Advertisement
PAN: Pemindahan Ibu Kota Cacat Prosedur
Sekretaris Fraksi PAN di DPR Yandri Susanto (tengah) didampingi anggota Fraksi Andi Yuliani Paris (kiri) dan Amran melakukan konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/2). - Antara/Hafidz Mubarak A.
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo telah mengumumkan lokasi rencana pemindahan ibu kota baru di Kalimantan Timur. Kalangan legislatif masih belum semuanya menerima.
Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Yandri Susanto mengatakan bahwa pemerintah harus mencermati proses pemindahan. Alasannya ini bukan memindahkan kelurahan atau desa.
Advertisement
“Memindahkan atau memekarkan kota saja perlu undang-undang. Oleh karena itu menurut saya ini cacat prosedur,” katanya di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (27/8/2019).
Yandri yang juga Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR menjelaskan bahwa Presiden Jokowi seharusnya mengajukan terlebuh dahulu rancangan undang-undang (RUU) pemindahan ibu kota. Pemerintah boleh memindahkan ibu kota tetapi dengan syarat regulasinya mesti dipenuhi.
BACA JUGA
“Nah sampai sekarang RUU itu kan belum pernah dibahas. Di daerah mana, luasannya berapa, lahan siapa yang dipakai, bangunan atau aset yang ada di Jakarta bagaimana? Kemudian kalau mindahkan ibu kota, UU DKI sebagai ibu kota negara harus dicabut dulu,” jelasnya.
Berdasarkan pandangan tersebut, apa yang sudah disampaikan Jokowi mengenai pemindahan ibu kota baru sekadar wacana. Yandri menuturkan bahwa belum ada kekuatan hukum dan masih ilegal.
“Memang banyak pertanyaan dari sisi biayanya di tengah-tengah hutang kita sangat tinggi dan pidato Jokowi hanya menargetkan pertumbuhan ekonomi hanya 5,3 persen itu pun belum tentu tercapai. Menurut kami dari fraksi PAN belum saatnya memindahkan ibu kota,” ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Zohran Mamdani Unggul, New York Bakal punya Wali Kota Muslim Pertama
Korban Pesawat Kargo UPS Jatuh di AS Bertambah Jadi 7 Orang
Protes di Rumah Pejabat Inggris Bisa Kena Penjara
1 Mahasiswi KKN UIN Walisongo Hanyut di Kendal Belum Ditemukan
Advertisement
KPK Sita Mata Uang Asing di OTT Gubernur Riau
Tenaga Ahli Gubernur Riau Berperan di Aliran Uang Saat OTT
600 Ribu Wisatawan Mancanegara Gunakan Whoosh
Mensos Usulkan MBG untuk Lansia dan Difabel
Pengendara Waspada, Ada Pemeliharaan Jalan Tol Cipularang
Advertisement
Besok, KPK Umumkan Status Tersangka dalam Kasus OTT Gubernur Riau
AS Bersiap Uji Coba Rudal Balistik Antarbenua Minuteman III
Yusril Tegaskan Negara Berhak Merampas Uang Bandar dan Pemain Judol
Bupati Banyuwangi Dukung Rencana Baru Proyek Kereta Cepat Whoosh
Hore, Pemutihan Tunggakan BPJS Kesehatan Dilakukan Akhir Tahun Ini
Advertisement
Hanyut di Sungai Jolinggo Kendal, Tiga Mahasiswa KKN UIN Semarang MD
Berita Pilihan
- Bupati Banyuwangi Dukung Rencana Baru Proyek Kereta Cepat Whoosh
- Hanyut di Sungai Jolinggo Kendal, Tiga Mahasiswa KKN UIN Semarang MD
- Prabowo Minta Pintu Pelintasan Diperbarui Cegah Kecelakaan Kereta Api
- Uang Judi Online di Indonesia Kalahkan Nilai Korupsi
- Jonan Bantah Diberi Tawaran Menteri Seusai Temui Prabowo
Advertisement
Warga Padati Prambanan, Abadikan Iring-iringan Jenazah PB XIII
Advertisement
Wisata DEB Balkondes Karangrejo Borobudur Ditawarkan ke Eropa
Advertisement
Berita Populer
- Anthony Ginting Mundur dari Korea Masters 2025 Akibat Cedera Pinggang
- Kunjungan Wisman ke DIY Naik 13,92 Persen pada September 2024
- Prabowo Jajal Naik KRL dari Stasiun Manggarai hingga Tanah Abang
- Prabowo: Saya Tanggung Jawab Penuh Atas Whoosh
- Kasus Dugaan Pencabulan Guru TK Sragen Dibawa ke DPRD
- Bupati Bantul Segera Evaluasi MBG Usai Insiden Keracunan
- Saut Marcellyno Lolos ke Babak Utama Korea Masters 2025
Advertisement
Advertisement
