Advertisement
Ini Alasan Wali Kota Solo Dukung Revisi UU KPK
Wali Kota Solo F.X. Hadi Rudyatmo. (Solopos/Dok)
Advertisement
Harianjogja.com, SOLO -- Wali Kota Solo, F.X. Hadi Rudyatmo mendukung rencana revisi Undang-Undang (UU) KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Menurut orang nomor satu di Kota Solo ini, revisi adalah hal yang biasa, termasuk revisi UU KPK
"Revisi hal yang biasa jika itu dipandang perlu, sepanjang untuk perbaikan dan untuk penguatan KPK itu tidak ada persoalan. Presiden juga sudah menyetujui itu kok," ujar Wali Kota Solo yang akrab disapa Rudy kepada wartawan di Loji Gandrung Solo, Sabtu (14/9/2019).
Advertisement
Kendati ada persetujuan Presiden, laniut dia, namun ada beberapa yang tidak diperbolehkan Presiden, yaitu ada empat poin. Salah satunya mengenai SP3, di mana dahulu pernah diperjuangkan Megawati Soekarnoputri sewaktu menjadi Presiden.
"Karena apabila tidak ada SP3, proses-proses hukum tidak akan selesai juga, makanya yang meninggal belum selesai namun proses hukumnya tapi masih jadi tersangka itu kan tidak elok seperti itu," ujarnya.
BACA JUGA
Menurut Rudy, sepanjang revisi UU itu untuk penguatan dan kebaikan KPK, dirinya mendukung.
"Kalau nantinya revisi UU KPK tidak bermanfaat bagi rakyat, pasti rakyat akan bergerak juga melakukan pembenahan seperti amandemen terbatas. Menurut saya tidak ada revisi [UU KPK] untuk melanggengkan korupsi," jelasnya.
Menurut Rudy, sikapnya mendukung revisi UU KPK bukan karena ia alergi adanya pencegahan dan penindakan korupsi oleh KPK.
"Buktinya saya melakukan revolusi mental para aparatur sipil negara [ASN] dan tidak ada jual beli jabatan sebagai bentuk dukungan pencegahan korupsi," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Solopos
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Legenda NASCAR Greg Biffle Tewas dalam Kecelakaan Jet
KPK Tangkap Bupati Bekasi Ade Kuswara dalam OTT
OTT KPK di Banten, Kejagung Benarkan Ada Jaksa Terlibat
Kemendukbangga-BKKBN Ajak Gen Z Lawan Bullying lewat Gen Z Fest
Advertisement
APP Gandeng Gama Multi Group UGM Kembangkan Hunian Mahasiswa
KPK Tangkap Enam Orang dalam OTT di Kalimantan Selatan
Apindo Minta Gubernur Tetapkan Upah Minimum 2026 Tanpa Politisasi
Kakak Sulung Berpulang, Unggahan Atalia Praratya Mengharukan
China Sanksi Mantan Jenderal Jepang Terkait Isu Taiwan
Advertisement
Amnesty Kecam Kepala Menteri Bihar Usai Tarik Hijab Perempuan di India
Menaker Yassierli: WFA 29 sampai 31 Desember Tak Kurangi Upah
Berkas Lengkap, Kasus Wamenaker Ebenezer Masuk Tahap JPU
PIP 2025: Cara Cek Penerima dan Besaran Dana Lengkap
Cegah Anak Tersesat, Masjidil Haram Sediakan Gelang Identitas
Advertisement
OTT KPK di Banten, Lima Orang Diamankan Masih Diperiksa
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Apple Music Kini Terhubung ChatGPT, Playlist Dibuat AI
- Antisipasi Rem Blong, Polres Bantul Siapkan Tim Ganjal Ban
- BWF World Tour Finals 2025: Sabar-Reza Takluk dari Wakil Korsel
- Libur Akhir Tahun, Ini Tips Aman Berkendara Jarak Jauh
- Menteri Nusron Minta Pelayanan Pertanahan Cepat dan Bersih
- Apple Izinkan Toko Aplikasi Alternatif di Jepang, Komisi 5 Persen
- Menaker Yassierli: WFA 29 sampai 31 Desember Tak Kurangi Upah
Advertisement
Advertisement
