Advertisement
Soal Jatah Menteri, Begini Kata PPP ...
Plt Ketum PPP Suharso Monoarfa (dua dari kiri) di Malang, Jumat (4/10/2019). - Bisnis/Choirul Anam
Advertisement
Harianjogja.com, MALANG — Plt Ketum PPP Suharso Monoarfa menegaskan kembali bahwa jatah menteri untuk partainya sepenuhnya wewenang Presiden.
“Itu hak presiden. Kami tidak dalam posisi untuk menyampaikan masalah itu,” katanya di sela-sela Pendidikan Politik: Optimalisasi Peran dan Fungsi Anggota DPRD PPP, Provinsi. Kabupaten/Kota se- Jatim, di Malang, Jumat (4/10/2019).
Advertisement
Dia juga tidak bersedia mengusulkan terkait dengan format ideal kabinet Presiden Jokowi-Ma’ruf Amin seperti apa nantinya dengan pertimbangan bukan dalam posisi menyampaikan usulan tersebut. “Nantilah,” ujarnya.
Terkait dengan kegiatan pendidikan politik tersebut, menurut dia, diperlukan agar anggota PPP tetap semangat setelah menjalani hajat besar, Pilpres dan Pileg.
BACA JUGA
Intinya, anggota PPP dituntut cermat dan tepat dalam memahami karakterisitik yang berkembang yang perlu keterlibatan dalam mengatasi. Dia mengingatkan, permasalahan itu harus dicermati kasus per kasus, daerah per daerah.
Kecermatan itu diperlukan karena karakteristik daerah yang satu akan berbeda dengan daerah yang lain sehingga penanganannya juga berbeda.
Dalam kegiatan tersebut juga dibahas terkait evaluasi penyelenggaraan Pileg dan Pilpres yang dilakukan secara bersamaan.
Juga evaluasi penyebab calon-calon dari PPP yang sebenarnya kualitasnya bagus, namun justru tidak terpilih di DPRD, baik kota/kabupaten, maupun provinsi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Di Tengah Tekanan AS, Kuba Bebaskan 51 Tahanan Lewat Mediasi Vatikan
Iran Prediksi Perang Timur Tengah Berakhir Sebelum Nowruz
Kasus Kuota Haji: Yaqut Diduga Terima Fee Percepatan
Pesawat Pengisi BBM Militer AS Jatuh di Zona Konflik Irak
Advertisement
Daftar Tol yang Larang Truk Sumbu 3 Selama Mudik Lebaran 2026
KY Gandeng Media Massa Telusuri Rekam Jejak Calon Hakim Agung 2026
KPK Sita Aset Rp100 Miliar Terkait Kasus Korupsi Kuota Haji Yaqut
Hari Raya Nyepi 2026: Bandara Ngurah Rai Berhenti Tutup 24 Jam
Negara Luar Rebutan Pupuk Urea Indonesia, Pemerintah Bidik Ekspor
Advertisement
Mensos: Status Desil Bansos Tak Bisa Dimanipulasi, Awas Penipuan
Tarif Tunggal Diterapkan di Merak-Bakauheni demi Kelancaran Mudik 2026
Skandal Haji Eks Menag Yaqut: Kode T0, Bayar Rp84 Juta Bisa Berangkat
Bareskrim Geledah 3 Perusahaan Emas Surabaya Terkait TPPU Rp25,9 T
Buron Bandar Narkoba Jaringan Koko Erwin Ditangkap Bareskrim
Advertisement
Gugatan Kalah, KPK Jebloskan Mantan Menag Yaqut ke Rutan Merah Putih
Berita Pilihan
- Skandal Haji Eks Menag Yaqut: Kode T0, Bayar Rp84 Juta Bisa Berangkat
- Gugatan Kalah, KPK Jebloskan Mantan Menag Yaqut ke Rutan Merah Putih
- Hashim Djojohadikusumo Akan Pimpin Satgas Pembiayaan Taman Nasional
- Kapal Thailand Diserang di Selat Hormuz hingga Terbakar
- Friderica Widyasari Sari Terpilih Ketua OJK 2026-2031
Advertisement
Jelang Lebaran, Produsen Oleh-oleh Kulonprogo Tambah Produksi
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- 500 Tenaga Honorer Pemkab Bantul Terima Sembako Jelang Lebaran
- Transporter Sampah di Gowongan Jogja Dapat APD untuk Cegah Penyakit
- Rusia dan Turki Gagas Mediasi, Iran Belum Sepakat Gencatan Senjata
- OPINI: Bulan Puasa Antara Spiritualitas dan Konsumtivisme
- DPR Setujui RUU PPRT Inisiatif untuk Lindungi ART
- Koperasi Desa Merah Putih Bantul Suplai Bahan MBG ke SPPG
- Prabowo Pastikan Stok BBM dan Gas Nasional Tetap Aman
Advertisement
Advertisement
