Advertisement
Soal Jatah Menteri, Begini Kata PPP ...
Plt Ketum PPP Suharso Monoarfa (dua dari kiri) di Malang, Jumat (4/10/2019). - Bisnis/Choirul Anam
Advertisement
Harianjogja.com, MALANG — Plt Ketum PPP Suharso Monoarfa menegaskan kembali bahwa jatah menteri untuk partainya sepenuhnya wewenang Presiden.
“Itu hak presiden. Kami tidak dalam posisi untuk menyampaikan masalah itu,” katanya di sela-sela Pendidikan Politik: Optimalisasi Peran dan Fungsi Anggota DPRD PPP, Provinsi. Kabupaten/Kota se- Jatim, di Malang, Jumat (4/10/2019).
Advertisement
Dia juga tidak bersedia mengusulkan terkait dengan format ideal kabinet Presiden Jokowi-Ma’ruf Amin seperti apa nantinya dengan pertimbangan bukan dalam posisi menyampaikan usulan tersebut. “Nantilah,” ujarnya.
Terkait dengan kegiatan pendidikan politik tersebut, menurut dia, diperlukan agar anggota PPP tetap semangat setelah menjalani hajat besar, Pilpres dan Pileg.
Intinya, anggota PPP dituntut cermat dan tepat dalam memahami karakterisitik yang berkembang yang perlu keterlibatan dalam mengatasi. Dia mengingatkan, permasalahan itu harus dicermati kasus per kasus, daerah per daerah.
Kecermatan itu diperlukan karena karakteristik daerah yang satu akan berbeda dengan daerah yang lain sehingga penanganannya juga berbeda.
Dalam kegiatan tersebut juga dibahas terkait evaluasi penyelenggaraan Pileg dan Pilpres yang dilakukan secara bersamaan.
Juga evaluasi penyebab calon-calon dari PPP yang sebenarnya kualitasnya bagus, namun justru tidak terpilih di DPRD, baik kota/kabupaten, maupun provinsi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Buntut Tragedi di Maluku Tenggara, UGM Evaluasi Sistem KKN
Hujan Lebat, 21 RT di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur Kebanjiran
Advertisement
PMI Asal Kediri Meninggal Setelah Lakukan Aksi Bunuh Diri di Korea Selatan
Sidang Tuntutan untuk Hasto Kristiyanto Dijadwalkan Kamis 3 Juli 2025
Advertisement
Kepala Desa di Garut Gondol Dana Desa Rp700 Juta, Langsung Ditahan Kejaksaan
Berita Pilihan
- Kasus Pemerasan Artis Sinetron MR, Polisi Menyita Enam Video Syur Sesama Jenis
- Adik Ipar Ganjar Pranowo Dituntut 5,5 Tahun Penjara karena Korupsi Pembangunan Jembatan Sungai Gintung
- Akan Tenggelam, Ribuan Warga Tuvalu Ajukan Visa Iklim untuk Bermigrasi ke Australia
- Buntut Tragedi di Maluku Tenggara, UGM Evaluasi Sistem KKN
- Para Advokat Perekat Nusantara dan TPDI Somasi Gibran, Untuk Segera Mundur Sebagai Wapres
Advertisement
Keputusan MK 135 Belum Jadi Solusi Persoalan Demokrasi Elektoral
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Jumlah Jemaah Haji Meninggal Dunia Terus Bertambah, Capai 418 Orang
- Dirut Sritex Iwan Lukminto Klaim Uang Tunai Rp2 Miliar Disita Kejagung Adalah Tabungan Keluarga
- Viral Video Pria Pamer Senjata Api dan Mengaku dari Ring 1 Istana, Pelaku Diringkus Polisi
- KPK Cekal Mantan Wadirut BRI ke Luar Negeri Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan EDC
- Kejagung Periksa Pihak Google Terkait Penyidikan Dugaan Korupsi Laptop Chromebook
- Kemenag Siapkan Regulasi Terkait Tata Kelola Rumah Doa
- Api Melahap RS Hermina Jakarta, Polisi Selidiki Penyebab Kebakaran
Advertisement
Advertisement
