Advertisement
Beri Catatan di Revisi UU KPK, Fraksi PKS dan Gerindra Tak Setuju Penyadapan KPK Seizin Dewan Pengawas, Cukup Pemberitahuan
Gedung KPK. - Antarafoto
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Proses revisi UU KPK kini tengah dilakukan DPR.
Dua fraksi di DPR RI yaitu Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi PKS memberikan catatan dalam proses pengambilan keputusan revisi UU nomor 30 tahun 2002 dalam Rapat Kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI pada Senin (16/9/2019) malam.
Advertisement
Anggota Fraksi PKS DPR RI Ledia Hanifa mengatakan fraksinya memiliki dua catatan atas revisi UU KPK tersebut, pertama, terkait Dewan Pengawas, keberadaannya harus ditujukan untuk penguatan kelembagaan KPK.
"Dalam draft revisi UU KPK, pemilihan Dewan Pengawas dilakukan oleh Presiden, namun kami menilai harus ada unsur dari pemerintah, DPR, dan masyarakat," kata Ledia dalam Rapat Kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dengan pemerintah, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.
BACA JUGA
Dia mengatakan, pemilihan Dewas KPK menjadi bagian yang dilakukan seperti yang dilakukan dalam pemilihan Pimpinan KPK.
Kedua menurut dia, terkait penyadapan, penyadapan bukan mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas tetapi memberikan pemberitahuan tertulis.
"Lalu agar kemudian tugasnya bisa berjalan lancar dengan pertimbangan bahwa dewan pengawas nanti akan melakukan evaluasi monitoring dan audit," ujarnya.
Anggota Fraksi Partai Gerindra Bambang Haryadi mengatakan sikap fraksinya sudah disampaikan secara tertulis khususnya terkait Dewan Pengawas.
Karena itu menurut dia, sikap tersebut akan disampaikan secara terbuka pada pembicaraan Tingkat II di Rapat Paripurna yang dijadwalkan Selasa (17/9/2019).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Prabowo Siap Taruhkan Hidup demi Berantas Korupsi
PTDI-BRIN Perkuat Ekosistem Industri Dirgantara Nasional
OTT KPK, Jaksa Agung Pastikan Empat Jaksa Ditindak Tegas
Libur Nataru, Contraflow Diberlakukan di Tol Jakarta-Cikampek
Advertisement
Tinjau Stasiun Tawang, Wapres Salurkan Sembako
AS Ubah Aturan Visa H-1B, Utamakan Gaji dan Keahlian Tinggi
IKN Dinilai Jadi Referensi Pembangunan Kota Masa Depan
KPK Dalami Dugaan Suap Proyek Era Bupati Bekasi Sebelumnya
Katedral Jakarta Gelar Misa Natal Khusus Lansia Perdana
Advertisement
Gus Yahya Pastikan Hadiri Silaturahim Kiai Sepuh NU di Lirboyo
KPK Cek Informasi Dugaan Aliran Dana Bank BJB ke Aura Kasih
Pengungsi Bencana Sumatera Bakal Terima BLT Minimal Rp8 Juta
Waspada Hujan Petir, BMKG Rilis Prakiraan Cuaca Kamis Ini
Libur Nataru, Arus Lalu Lintas Tol Cipali Ramai Lancar
Advertisement
Satgas PKH Selamatkan Rp6 Triliun, Prabowo: Jangan Mau Dilobi
Berita Pilihan
- Satgas PKH Selamatkan Rp6 Triliun, Prabowo: Jangan Mau Dilobi
- Puncak Arus Nataru, Hampir 1 Juta Kendaraan Tinggalkan Jabodetabek
- 25 Rest Area di Jalur Tol Jateng Siap Layani Arus Nataru
- Krisis Air Melanda Iran, Presiden Akui Situasi Kritis
- BMKG Ingatkan Potensi Gelombang Tinggi di Pesisir Selatan Indonesia
Advertisement
Makna Natal Ditekankan dalam Misa Malam di FX Kiduloji Jogja
Advertisement
Jogja Puncaki Urutan Destinasi Favorit Liburan Keluarga Akhir Tahun
Advertisement
Berita Populer
- OTT Hulu Sungai Utara, KPK Sita Mobil dari Rumah Kajari
- Alih Fungsi Lahan Jadi Ancaman 3.900 Petani Jateng
- Rusia Kecam Blokade Minyak AS terhadap Venezuela
- DIY Tunda Penerapan UMSP, Fokus Kawal UMP 2026
- Lonjakan Nataru, KCIC Catat Penumpang Whoosh Naik Tajam
- KPK Telusuri Asal-usul Land Cruiser Bupati Bekasi
- Karya Seniman Jogja Tampil di Pameran Natal Vatikan
Advertisement
Advertisement
