Advertisement
Pengamat: Calon Menteri Profesional Bisa Berasal dari Parpol
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Menteri profesional dinilai tak hanya bisa didapat dari kalangan nonparpol.
Analis Politik Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago menilai bahwa pernyataan Presiden Joko Widodo soal 55 persen kursi menteri dari kalangan profesional, juga bisa didapatkan dari kader-kader partai politik yang kompeten dalam suatu bidang tertentu.
Advertisement
"Bisa diakali juga oleh Jokowi di 55 (persen) itu ada juga kader partai, kan bisa saja. 55 itu profesional yang mana? Apakah dari yang betul-betul ahli, atau memang ada juga mereka yang kader partai tapi juga yang punya kompetensi dan juga keahlian," kata Pangi saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (17/8/2019).
Menurutnya, Jokowi dalam pemerintahan periode keduanya ini ingin menunjukkan adanya kabinet ahli, yang di dalamnya berisikan "eksekutor" dan unsur profesional lebih besar porsinya dibanding unsur partai politik.
Namun, ia juga berpendapat bila Jokowi mengubah angka perbandingan menjadi 55 persen untuk kalangan partai dan 45 persen untuk untuk profesional, juga dinilai tidak ada masalah yang berarti karena presiden memiliki hak prerogatif untuk memilih menterinya, dan di saat yang sama juga harus melakukan politik akomodasi.
"Karena dalam sistem presidensial yang bercitarasa multipartai ini, Jokowi punya hak prerogatif, beliau yang akan menentukan, dan beliau tidak bisa diintervensi oleh kekuatan manapun," ujar Pangi.
"Tapi pada saat yang sama, Jokowi juga melakukan politik akomodasi, kompromi, tetap tidak bisa dipungkiri juga bahwa itu tetap akan berjalan," katanya pula.
Sehingga, lanjutnya, tantangan besar Jokowi dalam menyusun kabinet di periode 2019-2024 ini adalah bagaimana ia menempatkan orang-orangnya sesuai dengan keahlian, kapasitas, dan kompetensi, terlepas dari apakah calon menterinya itu berasal dari parpol atau tidak.
"Sejauh yang saya cermati, penting bagi Jokowi untuk memilih orang-orang yang benar-benar ahli, terlepas dari dia parpol atau bukan. Karena jika misalnya memilih profesional (nonpartisan) tapi tidak ahli, maka akan menyulitkan pekerjaan beliau ke depan," tutupnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa porsi menteri di kabinet pemerintahannya mendatang akan diisi oleh 55 persen dari profesional, dan 45 persen dari unsur partai politik.
"Ya profesional 55 (persen), 45 (persen) dari parpol," kata Presiden ditemui usai Upacara Peringatan Hari Pramuka di Cibubur, Jakarta pada Rabu (14/8/2019).
Dia menambahkan akan segera mengumumkan susunan kabinet baru. Jokowi juga menegaskan bahwa komposisi kabinet tetaplah hak prerogatif presiden.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Penetapan Pilpres oleh KPU, Gibran: Nanti Ada Beberapa Pertemuan
- Tiga Hakim MK Ajukan Pendapat Berbeda dan Minta Pemungutan Ulang di Empat Daerah
- PBNU: Kami Ucapkan Selamat Kepada Pasangan Prabowo-Gibran Atas Kemenangannya
- Tudingan Jokowi Cawe-cawe Pilpres Lewat Penjabat Daerah Tak Terbukti, Berikut Dalil Putusan MK
- Lima Polisi di Cimanggis Ditangkap karena Penyalahgunaan Narkoba
Advertisement
Pelaku UMKM di Jogja Disorong Segera Urus Sertifikasi Halal Sebelum Oktober 2024
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Jokowi dan Gibran Bukan Bagian dari PDIP, Komarudin Watubun: Orang Sudah di Sebelah Sana
- Menguat Sinyal Megawati Mau Bertemu Prabowo Setelah Rakernas PDIP
- Penetapan Pilpres oleh KPU, Gibran: Nanti Ada Beberapa Pertemuan
- Meski Disita Kejagung, Kelima Smelter Masih Bisa Dikelola Masyarakat
- Kemendagri Sebut Dana Desa Bisa Digunakan untuk Pemberantasan Narkoba
- Petani Jateng Terima 10 Ribu Alsintan, Pj Gubernur Jateng Optimis Produksi Pangan Meningkat
- Program Desa Bersih Narkoba Bisa Menggunakan Dana Desa
Advertisement
Advertisement