Kunker Ke Jepang, Menteri Jonan Bidik Kerja Sama Energi

Ropesta Sitorus

Sabtu, 24 Agustus 2019 - 15:37 WIB

Sunartono

Kunker Ke Jepang, Menteri Jonan Bidik Kerja Sama Energi

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan (kedua kiri) didampingi Plt Direktur Utama PLN Djoko Rahardjo Abu Manan (tengah) dan Gubernur NTB Zulkieflimansyah (kanan) meninjau Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) usai diresmikan di Kecamatan Labuhan Badas, Sumbawa Besar, Kabupaten Sumbawa, NTB, Kamis (25/7/2019). - ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi

Harianjogja.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengajak Jepang untuk bersama-sama mengembangkan green energy (energi hijau) yang berkelanjutan, salah satunya berbasis produk turunan kelapa sawit.

Hal tersebut disampaikan Menteri Jonan kepada Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri (METI) Jepang Hiroshige Seko, dalam kunjungan kerja di Tokyo, Jepang, Jumat (23/8/2019).

“Kita minta Jepang mendukung adanya standar yang digunakan oleh industri kelapa sawit kita, Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), tidak menggunakan semata-mata standar lain yang seperti Roundtable Suistanable Palm Oil (RSPO),” ujar Jonan seperti dikutip dari situs resmi Kementerian ESDM, Sabtu (24/8/2019).

Jonan mengungkapkan pada dasarnya pihak Jepang menyepakati usulan tersebut dengan membentuk tim bersama yang akan melakukan studi teknis lebih lanjut. “Jadi respon pihak Jepang juga sepakat, jadi mereka akan melakukan studi secara teknis bersama tim Indonesia,” ujarnya.

Pada kunjungan kerja tersebut, Menteri ESDM turut didampingi Dubes Indonesia Arifin Tasrif, Komisioner Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Laode Ida, Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi FX Sutijastoto, Kepala Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP KS) Dono Boestami, dan Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia MP Tumanggor.

Kepala BPDP KS Dono Boestami menambahkan, sudah semestinya Jepang juga menggunakan ISPO karena mandatori wajib bagi pengusaha-pengusaha sawit Indonesia. “Sementara RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) itu lebih voluntary, sukarela sifatnya,” tutur Dono.

Komisioner ORI Laode Ida pun turut menegaskan pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia tidak ada lagi yang melanggar prinsip lingkungan.

“Indonesia tidak lagi menolerir pengembangan perkebunan kelapa sawit yang tidak memperhatikan lingkungan,” kata Laode yang mengawasi urusan perkelapasawitan tersebut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia