Advertisement
Pengamat Usul Representasi Indonesia Timur Harus Warnai Kabinet Jokowi-Ma'ruf

Advertisement
Harianjogja.com, TERNATE - Representasi daerah, khususnya dari Indonesia Timur harus mewarnai kabinet yang akan dibentuk Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Hal tersebut disampaikan pengamat politik dari Universitas Khairun Ternate Nurdin Muhammad.
"Saya kira putra-putri di Indonesia Timur, baik kalangan profesional maupun politisi ada yang memenuhi syarat untuk dipilih masuk dalam kabinet Jokowi-Ma'ruf," katanya di Ternate, Jumat (16/8/2019).
Menurut dia, perlunya representasi daerah mewarnai kabinet Jokowi-Ma'ruf selain untuk menguatkan persatuan Indonesia, juga untuk memberi peluang kepada putra-putri dari seluruh Indonesia untuk berbakti membangun bangsa melalui kabinet Jokowi-Ma'ruf.
Kalau representasi daerah diabaikan dalam pembentukan kabinet Jokowi-Ma'ruf, kata Nurdin Muhammad, dikhawatirkan akan menyuburkan persepsi negatif masyarakat di daerah, terutama di wilayah Indonesia Timur mengenai perlakuan pemerintah pusat terhadap daerah.
Ia melihat munculnya ekspresi ketidakpuasan masyarakat di sejumlah daerah di Indonesia, seperti di Papua dengan munculnya gerakan separatis, itu harus menjadi catatan penting bagi pemerintah pusat untuk memberikan perhatian serius terhadap kepentingan daerah, termasuk dalam pembentukan kabinet.
Menyinggung figur yang akan diposisikan sebagai Jaksa Agung, apakah dari kalangan profesional atau politisi, Nurdin Muhammad berpendapat sebaiknya dari kalangan profesional untuk menjaga marwah institusi penegak hukum itu.
"Kalau Jaksa Agung dari politisi, dikhawatirkan akan terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum, terutama jika menangani kasus hukum yang melibatkan orang dari parpol yang satu warga dengan Jaksa Agung," katanya.
Ia mengatakan banyaknya suara miring yang muncul di masyarakat terkait penegakan hukum dalam kepemimpinan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo yang selama ini diketahui sebagai kader salah satu partai politik semakin menguatkan pandangan perlunya Jaksa Agung dari kalangan profesional.
"Namun, dalam memilih kalangan profesional untuk menjadi Jaksa Agung harus pula melihat rekam jejak yang bersangkutan, terutama dari segi integritas serta pola pikir dan perilaku dalam menyikapi setiap masalah hukum yang berkembang di masyarakat," katanya.
Advertisement
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement

BPBD DIY Catat 62 Kecelakaan Laut, 107 Orang Jadi Korban
Advertisement

Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Ketum Garda Indonesia Sebut Prabowo Siapkan Perpres Perlindungan Ojol
- Daftar Lengkap Menteri dan Wamen Baru di Kabinet Merah Putih Prabowo
- KPK Segera Umumkan Tersangka Dugaan Kasus Korupsi Kouta Haji
- Tugas ke Luar Kota, Wapres Gibran Tak Hadiri Acara Pelantikan Menteri Baru
- Pengamat Kritisi Kasus Pagar Laut Bekasi yang Hanya Berhenti di Tersangka
- Kuasa Hukum Ungkap Banyak Kejanggalan Terkait Kasus Pembunuhan Kacab Bank
- Putus Jaringan Komunikasi, Militer Israel Semakin Brutal Serang Gaza
Advertisement
Advertisement