Advertisement
Revisi UU KPK: Komunitas Masyarakat Ini Setuju KPK Diawasi
Aksi damai terkait revisi UU KPK di titik nol kilometer. - Harian Jogja/Sunartono.
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Pro kontra terkait revisi UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus bergulir. Berbagai pihak terus menyuarakan pendapatnya masing-masing, salah satunya komunitas yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Yogyakarta (AMY). Mereka menilai pentingnya revisi UU KPK.
Ketua AMY Waljito mengatakan, adanya pro kontra terkait revisi UU KPK harus dihargai dan disikapi secara bijak. Karena perbedaan pendapat itu hakekatnya untuk menjadikan KPK lebih baik. Namun pihaknya menilai bahwa KPK sebagai lembaga yang di dalamnya juga berisi manusia biasa tentu suatu saat dikhawatirkan melakukan kesalahan jika tanpa pengawasan.
Advertisement
“Kami tidak masalah dengan adanya pro kontra, bahwa tatanan hukum di masyarakat harus diatur lebih baik, tetapi menurut hemat kami pengawasan di KPK harus ada, bisa masyarakat atau dewan pengawas itu. Kalau tidak ada pengawas, bagaimana jika yang melakukan korupsi dari institusi mereka [KPK], KPK isinya juga kan manusia biasa, bisa kapan saja melakukan kesalahan,” terang dia dalam rilisnya, Kamis (12/9/2019).
Sejalan dengan itu, lanjutnya, pihaknya melakukan aksi damai di titik nol kilometer Kota Jogja untuk menyuarakan aspirasinya hari ini. Waljito menilai, pemberantasan korupsi sebaiknya jangan sekadar menekankan pada kuantitas atau berapa jumlah orang yang ditangkap dan dijebloskan ke penjara akibat korupsi. Karena faktanya tidak ada efek jera dan korupsi masih saja terjadi. Sehingga pencegahan harus dilakukan secara maksimal.
BACA JUGA
“Harus melihat juga berapa kerugian negara yang berhasil diselamatkan, karena itu fungsi pencegahan harus dimaksimalkan,” ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
33,2 Juta KPM Terima Beras dan Minyak Goreng dari Pemerintah
BGN: Ribuan Dapur MBG Dorong Jutaan Lapangan Kerja Baru
KSDA Pastikan Jejak di Perkebunan Lampung Timur Milik Harimau
PDIP Respons Wacana Koalisi Permanen Partai Golkar
Advertisement
Menteri LH: Indonesia Terjebak Tiga Krisis Global Lingkungan
Fatwa MUI: Buang Sampah Sembarangan Hukumnya Haram
Dugaan Keracunan MBG, Operasional SPPG Waru Distop Sementara
Kim Ju Ae Resmi Disiapkan Jadi Pewaris Kim Jong Un
Pengamat: RUU Perampasan Aset Ujian Serius Komitmen Antikorupsi
Advertisement
MRP Kecam Penembakan Pilot Smart Air oleh KKB di Papua
Polres Cimahi Selidiki Kasus Kematian Siswa SMP di Bandung Barat
Kementan Genjot Jagung Pangan, Target Swasembada 2026
Satgas Ungkap 20 KKB Serang Pesawat Smart Air di Papua, Dua Kru Tewas
Kasus Dugaan Keracunan MBG, Dinkes Bandarlampung Turun Tangan
Advertisement
Dihantam Cuaca Buruk, KM Cahaya Intan Selebes Tenggelam
Berita Pilihan
Advertisement
BPJS PBI Dinonaktifkan, Pemkab Gunungkidul Buka Reaktivasi Terbatas
Advertisement
Festival Sakura 2026 di Arakurayama Batal, Turis Jadi Sorotan
Advertisement
Berita Populer
- Lineup PSS Sleman vs Deltras, Duel Krusial Putaran Ketiga Sore Ini
- Himbarsi DIY Satukan 14 BPRS Lewat Fun Walk dan POR
- Stok Beras Nasional 3,32 Juta Ton, DPR Minta Waspadai Cuaca Ekstrem
- 58 Persen Dana Desa 2026 Diminta Dialihkan ke KDMP
- Pancuran 13 Guci Tegal Kembali Ramai Seusai Banjir
- Lima Kelompok Rentan yang Perlu Diet Rendah Garam
- Menu MBG Ramadan 2026 Diganti Kering, Kandungan Gizi Dipersoalkan
Advertisement
Advertisement
