Advertisement
Din Syamsuddin Ikut Menolak Revisi UU KPK
Din Syamsuddin. - Ardiansyah Indra Kumala/Solopos
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Din Syamsuddin menolak revisi UU KPK jika pembaruan itu justru memperlemah tugas dan fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi.
"Saya menolak jika UU revisi tentang KPK tersebut melemahkan KPK dengan mengurangi fungsi dan tugas KPK," kata Din kepada wartawan di Jakarta, Senin (16/9/2019).
Advertisement
Apalagi, kata dia, jika UU Revisi yang disetujui unsur legislatif dan eksekutif tersebut memberi peluang bagi intervensi pemerintah. Terlebih jika regulasi itu menjadikan KPK sebagai subordinat pemerintah.
Jika itu yang terjadi, lanjut dia, maka revisi tersebut harus ditolak. Hal demikian, jika terjadi, sungguh mengkhianati amanat reformasi yang salah satu misi utamanya adalah memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
Menurut mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu setiap pihak mendambakan KPK bekerja sungguh-sungguh secara benar, konsisten, konsekuen, imparsial serta independen dalam memberantas korupsi.
Di sisi lain, Din mendukung jika revisi UU KPK itu menguatkan tugas dan fungsi komisi antirasuah tersebut. "Tentu saya bersetuju dengan adanya UU Revisi tentang KPK selama UU tersebut memperkuat eksistensi, tugas dan fungsi KPK dalam memberantas korupsi yang semakin merajelela baik di kalangan eksekutif maupun legislatif dan yudikatif," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Keponakan Prabowo Dinonaktifkan dari Gerindra
Kerusuhan Nepal, Kemenlu Pantau WNI
Kemenhub Tak Anggarkan Pembangunan Jalur Kereta Api Baru
Diculik dan Dianiaya Komplotan Geng Motor, Tukang Cireng Kritis
Advertisement
Golkar Instruksikan Semua Kader Dilarang Flexing
Rahayu Saraswati Umumkan Mundur dari DPR lewat Instagram
Kerusuhan Nepal Meluas, Istri Perdana Menteri Tewas Dibakar
5 Meninggal dan 6 Orang Hilang Akibat Banjir Bali
Bali Banjir, Bandara Ngurah Rai Umumkan Force Majeure
Advertisement
DPR RI Minta Menkeu Baru Segera Merespons Keresahan Masyarakat
KPK Segera Umumkan Tersangka Korupsi Kuota Haji
Bea Cukai Peroleh Penerimaan Rp171 Triliun hingga Juli 2025
Yusril Sebut Pelaku Pembakaran Gedung DPRD Makassar Tidak Terindikasi Makar
Pasutri di Kuta Bali Terseret Banjir Bersama Mobilnya, Satu Meninggal Dunia
Advertisement
Tujuh Nama Pekerja yang Terjebak Saat Tambang Freeport Longsor
Berita Pilihan
- Pasutri di Kuta Bali Terseret Banjir Bersama Mobilnya, Satu Meninggal Dunia
- Rumah Dibakar Massa Istri Mantan PM Nepal Meninggal Akibat Luka Bakar
- 7 Pekerja Tambang Freeport Terjebak Longsor
- Gubernur Bali Minta Wali Kota Denpasar Data Jumlah Kerugian Akibat Banjir
- Sekjen PBB Minta Dilakukan Penyelidikan Menyeluruh Terkait Aksi Protes di Nepal
Advertisement
Viral Remaja Menenteng Celurit Bikin Resah, Polisi Tangkap 5 Pelajar
Advertisement
Wisata Favorit di Asia Tenggara, dari Angkor Wat hingga Tanah Lot
Advertisement
Berita Populer
- Kronologi Demo Gen Z di Nepal: 19 Tewas, hingga PM Mundur
- Hubungan Memanas! Proyek Galangan Kapal AS-Korsel Berpotensi Gagal
- Dubes Tawarkan Minyak Sawit untuk Turunkan Tarif Trump
- Analis: Pelemahan Rupiah Dipengaruhi Kondisi Prancis dan Jepang
- Israel Serang Qatar, Sebut Targetkan Pemimpin Hamas
- Ethiopia Resmikan Bendungan Terbesar di Afrika Senilai Rp82 Triliun
- Didik Madiyono Ditunjuk Plt sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS
Advertisement
Advertisement
