Mahasiswa Jerman Siapkan Demo, Tolak Wajib Militer dan Penghematan
Kelompok muda Jerman Gen Z Regelt menyiapkan demo 31 Oktober dan menuntut pendidikan, perlindungan iklim, serta penolakan wajib militer.
Ilustrasi polusi./Reuters
Harianjogja.com, JAKARTA--Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menggelar sidang lanjutan untuk kasus polusi udara Jakarta yang digugat oleh Gerakan Inisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta (Ibu Kota), Kamis (12/9/2019).
Agenda yang dijadwalkan hari ini adalah pemeriksaan berkas tahap tiga dan gugatan intervensi. "Iya [ada siding], jadwalnya pemeriksaan berkas tahap tiga dan penggugat intervensi," kata Pengacara Publik LBH Jakarta Ayu Ezra saat dikonfirmasi.
Berdasarkan pantauan, hingga pukul 11.30 WIB sidang yang dijadwalkan dimulai pada pukul 10.00 WIB masih belum dimulai.
Ayu berharap agar para tergugat dan hakim tergugat menghadiri sidang yang sudah ditunda selama dua minggu itu.
"Semuanya seharusnya hadir ya lengkap, kemarin itu yang tidak hadir Gubernur Banten," kata Ayu.
Hakim Ketua perkara nomor : 374/PDT.G/LH/2019/PN. JKT. PST ini Saifudin Zuhri menunda sidang karena salah satu tergugat yaitu Gubernur Banten tidak menghadiri sidang tersebut.
Ayu mengatakan Gerakan Ibu Kota menggugat tujuh jabatan mulai dari Presiden RI, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Banten, dan Gubernur Jawa Barat atas kualitas udara yang buruk di wilayah DKI Jakarta yang merugikan masyarakat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Kelompok muda Jerman Gen Z Regelt menyiapkan demo 31 Oktober dan menuntut pendidikan, perlindungan iklim, serta penolakan wajib militer.
Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta pelaku perusakan saat demonstrasi di Jogja diproses hukum dan mengingatkan massa tidak melakukan kekerasan.
DPRD Bantul meminta KDMP mengembangkan produk unggulan sesuai potensi kalurahan agar tak sekadar menjadi toko dan mampu menggerakkan ekonomi warga.
seorang ASN Gunungkidul mengembalikan Rp1,5 juta dana bansos PKH setelah anggota keluarganya diangkat menjadi PPPK penuh waktu.
Finlandia menghentikan sementara pekerjaan proyek pusat data Google di Muhos dan Kajaani setelah muncul dugaan pembukaan hutan tanpa penilaian dampak lingkungan
Perluasan pembayaran non-tunai di lima TPR wisata Gunungkidul tertunda karena pengadaan mesin, CCTV, genset, dan jaringan internet.