Advertisement
Nasib RKUHP Akan Ditentukan Setelah Bamus DPR Rapat Konsultasi dengan Presiden
Rapat Anggota DPR di Gedung DPR RI. - Bisnis Indonesia
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - DPR akan memenuhi undangan Presiden RI Jokowi untuk menggelar rapat konsultasi. Hal itu disepakati oleh Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI, Senin (23/9/2019) siang.
"Mayoritas fraksi di DPR sepakat bahwa undangan untuk rapat konsultasi dengan Presiden pada siang hari ini, itu kami penuhi," kata Ketua Fraksi PPP Arsul Sani usai menghadiri Rapat Bamus DPR RI di kompleks Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin.
Advertisement
Arsul Sani mengatakan bahwa Rapat Bamus sudah membahas rencana tiga rapat paripurna sebelum periode 2014—2019 berakhir pada bulan September 2019, dan direncanakan semua RUU diagendakan untuk disahkan menjadi UU.
Namun, menurut dia, terkait dengan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), akan disepakati langkahnya ke depan setelah rapat konsultasi dengan Presiden RI Jokowi.
BACA JUGA
"Tadi dibahas [pandangan fraksi-fraksi] tetapi apa hasil pembahasan? Ini yang belum bisa saya sampaikan menunggu hasil konsultasi dengan Presiden dahulu," ujarnya.
Menurut dia, dalam Rapat Bamus juga disepakati terkait dengan nasib RKUHP apakah disahkan pada periode ini atau mendatang. Hal itu akan dijelaskan setelah rapat konsultasi dengan Presiden.
"Tidak bijak kalau belum kami diskusikan dengan Presiden, lalu disampaikan kepada media," katanya.
Dalam rapat konsultasi itu, kata dia, akan dijelaskan pembahasan RKUHP yang sudah berjalan 4 tahun dan ada aspirasi dari masyarakat yang harus didengar dan diakomodasi serta tercermin dalam pembahasan dan dalam perumusan.
Arsul mengatakan bahwa DPR juga ingin mendengar suara dari berbagai elemen masyarakat yang menyampaikan aspirasinya kepada Presiden terkait pasal-pasal yang mana saja yang dianggap harus didalami.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
KPK Ungkap Gubernur Riau Abdul Wahid Minta Jatah Preman ke SKPD
KPK: Gubernur Riau Abdul Wahid Peras Anak Buah Rp2,2 Miliar
Ratusan Warga Terisolasi Akibat Banjir Lahar Gunung Semeru
Ribuan Warga Terdampak Banjir di Bima NTB
Advertisement
Gempa Bumi Dangkal di Tarakan Timbulkan Sejumlah Kerusakan
49 Nama Calon Pahlawan di Meja Prabowo, Ada Soeharto hingga Gus Dur
Gubernur Riau Ditahan KPK Merupakan Kader PKB, Begini Respons Cak Imin
Gempa Bumi Magnitudo 4,8 Bikin Panik Warga Tarakan
Daftar Empat Gubernur Riau yang Ditahan KPK, Termasuk Abdul Wahid
Advertisement
Tarakan Diguncang Gempa Bumi Dangkal Magnitudo 4,8 Malam Ini
KPK Tahan Gubernur Riau Abdul Wahid hingga 23 November
Pelatihan Kerja Diprioritaskan bagi Keluarga Miskin Ekstrem
Pengangguran di Jateng: Brebes Tertinggi, Wonogiri Terendah
Tiga Anggota DPR Dinyatakan Langgar Etik, Dua Dibebaskan
Advertisement
Sahroni, Nafa, Eko Patrio Tetap Dinonaktifkan MKD DPR
Berita Pilihan
- Gempa Bumi Magnitudo 4,8 Bikin Panik Warga Tarakan
- Pesawat Kargo UPS yang Meledak Angkut Bahan Bakar dan Paket Besar
- Bupati Banyuwangi Dukung Rencana Baru Proyek Kereta Cepat Whoosh
- Hanyut di Sungai Jolinggo Kendal, Tiga Mahasiswa KKN UIN Semarang MD
- Prabowo Minta Pintu Pelintasan Diperbarui Cegah Kecelakaan Kereta Api
Advertisement
Pemadaman Listrik Hari Ini Giliran Kulonprogo Bagian Selatan
Advertisement
Wisata DEB Balkondes Karangrejo Borobudur Ditawarkan ke Eropa
Advertisement
Berita Populer
- Jadwal Kereta Bandara YIA Xpress Rabu 5 November 2025
- 600 Ribu Wisatawan Mancanegara Gunakan Whoosh
- Gerbang Pagi Jadi Solusi Kelangkaan Bahan Pangan untuk MBG
- Tersisa Waktu 2 Bulan, Serapan APBD 2025 Sleman Baru 67,5 Persen
- Tenaga Ahli Gubernur Riau Berperan di Aliran Uang Saat OTT
- Panduan Naik Trans Jogja, Ini Jalur yang Dilewati
- DIY Persiapkan Destinasi Wisata Sambut Libur Natal dan Tahun Baru
Advertisement
Advertisement
