Advertisement
Kata Pengamat soal Uji Materi UU KPK yang Baru
Ilustrasi. - Reuters
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Judicial review menjadi celah untuk menolak UU KPK yang baru.
Akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Andalas Charles Simabura mengatakan pengajuan hak uji materi di Mahkamah Konstitusi menjadi upaya yang bisa ditempuh untuk menggugurkan hasil revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang disahkan DPR pada Senin (16/9/2019).
Advertisement
"Kita menempuh jalur konstitusional, kita lakukan permohonan judicial review (hak uji materi) ke mahkamah konstitusi," ujar Charles di Jakarta, Rabu.
Dia mengatakan, pengajuan permohonan hak uji materi ke MK merupakan mekanisme konstitusional yang telah diatur oleh undang-undang.
Nantinya undang-undang tersebut akan diuji baik dari aspek formil maupun materiil.
Charles menilai pengajuan uji materi UU KPK ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi Mahkamah Konstitusi, mengingat desakan yang besar dari masyarakat agar UU tersebut dianulir karena dinilai melemahkan KPK.
"Ini tantangan buat Mahkamah Konstitusi apakah mereka lebih mengedepankan keinginan publik atau melegalisasi cara-cara brutal yang dilakukan DPR dan pemerintah dalam menggolkan UU KPK," kata dia.
Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch berencana mengajukan uji materi terkait hasil revisi UU KPK ke MK.
"Kita pasti akan melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi," ujar Peneliti ICW Kurnia Ramadhana di Jakarta, Rabu (18/9/2019).
Kurnia mengatakan dalil-dalil yang disampaikan ke MK nantinya mengenai sejumlah poin yang dinilai melemahkan KPK dan bertentangan hukum, seperti keberadaan dewan pengawas, izin penyadapan, serta wewenang menerbitkan surat perintah penghentian perkara (SP3).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
KPK Akan Panggil Gus Alex dan Pemilik Biro Haji Maktour
InJourney Airports Terima 558 Extra Flight Selama Nataru
Gempa Magnitudo 5,1 Guncang Merauke, Tak Berpotensi Tsunami
BNPB Catat 147 Ribu Rumah Rusak Akibat Banjir Sumatera
Advertisement
Bupati Bener Meriah Bantah Isu 80 Ton Bantuan Korban Bencana Hilang
Imigrasi Filipina Ungkap Jejak Pelaku Penembakan Massal di Australia
Sepekan Pascagempa Magnitudo 7,5, Jepang Cabut Imbauan Darurat
Hampir 9 Jam di KPK, Yaqut Tegaskan Diperiksa sebagai Saksi
KPK Resmi Tutup Perkara Kusnadi di Kasus Hibah Jatim
Advertisement
Percepatan Papua, Prabowo Ancam Pecat Pejabat Bermasalah
Banjir Bandang Terjang Safi Maroko, 37 Orang Tewas
Jaksa Ungkap 25 Pihak Diperkaya di Kasus Chromebook
Pakar UGM Minta Huntap Pascabencana Sumatera Jauhi Zona Merah
Kasus Chromebook, Nadiem Makarim Disebut Terima Rp809 Miliar
Advertisement
Konflik Laut Hitam Memanas: Ukraina Klaim Hancurkan Kapal Selam
Berita Pilihan
Advertisement
Disdikpora Targetkan Kekosongan Kepsek SD-SMP Jogja Terisi Akhir 2025
Advertisement
Taman Kuliner Ala Majapahit Dibuka di Pantai Sepanjang Gunungkidul
Advertisement
Berita Populer
- Tanam 1.500 Mangrove di Pantai Samas, Kolaborasi Lintas Komunitas
- Menu MBG Harus Variatif Agar Tak Picu Inflasi
- Harga Emas Pegadaian Hari Ini: UBS dan Galeri24 Naik
- Honda Naik ke Konsesi C MotoGP, Awal Menuju Kategori A
- Sekring ABS Terbalik, Ducati Recall Panigale V2 dan V2 SF
- SSA Siap Laga Malam, Van Gastel: Lapangan Lebih Penting
- Apple Luncurkan iOS 26.2, Hadirkan Fitur Baru iPhone
Advertisement
Advertisement
