan Kapolda Jawa Barat itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
DPR RI Desak Pemerintah Bubarkan Ormas Meresahkan Masyarakat
Kronologi Kasus Korupsi PDNS Libatkan Mantan Dirjen Kominfo Semuel Pangerapan
Kemenag: Jumlah Jemah Haji Belum Terima Kartu Nusuk Tak Sampai 10 Persen
Advertisement
2 Orang Jadi Korban Penganiayaan Saat Konvoi Persib, Polisi Lakukan Penyelidikan
MA Terbitkan Surat Edaran, Seluruh Hakim dan Keluarganya Dilarang Hidup Mewah!
Advertisement
Presiden Prabowo Jamu PM China Li Qiang dengan Santap Siang dan Pertunjukan Seni
Petugas Haji Diminta Memastikan Tak Ada Jemaah Terpisah dari Rombongan
4 Ribu Rekening Milik 2Tersangka Judi Online Segera Diblokir
Advertisement
Indonesia Jajaki Kerja Sama Pembangunan PLTN dengan Rusia
Berita Pilihan
- Konvoi Persib Bandung, Satu Orang Jatuh dari Flyover Pasupati
- Hore! Pemerintah Kembali Beri Diskon Tarif Listrik 50 Persen Mulai Juni-Juli 2025
- Ini Alasan Prabowo Angkat Mantan Pejabat BIN Jadi Dirjen Bea Cukai
- Korea Utara Lakukan Penyelidikan Terhadap Kegagalan Peluncuran Kapal Terbarunya
- Luhut Pastikan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Lanjut, Tinggal Tunggu Perpresnya
Advertisement
Maxride Bajaj Mengaspal di Jogja, Moda Transportasi Unik yang Jadi Pilihan Penumpang Saat Hujan
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Mulai Cair 5 Juni 2025, Ini Besaran Bantuan Subsidi Upah untuk Pekerja
- Presiden Prabowo Sebut Banyak DNA Indonesia dari Tiongkok
- Wametan Sebut China Bakal Bangun Pabrik Susu hingga Peternakan Sapi di Indonesia
- Danantara Klaim 4 Perusahaan China Akan Bangun Pabrik Pengembangan Kendaraan Listrik
- 2 Pelaku Pembacokan Jaksa Ditangkap, 1 Masih Buron
- Indonesia Jajaki Kerja Sama Pembangunan PLTN dengan Rusia
- 4 Ribu Rekening Milik 2Tersangka Judi Online Segera Diblokir
Advertisement
Advertisement
