Advertisement
Wacana Pimpinan MPR 10 Orang, Ini Tanggapan JK
Suasana Sidang Tahunan MPR, Kamis (16/8/2018). Selain dihadiri para pimpinan MPR, DPR, DPD, serta Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, turut hadir sejumlah pimpinan lembaga dan kementerian negara lainnya. - JIBI/Felix Jody
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA -- Wacana pimpinan partai politik agar pemimpin Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mencapai 10 orang dinilai berlebihan.
Wakil Presiden Jusuf Kalla menuturkan penambahan jumlah pimpinan MPR justru tidak efisien dari sisi anggaran. Selain itu, penambahan jumlah pimpinan menyebabkan rumitnya pengambilan keputusan.
Advertisement
"Bayangkan kalau mau rapat pimpinan 10 orang, lamanya," katanya di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (14/8/2019).
Menurut JK, usulan penambahan pimpinan tidak memiliki target khusus dalam pemerintahan. Wacana tersebut dinilai lebih pada berbagi kursi kekuasaan.
BACA JUGA
"Berarti semua partai ingin ada ketuanya [jadi pimpinan MPR]. Tugasnya [MPR] tidak banyak," tambahnya.
Seperti diketahui, setelah amandemen keempat Undang Undang Dasar (UUD) 1945 pada 2002, MPR hanya memiliki beberapa tugas yakni mengubah dan menetapkan UUD, melantik presiden dan wakil presiden hasil Pemilu, memberhentikan kekuasaan presiden dan wakil presiden, mengangkat presiden dan wakil presiden jika terdapat pergantian di tengah periode berjalan, serta memilih wakil presiden dari usulan presiden jika terjadi kekosongan.
Wacana penambahan pimpinan DPR pertama kali disuarakan oleh Wakil Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay. Dia menyatakan penambahan pimpinan MPR menjadi 10 orang mengakomodir perebutan kursi pimpinan MPR antar partai politik.
"Tentu sangat baik jika pimpinan yang akan datang disempurnakan menjadi 10 orang dengan rincian sembilan mewakili fraksi-fraksi dan satu mewakili kelompok DPD. Soal siapa ketuanya, bisa dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat," sebut Saleh dalam keterangan tertulis.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Bareskrim Geledah 3 Perusahaan Emas Surabaya Terkait TPPU Rp25,9 T
Buron Bandar Narkoba Jaringan Koko Erwin Ditangkap Bareskrim
Gugatan Kalah, KPK Jebloskan Mantan Menag Yaqut ke Rutan Merah Putih
Jumlah Penumpang ASDP Diprediksi Melonjak 9,4 Persen saat Mudik 2026
Advertisement
Stok BBM dan LPG di Kilang Balongan Aman Jelang Idulfitri 2026
Kereta Cepat Whoosh Normal 62 Perjalanan per Hari Mulai 14 Maret 2026
KPK Ungkap Alasan Baru Tahan Yaqut Cholil Qoumas Terkait Kasus Haji
Pemimpin Tertinggi Baru Iran Mojtaba Khamenei Dilaporkan Terluka
Hukuman Mati Kini Jadi Pidana Khusus di Indonesia
Advertisement
KPK Tahan Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas Terkait Kasus Kuota Haji
Hashim Djojohadikusumo Akan Pimpin Satgas Pembiayaan Taman Nasional
Trump Klaim AS Menang Perang dengan Iran, Operasi Militer Berlanjut
50 Ribu Driver Ojol Maxim Terima Bonus Hari Raya
Ramadan 1447 H, Ribuan Mitra Grab Tebar Takjil Termasuk di Jogja
Advertisement
Kenaikan Harga Pertalite Tunggu Evaluasi
Berita Pilihan
- Gugatan Kalah, KPK Jebloskan Mantan Menag Yaqut ke Rutan Merah Putih
- Hashim Djojohadikusumo Akan Pimpin Satgas Pembiayaan Taman Nasional
- Kapal Thailand Diserang di Selat Hormuz hingga Terbakar
- Friderica Widyasari Sari Terpilih Ketua OJK 2026-2031
- Iran Minta Negara Arab Tunjukkan Lokasi Pasukan AS-Israel
Advertisement
Kronologi Kantor Bank BPD DIY Wirobrajan Terbakar Malam Ini
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Bupati Rejang Lebong Terima Suap Proyek PUPR Rp980 Juta Saat Ramadan
- Jadwal KRL Solo-Jogja Kamis 12 Maret, Berangkat dari Stasiun Palur
- Celios: Program Makan Bergizi Gratis Picu Inflasi Pangan
- Mobil Listrik Geely EX2 Resmi Mengaspal di Jogja, Ini Spesifikasinya
- Jadwal Imsakiyah Jogja Kamis 12 Maret 2026: Imsak 04.18 WIB
- Airlangga: Indonesia Berpotensi Masuk 5 Besar Ekonomi Dunia pada 2050
- Libur Lebaran 2026, Pengamanan Wisata Pantai Bantul Diperketat
Advertisement
Advertisement
