Advertisement
Pengamat Usul Representasi Indonesia Timur Harus Warnai Kabinet Jokowi-Ma'ruf

Advertisement
Harianjogja.com, TERNATE - Representasi daerah, khususnya dari Indonesia Timur harus mewarnai kabinet yang akan dibentuk Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Hal tersebut disampaikan pengamat politik dari Universitas Khairun Ternate Nurdin Muhammad.
"Saya kira putra-putri di Indonesia Timur, baik kalangan profesional maupun politisi ada yang memenuhi syarat untuk dipilih masuk dalam kabinet Jokowi-Ma'ruf," katanya di Ternate, Jumat (16/8/2019).
Menurut dia, perlunya representasi daerah mewarnai kabinet Jokowi-Ma'ruf selain untuk menguatkan persatuan Indonesia, juga untuk memberi peluang kepada putra-putri dari seluruh Indonesia untuk berbakti membangun bangsa melalui kabinet Jokowi-Ma'ruf.
Kalau representasi daerah diabaikan dalam pembentukan kabinet Jokowi-Ma'ruf, kata Nurdin Muhammad, dikhawatirkan akan menyuburkan persepsi negatif masyarakat di daerah, terutama di wilayah Indonesia Timur mengenai perlakuan pemerintah pusat terhadap daerah.
Ia melihat munculnya ekspresi ketidakpuasan masyarakat di sejumlah daerah di Indonesia, seperti di Papua dengan munculnya gerakan separatis, itu harus menjadi catatan penting bagi pemerintah pusat untuk memberikan perhatian serius terhadap kepentingan daerah, termasuk dalam pembentukan kabinet.
Menyinggung figur yang akan diposisikan sebagai Jaksa Agung, apakah dari kalangan profesional atau politisi, Nurdin Muhammad berpendapat sebaiknya dari kalangan profesional untuk menjaga marwah institusi penegak hukum itu.
"Kalau Jaksa Agung dari politisi, dikhawatirkan akan terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum, terutama jika menangani kasus hukum yang melibatkan orang dari parpol yang satu warga dengan Jaksa Agung," katanya.
Ia mengatakan banyaknya suara miring yang muncul di masyarakat terkait penegakan hukum dalam kepemimpinan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo yang selama ini diketahui sebagai kader salah satu partai politik semakin menguatkan pandangan perlunya Jaksa Agung dari kalangan profesional.
"Namun, dalam memilih kalangan profesional untuk menjadi Jaksa Agung harus pula melihat rekam jejak yang bersangkutan, terutama dari segi integritas serta pola pikir dan perilaku dalam menyikapi setiap masalah hukum yang berkembang di masyarakat," katanya.
Advertisement
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
- Indonesia Siap Borong Alutsista dari AS
Advertisement

Jadwal KA Prameks Hari Ini, Minggu 6 Juli 2025, dari Stasiun Tugu Jogja hingga Kutoarjo Purworejo
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- 3 Event Balap Akan Digelar di Sirkuit Mandalika di Bulan Juli 2025
- 500 Ribu Orang Terdampak Aksi Mogok Petugas di Bandara Prancis
- 29 Penumpang KMP Tunu Pratama Jaya Masih Belum Ditemukan, SAR Lanjutkan Pencarian
- Gempa Jepang: Warga Panik dengan Ramalan Komik Manga, Pemerintah Setempat Bantah Ada Keterkaitan
- Kebakaran di California AS Meluas hingga 70.800 Hektare Lahan
- 1.469 Guru Siap Mengajar di 100 Sekolah Rakyat
- Hamas Sambut Baik Rencana Gencatan Senjata dengan Israel
Advertisement
Advertisement