Advertisement
PAN: Pemindahan Ibu Kota Cacat Prosedur
Sekretaris Fraksi PAN di DPR Yandri Susanto (tengah) didampingi anggota Fraksi Andi Yuliani Paris (kiri) dan Amran melakukan konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/2). - Antara/Hafidz Mubarak A.
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo telah mengumumkan lokasi rencana pemindahan ibu kota baru di Kalimantan Timur. Kalangan legislatif masih belum semuanya menerima.
Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Yandri Susanto mengatakan bahwa pemerintah harus mencermati proses pemindahan. Alasannya ini bukan memindahkan kelurahan atau desa.
Advertisement
“Memindahkan atau memekarkan kota saja perlu undang-undang. Oleh karena itu menurut saya ini cacat prosedur,” katanya di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (27/8/2019).
Yandri yang juga Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR menjelaskan bahwa Presiden Jokowi seharusnya mengajukan terlebuh dahulu rancangan undang-undang (RUU) pemindahan ibu kota. Pemerintah boleh memindahkan ibu kota tetapi dengan syarat regulasinya mesti dipenuhi.
“Nah sampai sekarang RUU itu kan belum pernah dibahas. Di daerah mana, luasannya berapa, lahan siapa yang dipakai, bangunan atau aset yang ada di Jakarta bagaimana? Kemudian kalau mindahkan ibu kota, UU DKI sebagai ibu kota negara harus dicabut dulu,” jelasnya.
Berdasarkan pandangan tersebut, apa yang sudah disampaikan Jokowi mengenai pemindahan ibu kota baru sekadar wacana. Yandri menuturkan bahwa belum ada kekuatan hukum dan masih ilegal.
“Memang banyak pertanyaan dari sisi biayanya di tengah-tengah hutang kita sangat tinggi dan pidato Jokowi hanya menargetkan pertumbuhan ekonomi hanya 5,3 persen itu pun belum tentu tercapai. Menurut kami dari fraksi PAN belum saatnya memindahkan ibu kota,” ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Program MBG Tetap Berjalan Saat Ramadan
Advertisement
Kementerian ESDM Sebut Izin Tambang Muhammadiyah Masih dalam Tahap Kajian
Kasus Pagar Laut Dilaporkan ke KPK, Senggol Dua Menteri
Pemerintah Janjikan Peluncuran Program Pemeriksaan Gratis Secepatnya
Terbitkan Inpres, Presiden Prabowo Perintahkan Efisiensi Anggaran Rp306 Triliun
Advertisement
Polisi Tangkap Penipu yang Mencatut Nama Pejabat Negara Pakai AI
29 Perjalanan Kereta Api Jarak Jauh Masih Dialihkan, Berikut Daftarnya
Hingga 21 Januari 2025, Kemkomdigi Blokir 5,7 Juta Konten Judi Online
Advertisement
Berita Pilihan
- Inpres Efisiensi Anggaran, Presiden Prabowo Perintahkan Pemda Potong Perdin 50 Persen dan Kurangi Seminar
- Kementerian ESDM Sebut Izin Tambang Muhammadiyah Masih dalam Tahap Kajian
- Kasus Pagar Laut Dilaporkan ke KPK, Senggol Dua Menteri
- Pemerintah Janjikan Peluncuran Program Pemeriksaan Gratis Secepatnya
- 29 Perjalanan Kereta Api Jarak Jauh Masih Dialihkan, Berikut Daftarnya
Advertisement
Jadwal Terbaru Kereta Bandara Xpress Jumat 24 Januari 2025, Berangkat dari Stasiun Tugu, Wates dan YIA
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Kepala BGN Tegaskan MBG Pakai APBN
- Presiden Prabowo Subianto Mencatat Pesan dari Emil Salim
- Menteri Imigrasi: Pemulangan Hambali dari Guantanamo Atas Pertimbangan HAM
- Wamenlu: Kami Tidak Pernah Membahas Relokasi Warga Gaza
- Prediksi BMKG: Mayoritas Kota Besar Diguyur Hujan
- Longsor di Petungkriono Pekalongan, Korban Meninggal Dunia Bertambah Jadi 20 Orang
- Pemilik Pagar Laut Bakal Didenda Rp18 Juta per Meter
Advertisement
Advertisement
