Advertisement
Kata Pengamat soal Uji Materi UU KPK yang Baru
Ilustrasi. - Reuters
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Judicial review menjadi celah untuk menolak UU KPK yang baru.
Akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Andalas Charles Simabura mengatakan pengajuan hak uji materi di Mahkamah Konstitusi menjadi upaya yang bisa ditempuh untuk menggugurkan hasil revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang disahkan DPR pada Senin (16/9/2019).
Advertisement
"Kita menempuh jalur konstitusional, kita lakukan permohonan judicial review (hak uji materi) ke mahkamah konstitusi," ujar Charles di Jakarta, Rabu.
Dia mengatakan, pengajuan permohonan hak uji materi ke MK merupakan mekanisme konstitusional yang telah diatur oleh undang-undang.
Nantinya undang-undang tersebut akan diuji baik dari aspek formil maupun materiil.
Charles menilai pengajuan uji materi UU KPK ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi Mahkamah Konstitusi, mengingat desakan yang besar dari masyarakat agar UU tersebut dianulir karena dinilai melemahkan KPK.
"Ini tantangan buat Mahkamah Konstitusi apakah mereka lebih mengedepankan keinginan publik atau melegalisasi cara-cara brutal yang dilakukan DPR dan pemerintah dalam menggolkan UU KPK," kata dia.
Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch berencana mengajukan uji materi terkait hasil revisi UU KPK ke MK.
"Kita pasti akan melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi," ujar Peneliti ICW Kurnia Ramadhana di Jakarta, Rabu (18/9/2019).
Kurnia mengatakan dalil-dalil yang disampaikan ke MK nantinya mengenai sejumlah poin yang dinilai melemahkan KPK dan bertentangan hukum, seperti keberadaan dewan pengawas, izin penyadapan, serta wewenang menerbitkan surat perintah penghentian perkara (SP3).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Prabowo Bertemu dengan Megawati, Ini yang Dibahas
Pemerintah Tetapkan Idulfitri 1447 Hijriah Jatuh pada Sabtu 21 Maret
Aturan WFH Pascalebaran 2026 Berlaku untuk ASN hingga Pegawai Swasta
Warga Negeri Hila Maluku Tengah Rayakan Idulfitri Hari Ini
Advertisement
Mabes TNI Selidiki Sosok Pemberi Perintah Penyiraman Aktivis KontraS
Ratusan Ribu Kendaraan Padati Jalur Mudik pada Puncak Arus Lebaran
Kendaraan Keluar Exit Tol Prambanan Tembus Seribu Unit Per Jam
Arab Saudi Tetapkan Idulfitri 1 Syawal 1447 Hijriah Jatuh pada Jumat
Kemenag Gelar Sidang Isbat Lebaran 2026 Sore Ini
Advertisement
Presiden Iran Konfirmasi Kematian Esmaeil Khatib Akibat Serangan
DPR Minta Kasus Air Keras Kontras Diungkap Tanpa Pandang Bulu
Iran Berduka Setelah Tiga Pejabat Tinggi Tewas dalam Dua Hari
Polisi Verifikasi Perbedaan Inisial Terduga Pelaku Penyiraman Andrie
Wisata Candi Prambanan Tutup Total Saat Perayaan Nyepi Saka 1948
Advertisement
DPR Bentuk Panja Kawal Kasus Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS
Berita Pilihan
Advertisement
Prakiraan Cuaca Hari Ini: Hujan Dominasi Seluruh Kabupaten di DIY
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Sleman Siap Sambut Ledakan Wisatawan Lebaran 2026
- KRL Jogja Solo Siapkan 12 Jadwal Keberangkatan pada 19 Maret 2026
- Tol Solo-Kertosono Mulai Ramai, Arus Mudik Menguat
- Pemkot Jogja Pastikan Wisatawan Lebaran Mendapat Layanan Bak Raja
- Tinggal Mudik? Ini Cara Amankan Listrik di Rumah
- Juara Bertahan PSG Tantang Liverpool di Perempat Final Liga Champions
- Prakiraan Cuaca DIY Kamis 19 Maret 2026: Dominasi Berawan
Advertisement
Advertisement
