Advertisement
KPK Mengaku Tak Dilibatkan Menyusun Revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi
Rapat paripurna DPR RI. - Bisnis Idonesia/Dwi Prasetya
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--KPK mengaku tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang diusulkan badan legislatif (Baleg) DPR.
"KPK belum mengetahui dan juga tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan rencana revisi UU KPK tersebut. Apalagi sebelumnya berbagai upaya revisi UU KPK cenderung melemahkan kerja pemberantasan korupsi," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu (4/9/2019).
Advertisement
Pimpinan Baleg DPR telah mengirim surat kepada Wakil Ketua DPR tertanggal 3 September untuk menjadwalkan penetapan RUU tentang Perubahan kedua atas UU No. 30 tahun 2002 tentang KPK.
RUU KPK tersebut telah diputuskan dalam rapat badang legislatif pada 3 September sebagai RUU usulan badan legislatif dan diminta untuk disetujui dalam paripurna DPR selanjutnya.
"Bagi kami saat ini, KPK belum membutuhkan revisi terhadap UU 30 Tahun 2002 tentang KPK. Justru dengan UU ini KPK bisa bekerja menangani kasus-kasus korupsi, termasuk operasi tangkap tangan serta upaya penyelamatan keuangan negara lainnya melalui tugas pencegahan," tambah Febri.
Menurut Febri, kalaupun keputusan menjadi RUU inisiatif DPR tersebut akan tetap dilakukan pada rapat paripurna tidak akan bisa terwujud tanpa persetujuan Presiden Joko Widodo.
"Tentu RUU itu tidak akan bisa menjadi UU jika tanpa pembahasan dan persetujuan bersama dengan Presiden karena UU adalah produk DPR bersama Presiden," tambah Febri.
Materi muatan revisi UU KPK tersebut meliputi perubahan status kepegawaian para pegawai KPK menjadi ASN, kewenangan penyadapan, pembentukan Dewan Pengawas, KPK tunduk pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, peralihan pelaporan LHKPN, serta kewenangan KPK untuk menghentikan perkara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Soal Pertemuan Prabowo dengan Megawati, Ini Kata Dasco
Pramono Minta Direktur IT Bank DKI Dicopot
Advertisement
Bupati Idramayu, Lucky Hakim Nyatakan Plesir ke Jepang Tidak Gunakan APBD
UGM Bentuk Tim Pemeriksa Disiplin untuk Guru Besar Pelaku Kekerasan Seksual
Dasco Unggah Foto Pertemuan Prabowo dan Megawati pada Senin Kemarin
Dugaan BBM Tercampur Air di Klaten, Pertamina Lakukan Investigasi
Advertisement
Presiden Prabowo: Bea Cukai Jangan Macam-Macam
83 ASN di Sragen Bolos Usai Libur Lebaran 2025
207 ASN dan Tenaga Kontrak di Pemkot Jambi Bolos Usai Libur Lebaran
Advertisement
Berita Pilihan
- Soal Pertemuan Prabowo dengan Megawati, Ini Kata Dasco
- Bupati Idramayu, Lucky Hakim Nyatakan Plesir ke Jepang Tidak Gunakan APBD
- UGM Bentuk Tim Pemeriksa Disiplin untuk Guru Besar Pelaku Kekerasan Seksual
- Dasco Unggah Foto Pertemuan Prabowo dan Megawati pada Senin Kemarin
- Dugaan BBM Tercampur Air di Klaten, Pertamina Lakukan Investigasi
Advertisement
Jadwal SIM Keliling di Gunungkidul, Rabu 9 April 2025, Cek di Sini
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Angka Kecelakaan Selama Mudik Lebaran Diklaim Menurun, Menkes: Kesadaran Beristirahat di Jalan Meningkat
- IHSG Hari Ini: Ada Sentimen Tarif Impor Trump, Rawan Aksi Penjualan Besar-besaran
- Pengamat Sebut Ada Upaya Sistematis Menghancurkan Orang Kepercayaan Presiden Prabowo
- Donald Trump Ancam China Beri Tarif Tambahan hingga 50 Persen
- Hari Ini, Ruas Tol di Semarang Kembali Dibuka 2 Arah
- Prabowo Singgung Terkait Potensi Perang Dunia Ketiga
- Rekayasa One Way di Tol Trans Jawa Resmi Ditutup Hari Ini Selasa 8 April 2025
Advertisement
Advertisement
