Chery dan BYD Kaji Potensi Kenaikan Harga Mobil di Indonesia
Chery dan BYD mengkaji potensi kenaikan harga mobil di Indonesia akibat pelemahan rupiah dan tekanan biaya produksi.
Ma\'ruf Amin. /Suara.com- Peter Rotti
Harianjogja.com, NUSA DUA-- Wakil Presiden terpilih Ma\'ruf Amin mengatakan PKB harus terdepan menangkal ideologi yang menyimpang dari kesepakatan para pendiri bangsa seperti paham radikal, intoleran, dan khilafah
"PKB sebagai parpol yang lahir dari \'rahim\' NU harus mengambil peran jaga NKRI. PKB harus di depan menangkal radikalisme, intoleran, dan khilafah," kata Ma\'ruf dalam penutupan Muktamar VI PKB, di Nusa Dua, Bali, Rabu (21/8/2019) malam.
Dia menjelaskan, khilafah di Indonesia bukan ditolak namun tertolak karena menyalahi kesepakatan para pendiri bangsa.
Menurut dia, Indonesia didirikan dengan satu kesepakatan yaitu Pancasila dan UUD 1945.
"Yang islami bukan hanya khilafah namun kerajaan seperti di Saudi diterima para ulama, republik seperti di Mesir, Pakistan dan Turki. Khilafah di Indonesia bukan ditolak tapi tertolak karena menyalahi kesepakatan didirikannya negara bangsa," ujarnya.
Ma\'ruf menegaskan bahwa dalam negara kesepakatan seperti di Indonesia, semua kelompok harus dilindungi.
Karena itu dia meminta PKB terdepan mengawal NKRI, Pancasila, UUD 1945.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Chery dan BYD mengkaji potensi kenaikan harga mobil di Indonesia akibat pelemahan rupiah dan tekanan biaya produksi.
SIM keliling Gunungkidul hari ini hadir di Patuk. Cek jadwal SIMMADE, SIMPITU, SIM Station, hingga layanan Satpas terbaru.
Bantul siapkan guru SD hadapi Bahasa Inggris wajib 2027. Pelatihan dan komunitas belajar mulai dibentuk.
Jadwal KRL Jogja–Solo 20 Mei 2026 lengkap semua stasiun dari Yogyakarta hingga Palur. Cek jam berangkat terbaru di sini.
Jadwal KRL Solo–Jogja 20 Mei 2026 lengkap semua stasiun dari Palur ke Tugu. Cek jam berangkat terbaru dan tarif Rp8.000.
Pengurusan SKKH di Sleman masih sepi jelang Iduladha 2026. DP3 tingkatkan pengawasan karena ancaman PMK masih ada.