Bulog Ganti Total Minyakita Bermasalah di Wonogiri
Bulog Surakarta mengganti Minyakita bantuan pangan di Wonogiri dalam 1x24 jam usai laporan bau minyak tanah.
Ilustrasi pernikahan/Reuters
Harianjogja.com, JAKARTA- Usia pasangan menikah yang disyaratkan perundang-udangan kini semakin tak muda lagi.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan revisi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam rapat paripurna ke-8 Tahun sidang 2019-2020.
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) Totok Daryanto menyampaikan laporan atas kesepakatan DPR dan pemerintah terkait batas usia minimal perkawinan kini menjadi 19 tahun baik bagi laki-laki ataupun perempuan. Di mana sebelumnya, batas usia minimal laki-laki adalah 19 tahun dan perempuan 16 tahun.
“Selanjutnya perkenankan kami menyerahkan RUU perkawinan, untuk mendapat persetujuan rapat paripurna DPR RI yang terhormat,” kata Totok di ruang rapat, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/9/2019).
Lantas, pimpinan sidang yakni Fahri Hamzah menanyakan kepada anggota dewan yang hadir apakan menyetujui RUU tentang perwajinan ini, termasuk tentang batas usia perkawinanyang menjadi 19 tahun.
"Apakah setuju RUU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kita sahkan menjadi Undang-undang?" tanya Wakil Ketua DPR RI selaku pimpinan sidang paripurna Fahri Hamzah.
"Setuju," jawab seluruh anggota dewan yang hadir.
Merespons hal itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan Yohana Yembise mengapresiasi atas disahkannya UU tentang Perkawinan tersebut. “Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kami,” ucap Yohana.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Okezone.com
Bulog Surakarta mengganti Minyakita bantuan pangan di Wonogiri dalam 1x24 jam usai laporan bau minyak tanah.
Polisi masih menyelidiki dugaan Minyakita beraroma minyak tanah dalam bantuan CPP di Wonogiri sambil menunggu hasil uji laboratorium BPOM Solo.
Hari pertama SPMB SMP Gunungkidul 2026, pendaftar di SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 2 Wonosari langsung melampaui kuota jalur prestasi dan afirmasi.
Banggar DPR RI menyetujui pagu anggaran 7 Kemenko tahun 2027. Kemenko Perekonomian memperoleh alokasi terbesar mencapai Rp664 miliar.
Kemendikdasmen melarang alumni menjadi penyelenggara MPLS 2026. Aturan ini juga menegaskan larangan perpeloncoan dan segala bentuk kekerasan di sekolah.
Kesadaran akan pentingnya kesehatan mental di kalangan remaja terus menjadi perhatian dunia pendidikan