Advertisement
Wacana Pimpinan MPR 10 Orang, Ini Tanggapan JK
Suasana Sidang Tahunan MPR, Kamis (16/8/2018). Selain dihadiri para pimpinan MPR, DPR, DPD, serta Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, turut hadir sejumlah pimpinan lembaga dan kementerian negara lainnya. - JIBI/Felix Jody
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA -- Wacana pimpinan partai politik agar pemimpin Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mencapai 10 orang dinilai berlebihan.
Wakil Presiden Jusuf Kalla menuturkan penambahan jumlah pimpinan MPR justru tidak efisien dari sisi anggaran. Selain itu, penambahan jumlah pimpinan menyebabkan rumitnya pengambilan keputusan.
Advertisement
"Bayangkan kalau mau rapat pimpinan 10 orang, lamanya," katanya di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (14/8/2019).
Menurut JK, usulan penambahan pimpinan tidak memiliki target khusus dalam pemerintahan. Wacana tersebut dinilai lebih pada berbagi kursi kekuasaan.
BACA JUGA
"Berarti semua partai ingin ada ketuanya [jadi pimpinan MPR]. Tugasnya [MPR] tidak banyak," tambahnya.
Seperti diketahui, setelah amandemen keempat Undang Undang Dasar (UUD) 1945 pada 2002, MPR hanya memiliki beberapa tugas yakni mengubah dan menetapkan UUD, melantik presiden dan wakil presiden hasil Pemilu, memberhentikan kekuasaan presiden dan wakil presiden, mengangkat presiden dan wakil presiden jika terdapat pergantian di tengah periode berjalan, serta memilih wakil presiden dari usulan presiden jika terjadi kekosongan.
Wacana penambahan pimpinan DPR pertama kali disuarakan oleh Wakil Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay. Dia menyatakan penambahan pimpinan MPR menjadi 10 orang mengakomodir perebutan kursi pimpinan MPR antar partai politik.
"Tentu sangat baik jika pimpinan yang akan datang disempurnakan menjadi 10 orang dengan rincian sembilan mewakili fraksi-fraksi dan satu mewakili kelompok DPD. Soal siapa ketuanya, bisa dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat," sebut Saleh dalam keterangan tertulis.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kementerian Komdigi Kembali Tegur X soal Konten Pornografi
Hujan Lebat dan Angin Kencang Terjang Jember, 2 Warga Meninggal Dunia
Anak Riza Cholid dkk Didakwa Rugikan Negara Rp285 Triliun
Polisi Sebut KKB Kembali Bakar Gedung Sekolah di Kiwirok
Advertisement
Ketua Komisi XII DPR Laporkan Akun Media Sosial ke Polisi
Polisi Tangkap Guru Diduga Aniaya Siswa hingga Meninggal Dunia di NTT
Kejagung Umumkan Mutasi 73 Pejabat Termasuk Kajati DIY
Suhu Udara Terasa Panas, Begini Penjelasan BMKG
Pra Peradilan Ditolak, Kejagung Pastikan Proses Hukum Nadiem Sah
Advertisement
Pemerintah Siapkan Modifikasi Cuaca untuk Cegah Kebakaran Hutan
Muncul Lagi Kasus Keracunan MBG, Puluhan Siswa Muntah
Cek Daftar Lengkap UMP 2025 di Seluruh Indonesia
Permohonan Praperadilan Nadiem Makarim Ditolak
Tiba di Mesir, Presiden Prabowo akan Hadiri KTT Perdamaian Sharm El-Sh
Advertisement
Pemerintah Tegaskan APBN Tidak Akan Menanggung Utang Whoosh
Berita Pilihan
Advertisement
Buang Sampah Sembarangan di Bantul, 2 Warga Kena Denda Rp200.000
Advertisement
Thai AirAsia Sambung Kembali Penerbangan Internasional di GBIA
Advertisement
Berita Populer
- Banjir Meksiko Telan 42 Nyawa dan 27 Orang Hilang
- Percepat Transisi Energi, MPR Dorong Pembentukan Lembaga Khusus
- Jadwal KA Bandara YIA ke Stasiun Tugu Jogja Hari Ini 13 Oktober 2025
- Jadwal dan Rute Bus DAMRI Bandara YIA dari Jogja hingga Kebumen
- Kejagung Perlu Periksa 13 Perusahaan yang Diuntungkan Riza Chalid
- Jadwal KRL Solo Jogja Pekan Ini 13-19 Oktober 2025, dari Stasiun Palur
- Perhatikan! Jadwal dan Tarif KA Prameks Jogja Kutoarjo Pekan Ini
Advertisement
Advertisement
