Advertisement
Soal Jatah Menteri, Begini Kata PPP ...
Plt Ketum PPP Suharso Monoarfa (dua dari kiri) di Malang, Jumat (4/10/2019). - Bisnis/Choirul Anam
Advertisement
Harianjogja.com, MALANG — Plt Ketum PPP Suharso Monoarfa menegaskan kembali bahwa jatah menteri untuk partainya sepenuhnya wewenang Presiden.
“Itu hak presiden. Kami tidak dalam posisi untuk menyampaikan masalah itu,” katanya di sela-sela Pendidikan Politik: Optimalisasi Peran dan Fungsi Anggota DPRD PPP, Provinsi. Kabupaten/Kota se- Jatim, di Malang, Jumat (4/10/2019).
Advertisement
Dia juga tidak bersedia mengusulkan terkait dengan format ideal kabinet Presiden Jokowi-Ma’ruf Amin seperti apa nantinya dengan pertimbangan bukan dalam posisi menyampaikan usulan tersebut. “Nantilah,” ujarnya.
Terkait dengan kegiatan pendidikan politik tersebut, menurut dia, diperlukan agar anggota PPP tetap semangat setelah menjalani hajat besar, Pilpres dan Pileg.
BACA JUGA
Intinya, anggota PPP dituntut cermat dan tepat dalam memahami karakterisitik yang berkembang yang perlu keterlibatan dalam mengatasi. Dia mengingatkan, permasalahan itu harus dicermati kasus per kasus, daerah per daerah.
Kecermatan itu diperlukan karena karakteristik daerah yang satu akan berbeda dengan daerah yang lain sehingga penanganannya juga berbeda.
Dalam kegiatan tersebut juga dibahas terkait evaluasi penyelenggaraan Pileg dan Pilpres yang dilakukan secara bersamaan.
Juga evaluasi penyebab calon-calon dari PPP yang sebenarnya kualitasnya bagus, namun justru tidak terpilih di DPRD, baik kota/kabupaten, maupun provinsi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Pemerintah Keluarkan PMK 24/2026, Harga Tiket Pesawat jadi Lebih Murah
Penembakan Dekat Acara Gedung Putih, Petugas Selamat
Kereta Progo Jadi Favorit Jogja-Jakarta
Drama Penembakan di Washington Hilton, Presiden Trump Dievakuasi
Advertisement
25 Ribu Jamaah Haji RI Sudah Tiba di Madinah
Mensos: Data DTSEN Harus Dimulai dari Desa
Arab Saudi Jamin Keamanan dan Layanan Haji Indonesia Lancar
DPR Minta Kasus Kekerasan di Daycare Jogja Diusut Tuntas
Iran Tahan Dua Kapal di Selat Hormuz, Dunia Waspada
Advertisement
Menlu Turki Sebut Israel Jadi Ancaman Global, Ini Alasannya
Pemerintah Tahan Pajak Baru, Prioritaskan Daya Beli
Persagi Siapkan Sertifikasi Pengawas Gizi untuk MBG
MA Minta Aparat Ingatkan Korban TPPO Soal Restitusi, Ini Tujuannya
Distribusi SPPG Jadi Titik Rawan Keracunan Makanan MBG
Advertisement
Konflik Memanas, Myanmar Berlakukan Darurat Militer di 60 Kota
Berita Pilihan
Advertisement
Polisi Tetapkan 13 Tersangka Kasus Daycare Jogja, Berikut Perannya
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Daftar Mobil Listrik 500 Km+ di Indonesia, Termurah Rp380 Juta
- Cara Lindungi Bayi dari Campak Sebelum Vaksin
- Marc Marquez Rebut Pole MotoGP Spanyol 2026
- Fakta-Fakta Kasus Little Aresha, 53 Anak Jadi Korban Daycare Jogja
- Arab Saudi Jamin Keamanan dan Layanan Haji Indonesia Lancar
- Sudah Vaksin HPV? Ingat, Pap Smear Tetap Wajib Dilakukan
- Mensos: Data DTSEN Harus Dimulai dari Desa
Advertisement
Advertisement
