Advertisement
Kepala BKPM: Presiden Bilang Harusnya Kepala BKPM Marahin Menteri-Menteri
Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong saat berkunjung ke kantor Bisnis Indonesia, di Jakarta, Senin (7/8). - JIBI/Endang Muchtar
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo disebut telah memberikan waktu hingga satu bulan kepada Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong untuk membenahi ekosistem investasi di Indonesia.
“Beliau bilang, ini harusnya Kepala BKPM marahin menteri-menteri, kan FDI [foreign direct investment] enggak masuk-masuk gara-gara aturan-aturan, syarat-syarat yang berlebihan, yang memberatkan. Jadi Pak Presiden saya akan ngeyel, saya boleh marah. Saya sudah dikasih izin Pak Presiden untuk marah-marah,” katanya di Kantor Presiden, Rabu (11/9/2019).
Advertisement
Sebagai tindak lanjutnya, Thomas mengungkapkan pihaknya akan mulai menginventarisir produk-produk regulasi dan perizinan yang menghambat pertumbuhan investasi di Indonesia. Tak hanya itu, dia juga menekankan bahwa hampir semua kementerian/lembaga memiliki andil dalam memproduksi regulasi dan perizinan yang menghambat masuknya investasi asing.
“Tapi satu keluhan dunia usaha yang cukup memberatkan itu inspeksi-inspeksi oleh surveyor, jadi yang namanya pre-shipment inspection. Terus inspeksi-inspeksi oleh PT Sucofindo, PT Surveyor Indonesia, itu terus terang tidak memberikan nilai tambah tapi hanya merepotkan,” jelasnya.
BACA JUGA
Prosedur inspeksi tersebut diakuinya justru menambah lapisan biaya bagi eksportir dan importer. Bahkan, dia mempertanyakan inspeksi semacam itu apakah benar-benar dilakukan dengan mengecek langsung ke container atau hanya dilakukan di ruangan.
Jadi, dia menegaskan pemerintah memiliki tugas untuk melakukan efisiensi terhadap semua prosedur regulasi dan perizinan. Menurutnya, tenggat satu bulan yang diberikan Presiden Jokowi sudah tepat menjelang berakhirnya periode pemerintahan Jokowi yang pertama.
“Bentar lagi memulai periode kedua, kalau kita bisa memulai periode kedua dengan momentum kuat reformasi perizinan, reformasi kebijakan ekonomi. Yang kemudian bisa membuka pintu investasi baik domestik maupun internasional, dan arus modal devisa masuk dan lapangan kerja bisa dihasilkan,” tambahnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement
Masjid Gedhe Kauman dan Masjid Jogokariyan Mulai Tarawih Lebih Awal
Advertisement
Wamenpar Dorong Prambanan Shiva Festival Jadi Agenda Unggulan
Advertisement
Berita Populer
- Update Jadwal Lengkap KRL Solo-Jogja Selasa 17 Februari 2026
- Cek Jam Keberangkatan KRL Jogja-Solo Hari Ini, Selasa 17 Februari 2026
- Wali Kota Jogja Tekankan SDM untuk Hadapi Tantangan Demografi
- Res Harris Suarakan Keresahan Sosial Lewat Drawing Hitam Putih
- Kasus Penyegelan Tiffany & Co, DPR Dukung Bersih-bersih Bea Cukai
- Hadapi Aturan Global, KKP Perkuat Akses Ekspor Perikanan
- Jadwal KA Prameks Jogja-Kutoarjo, Selasa 17 Februari 2026
Advertisement
Advertisement







